Soal Pangan, Kebijakan Pemerintah Spekulatif - Penilaian Kadin

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pemberdayaan Derah dan Bulog Natsir Mansyur menilai bahwa kebijakan Pemerintah yaitu Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian adalah kebijakan spekulatif karena harga pangan tetap tinggi dan kebutuhan pangan nasional tidak seimbang antara pasokan (supply) dan permintaan (demand). \"Supply yang kecil, demand-nya yang banyak sehingga rentan dengan spekulatif,\" ungkap Natsir dalam keterangan resmi yang diterima Neraca, Senin (15/7).

Menurutnya, persoalan yang paling mendasar seperti persoalan produksi-distribusi-perdagangan masih tidak bisa ditangani dan diatur dengan baik oleh kedua otoritas perdagangan dan pertanian tersebut. \"Sudah tau persoalan mendasar itu yang sering menimbulkan persoalan dari tahun ke tahun seperti gula, daging sapi, ayam, bawang putih, kedelai, cabe, produk holtikultura, tapi masih saja mengeluarkan kebijakan spekulatif buktinya harga tetap tinggi dan pangannya langka,\" tandas Natsir.

Pihaknya menyayangkan, kedua Menteri tersebut masih tidak memahami politik pangan suatu negara yang begitu penting, sementara manajemen logistik pangan negara ini tidak berpihak kepada rakyat, sehingga kebijakan pangan nasional masih saja carut marut. \"Wajar kalau pemimpin negara ini murka terhadap mereka atas kekacauan ini\".

Menurut Natsir, sebenarnya Komisi VI dan Komisi IV DPR mempunyai peran yang sangat strategis dalam kebijakan pangan, namun peran strategis itu mandul karena kontrol DPR terhadap supplay demand pangan kepada rakyat kurang. Dia juga menyayangkan hak DPR berupa hak bugjet tidak digunakan.

\"Harusnya DPR memberikan sanksi kepada kedua Kementrian untuk mengurangi anggarannya, karena tidak bisa mengendalikan produksi-distribusi-perdagangan pangan nasional, sehingga berdampak kepada rakyat dengan kurangnya pasokan, kelangkaan dan harga tinggi,\" kata Natsir.

Kedepan, tambah dia, kebijakan pangan nasional ini seyogyanya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang lebih tahu plus-minus kebutuhan pangannya, karena penanganan pangan ini sudah terlalu sentralistik oleh kedua Kementrian ini sehingga komplein rakyat terhadap pangan ini berdampak kepada pemimpin tertinggi di negara ini.

Impor Berlebihan

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Drajad Wibowo menyatakan bahwa saat ini impor pangan yang dilakukan oleh Indonesia sudah sangat berlebihan. Ini membuktikan adanya kegagalan produksi pangan dalam negeri yang harusnya dibina oleh pemerintah. \"Impor pangan adalah salah satu ironi ekonomi negara ini. Bukan karena impor harus dilarang, tapi karena impor pangan kita sudah berlebihan. Faktor penyebab utamanya adalah kegagalan produksi pangan kita menyamai pertumbuhan permintaan pangan domestik, baik dari kuantitas maupun kualitas,\" ujar Drajad.

Menurut Dradjad, kebijakan produksi pangan sudah menjadi anak tiri negara sejak lengsernya Presiden Soeharto. Padahal di masa Soeharto, mulai dari pra produksi, produksi, distribusi, hingga stabilisasi harga dan teknologi pertanian dan pangan, diberi prioritas kebijakan dengan anggaran yang mencukupi kebutuhan.

\"Terlepas dari kesalahan-kesalahan beliau, Pak Harto menempatkan kebijakan pertanian dan pangan pada prioritas utama. Contohnya, dulu kita punya penyuluh pertanian yang andal, sekarang mereka seperti menjadi warga kelas dua. Dulu kita punya Bimas dan Inmas, sekarang hilang,\" jelasnya.

Untuk menekan impor pangan, Dradjad menyatakan, perlunya mengembalikan kebijakan pertanian dan pangan sebagai prioritas. Selain itu, pemerintah juga harus mencegah konversi lahan pertanian. \"Memang ada satu yang berbeda, yaitu konversi lahan subur ke non pertanian yang semakin cepat. Mau tidak mau hal ini harus dicegah dengan intervensi negara, baik melalui undang-undang maupun instrumen kelembagaan negara,\" paparnya.

Jika hal-hal di atas tidak dilakukan, lanjut Drajad, maka Indonesia akan terus menjadi bahan lelucon para ahli pertanian dan pangan dunia, serta menjadi pasar yang gemuk bagi produk impor.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai pemerintah tak memiliki strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Buktinya saban tahun selalu saja ada cerita kenaikan harga bahan pangan. \"Pemerintah harus konsolidasi lintas sektor tentang kebutuhan bahan pokok strategis,\" kata Firman.

Sebagai komoditi pangan yang menjadi pimadona ibu rumah tangga, kenaikan harga bawang yang melambung tinggi membuat para iu rumah tangga panik. Persoalannya, kata Firman, tingginya kebutuhan bawang merah tidak dibarengi ketersediaan stok yang memadai. Situasi ini lantas dimanfaatkan para importir bawang untuk mengendalikan stok bawang merah.

Kebijakan impor yang tidak jelas dari pemerintah juga menjadi pemicu dalam menciptakan carut-marut harga bawang di pasaran.

Related posts