Pemerintah Butuh US$ 2 T Guna Bangun Jalan

Dalam 20 Tahun Ke Depan

Pemerintah Butuh US$ 2 T Guna Bangun Jalan

Jakarta - Pemerintah membutuhkan dana mencapai sekitar US$ 2 triliun selama 20 tahun guna membangun infrastruktur, khususnya jalan baru di Indonesia. Pembangunan jalan baru ini semata-mata untuk menarik investasi asing lebih banyak. "Setidaknya dalam 20 tahun dana tersebut baru akan terpenuhi. Kita akan upayakan semaksimal mungkin," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan kepada wartawan di Jakarta,30/6.

Diakui Gita, selama ini kondisi infrastruktur menjadi salah satu hambatan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Investasi dari dalam negeri juga tertahan karena kondisi tersebut.

Menurut Gita, Asia akan menjadi kekuatan dominan ekonomi dan aspek strategis lain di dunia. Jepang sudah kurangi pabrik low end dan akan diikuti China. BPKM tahun ini menargetkan realisasi penanaman modal tahun 2011 mencapai Rp 240 triliun, atau meningkat dari pencapaian tahun 2010 yang mencapai Rp 208,5 triliun.

Ditempat terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menegaskan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan izin untuk melanjutkan pembangunan fisik empat ruas tol dari 24 ruas yang sebelumnya terbengkalai. Hal ini tertuang dalam penandatanganan amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). “Empat ruas tol yang telah diamendemen ini melanjutkan 7 ruas tol yang sebelumnya telah ditandatangani amendemen PPJT-nya,” ungkapnya.

Menurut Hermanto, hingga saat ini ruas tol yang telah diizinkan pemerintah untuk dilanjutkan pembangunan fisiknya berjumlah 11 ruas. Sedangkan 13 ruas lainnya saat ini masih menunggu persetujuan penandatanganan dari BPJT. "Dalam penandatanganan amendemen itu, 3 ruas di antaranya merupakan ruas tol yang masuk Trans Jawa dan menjadi prioritas pemerintah,” tambahnya. .

Keempat ruas tol itu yakni tiga ruas yang masuk ruas Trans Jawa adalah Solo–Ngawi, Ngawi– Kertosono,Kertosono–Mojokerto, dan ruas di JORR (Jakarta Outer Ring Road) 2, yakni Serpong–Cinere. Total investasi pembangunan konstruksi empat ruas tol sepanjang 227,76 kilometer itu mencapai Rp14,67 triliun.

Sementara itu, pemegang konsensi dengan masa kontrak selama masing-masing 35 tahun itu dipegang PT Thiess Indonesia untuk tiga ruas yang masuk dalam ruas Trans Jawa, dan PT Marga Hanurata Intrinsic untuk ruas Kertosono–Mojokerto.

Menurut Hermanto, tiga ruas tol Trans Jawa yang merupakan prioritas pemerintah disebabkan ruas tersebut memiliki tingkat volume paling tinggi di Indonesia. Selain itu, menjadi ruas yang dapat memberikan pengaruh besar bagi pendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Karena itu, kami harapkan untuk tiga ruas yang sudah ditandatangani segera bisa direalisasikan pelaksanaannya," ujar Hermanto.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut juga guna mencapai target percepatan akses jalan express way dari Surabaya ke Jakarta, yang terdiri atas sembilan ruas tol yang masuk dalam ruas Trans Jawa tersebut.

Pemerintah, menurutnya, akan melaksanakan percepatan pelaksanaan dengan mempercepat proses pembebasan lahan yang akan diambil dari dana Badan Layanan Umum (BLU) dan juga sunk cost (dana hilang) baik untuk biaya pengadaan tanah maupun biaya konstruksi proyek. "Misalnya saja untuk pembebasan lahan, pemerintah mengucurkan dana pembebasan lahan dari APBN dengan total nilai Rp1,85 triliun,untuk ruas tol Solo–Ngawi dan Ngawi– Kertosono dengan nilai masing- masing Rp1,30 triliun dan Rp55 miliar, "ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sunk cost untuk pembangunan sebagian konstruksi di dua ruas itu dengan anggaran sebesar Rp3 triliun dari APBN. Tujuannya, menurut Hermanto,untuk meningkatkan kelayakan proyek dan sekaligus mempercepat proses pembangunan tol itu sendiri. **cahyo

BERITA TERKAIT

Mencari Jalan Tengah di Tengah Konflik

Putusan Mahkamah Agung (MA) telah menggugurkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang angkutan sewa online. Peraturan tersebut berlaku…

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

Penerangan Jalan yang tidak Berfungsi

Lampu PJU dipertigaan antara Jalan Jombang ( jalan Amir Machmud), Jalan Sumatra (Pintu Utara VBI) dan Jalan Sawil, Tangerang, dimatikan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…