Oleh : Tumpal Sihombing

Presiden Direktur BondRI

Pemerintah Indonesia melansir global bond US$ bertenor 10 tahun dengan indikasi yield 5.45% di tengah kondisi rupiah yang terdepresiasi sangat signifikan dalam setahun belakangan. Sementara itu, ekspektasi investor global terhadap yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun sudah berada pada rentang yang lebih tinggi daripada figur tersebut, yaitu 7,25%-8,00%. Figur harga yang dipersepsikan pemerintah terhadap obligasi bertenor 10 tahun terkesan overpriced.

Apakah kebijakan ini memiliki daya jual dan prudent dalam ranah pengembangan pasar modal ? Kondisi ini sangat memancing perhatian para pelaku ekonomi pada ranah klise, yaitu “seberapa jauhkah intervensi pemerintah ke dalam pasar dalam konteks price discovery mechanism dalam rangka mencapai stabilitas ekuilibrium harga ?”

Salah satu isu utama dalam studi makroekonomi adalah perihal optimalisasi level intervensi pemerintah terhadap perekonomian. Para ekonom pasar-bebas cenderung berpendapat bahwa intervensi pemerintah sebaiknya dibatasi karena berpotensi menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya. Di ekstrem yang berbeda, para ekonom yang berseberangan menyatakan bahwa tidak ada satu pun bentuk perekonomian dunia nyata yang zonder intervensi pemerintah sama sekali. Bahkan para ekonom libertarian yang ekstrem sekalipun akan sulit menolak bahwa pada level tertentu, intervensi pemerintah memang merupakan suatu keharusan.

Secara umum, ada 3(tiga) risiko yang dihadapi oleh para investor global dalam berinvestasi di surat berharga, yaitu risiko suku bunga, risiko kurs valas, dan risiko wanprestasi. Terkait risiko kurs, kekuatan pasar sangat berpengaruh terhadap nilai imbal hasil (yield) obligasi. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia boleh saja mengeluarkan set kebijakan yang bertujuan mempengaruhi kurs dan imbal hasil obligasi. Dalam sikon tertentu, inisiatif ini malah dapat berpotensi bumerang, “bucking the market.”

Namun dalam sikon perekonomian dimana kurs rupiah terdepresiasi signifikan dan konsisten, intervensi pemerintah justru menjadi resesif saat berhadapan dengan (dominasi) kekuatan pasar (global). Terkait risiko wanprestasi, pertanyaan para pelaku dan investor pasar adalah, “apakah kombinasi kebijakan fiskal-moneter saat ini efektif menghindarkan pemerintah dari potensi debt-default (If happened) ?” Borrowing cost memang akan naik lagi, namun absensi set kebijakan-aksi intervensi pemerintah yang efektif terhadap surat berharga lah yang justru akan membuat para pelaku dan investor pasar mengalami kegalauan. Artinya, “what would government do If default happened?”

Dalam kasus Eurozone, pemerintah Italia (otoritas fiskal dan moneter) telah berupaya keras menekan kenaikan yield surat berharga dalam upaya mitigasi sovereign risk negara tersebut. Hasilnya, intervensi pemerintah tersebut memang berhasil mengatasi masalah ekonomi secara parsial, namun tetap saja gagal mengatasi masalah fundamentalnya, yaitu struktur defisit.

Untuk Indonesia, rupiah sudah terdepresiasi 5%-6% setahun belakangan. Para investor diharapkan mem-priced-in figur ini ke dalam rentang expected yield efek global bond US$ apapun yang ada. Jika yield yang ditawarkan di luar rentang, investor sebaiknya bersikap lebih prudent !