Menkeu Tetapkan Tarif Layanan PIP

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri menetapkan peraturan tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2013 yang berlaku mulai 5 Juli 2013. Salinan PMK yang diperoleh di Jakarta, Minggu (14/7), menyebutkan tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU ditetapkan oleh Menkeu atas usulan menteri/pimpinan lembaga.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada Kemenkeu telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU berdasarkan Keputusan Menkeu Nomor 91/KMK.05/2009. Tarif layanan BLU PIP merupakan imbalan yang diterima atas jasa layanan investasi yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan kepada pengguna layanan.

Tarif layanan tersebut berupa tarif investasi pemberian pinjaman. Tarif tersebut dapat berupa tingkat suku bunga per tahun, dan fee atas dana investasi pinjaman, yang disalurkan oleh PIP kepada debitur. Tarif investasi pemberian pinjaman berupa tingkat suku bunga per tahun dan fee atas dana investasi pinjaman itu ditetapkan dalam perjanjian antara PIP dan debitur. Tingkat suku bunga tersebut ditetapkan paling kurang sebesar BI Rate pada saat perjanjian ditandatangani.

Tarif investasi pemberian pinjaman berupa fee atas dana investasi pinjaman terdiri atas management fee, administration fee, dan upfront fee. Tarif investasi pemberian pinjaman berupa fee atas dana investasi pinjaman, yakni terhadap nilai investasi pinjaman sampai dengan Rp200 miliar dikenai management fee sebesar 0,5%, administration fee sebesar 0,5%, dan upfront fee sebesar 0,5%.

Terhadap nilai investasi pinjaman lebih dari Rp200 miliar dikenai management fee sebesar 0,4%, administration fee sebesar 0,4%, dan upfront fee sebesar 0,4%. Terhadap nilai investasi pinjaman lebih dari Rp500 miliar dikenai management fee sebesar 0,3%, administration fee sebesar 0,3%, dan upfront fee sebesar 0,3%.

Tarif investasi pemberian pinjaman berupa fee atas dana investasi pinjaman itu dihitung dari dana investasi pemberian pinjaman yang menjadi komitmen investasi PIP kepada debitur. Kepala PIP berkewajiban melakukan analisis kelayakan terhadap jangka waktu pinjaman, jumlah nilai pinjaman dan tarif yang akan dikenai kepada debitur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pinjaman diatur dalam perjanjian pinjaman antara Kepala PIP dan debitur. Ketentuan pelaksanaan pinjaman tersebut paling kurang mengatur pengembalian cicilan pokok pinjaman serta pembayaran bunga pinjaman dan denda. Dalam hal layanan PIP dilaksanakan sesuai dengan penugasan, tarif layanan dimaksud ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penugasan. [ardi]

BERITA TERKAIT

BOLT Terus Tingkatkan Kualitas Layanan

NERACA Jakarta - Penetrasi BOLT sebagai pionir layanan 4G LTE terus agresif dan juga ditunjang dengan komitmen perseroan dalam meningkatkan…

BI: CAD Triwulan III-2018 Capai 3,37% PDB - MENKEU IMBAU MASYARAKAT KURANGI KEGIATAN KE LUAR NEGERI

Jakarta-Bank Indonesia mengungkapkan, defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit-CAD) pada triwulan III-2018 mencapai US$8,8 miliar atau 3,37% terhadap PDB,…

Layanan Digital Bank Muamalat Raih Penghargaan

      NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) meraih ATM Bersama Award 2018 untuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jakarta Dinilai Butuh Kota Penyangga Seperti Meikarta - Kurangi Beban Perkotaan

    NERACA   Jakarta - DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi Indonesia dinilai sangat membutuhkan daerah-daerah penyangga…

SDM Jadi Perhatian Pemerintah - Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan memperhatikan secara serius kualitas sumber…

Advance Relax & Go Hadir Di Bandara Soekarno Hatta

    NERACA   Jakarta - Setelah sukses mengejutkan penumpang kereta api dengan kemunculan fasilitas kursi pijat elektroniknya di stasiun…