NERACA

Jakarta – Kurang dari dua tahun lagi, Indonesia akan masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, terdapat tujuh sektor yang harus dilindungi dari serbuan barang-barang impor. Ketujuh sektor yang dimaksud adalah automotif, elektronika, semen, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur.

“Ketujuh industri itu perlu dilindungi karena kandungan impornya tinggi. Serat untuk industri tekstil, itu impor walaupun kecil. Elektronik juga banyak kandungan impornya. Yang ditakutkan, kalau produk-produk dari ketujuh industri itu membanjiri pasar Indonesia, nanti negara kita hanya menjadi negara perakitan saja,” jelas Heri.

Kalau kondisinya sudah begitu, lanjut dia, maka industri lokal bisa mati. Yang tadinya menjadi produsen menajdi lebih senang untuk menjadi importir karena hasil produksinya akan kalah bersaing harga dengan produk-produk impor.

Kementerian Perindustrian sendiri telah menetapkan sekitar sembilan sektor industri yang diprioritaskan dalam rangka menghadapi persaingan di MEA 2015. Sembilan sektor industri itu adalah industri berbasis agro, produk olahan ikan, TPT, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, mesin dan peralatannya serta industri logam dasar, besi dan baja. Industri tersebut diprioritaskan untuk dikembangkan karena memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan negara ASEAN lainnya.

“Langkah yang perlu dilakukan pemerintah di antaranya mengintensifkan sosialisasi MEA 2015 kepada pemangku kebijakan industri, mengusulkan percepatan pemberlakuan perlindungan dan anti-dumping bagi produk impor tertentu. Selanjutnya, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),” jelas Heri.

Selain itu, lanjut Heri, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal mutlak diperlukan. SDM ini harus dipersiapkan sebagai insan yang berdaya saing regional bahkan global. Perlu juga dipersiapkan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan juga penciptaan wisausahawan baru untuk mendukung penguatan sektor potensial.

“Kita haru banyak mengambil pelajaran dari implementasi ACFTA ( ASEAN – China Free Trade Area) 2010. Ketika penerapan ACFTA, banyak pihak yang belum siap akibat lemahnya koordinasi dan upaya perencanaan sebelum diberlakukannya ACFTA,” tegas Heri. [iqbal]

Dengan implemetasi MEA yang semakin dekat, kata dia, sudah saatnya Indonesia berbenah dan mengambil tindakan sedini mungkin untuk menghadapi persaingan yang akan semakin sengit. Kerja sama dan prioritas kepentingan nasional harus dikedepankan oleh berbagai pihak untuk mendukung terciptanya Indonesia menjadi negara yang mendapatkan keuntungan terbesar.

ASEAN Tidak Boleh Melambat

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Marty Natalegawa akhir pekan lalu menyampaikan bahwa ASEAN tidak boleh melambat dalam langkahnya menuju MEA. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bilateralnya bersama Menlu Thailand Surapong Tovichakchaikul bertempat di Kemlu Thailand, Bangkok. Selain membahas masa depan ASEAN, kedua Menlu juga membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara.
\\\"ASEAN perlu meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan dan merubah defisit kepercayaan menjadi sumber kepercayaan dunia,\\\" kata Marty. Kedua Menlu juga membahas mengenai target jangka panjang (aspirational goals) ASEAN di bidang ekonomi dan politik keamanan, antara lain dengan Treaty of Amity and Cooperation (TAC).
Terkait hubungan bilateral kedua negara, kedua Menlu membahas mengenai penguatan hubungan bilateral kedua negara, di berbagai bidang seperti kerjasama ekonomi, perdagangan, perikanan dan pertanian.