Pemerintah Butuh US$ 2 T Guna Bangun Jalan

Dalam 20 Tahun Ke Depan

Pemerintah Butuh US$ 2 T Guna Bangun Jalan

Jakarta - Pemerintah membutuhkan dana mencapai sekitar US$ 2 triliun selama 20 tahun guna membangun infrastruktur, khususnya jalan baru di Indonesia. Pembangunan jalan baru ini semata-mata untuk menarik investasi asing lebih banyak. "Setidaknya dalam 20 tahun dana tersebut baru akan terpenuhi. Kita akan upayakan semaksimal mungkin," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan kepada wartawan di Jakarta,30/6.

Diakui Gita, selama ini kondisi infrastruktur menjadi salah satu hambatan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Investasi dari dalam negeri juga tertahan karena kondisi tersebut.

Menurut Gita, Asia akan menjadi kekuatan dominan ekonomi dan aspek strategis lain di dunia. Jepang sudah kurangi pabrik low end dan akan diikuti China. BPKM tahun ini menargetkan realisasi penanaman modal tahun 2011 mencapai Rp 240 triliun, atau meningkat dari pencapaian tahun 2010 yang mencapai Rp 208,5 triliun.

Ditempat terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menegaskan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan izin untuk melanjutkan pembangunan fisik empat ruas tol dari 24 ruas yang sebelumnya terbengkalai. Hal ini tertuang dalam penandatanganan amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). “Empat ruas tol yang telah diamendemen ini melanjutkan 7 ruas tol yang sebelumnya telah ditandatangani amendemen PPJT-nya,” ungkapnya.

Menurut Hermanto, hingga saat ini ruas tol yang telah diizinkan pemerintah untuk dilanjutkan pembangunan fisiknya berjumlah 11 ruas. Sedangkan 13 ruas lainnya saat ini masih menunggu persetujuan penandatanganan dari BPJT. "Dalam penandatanganan amendemen itu, 3 ruas di antaranya merupakan ruas tol yang masuk Trans Jawa dan menjadi prioritas pemerintah,” tambahnya. .

Keempat ruas tol itu yakni tiga ruas yang masuk ruas Trans Jawa adalah Solo–Ngawi, Ngawi– Kertosono,Kertosono–Mojokerto, dan ruas di JORR (Jakarta Outer Ring Road) 2, yakni Serpong–Cinere. Total investasi pembangunan konstruksi empat ruas tol sepanjang 227,76 kilometer itu mencapai Rp14,67 triliun.

Sementara itu, pemegang konsensi dengan masa kontrak selama masing-masing 35 tahun itu dipegang PT Thiess Indonesia untuk tiga ruas yang masuk dalam ruas Trans Jawa, dan PT Marga Hanurata Intrinsic untuk ruas Kertosono–Mojokerto.

Menurut Hermanto, tiga ruas tol Trans Jawa yang merupakan prioritas pemerintah disebabkan ruas tersebut memiliki tingkat volume paling tinggi di Indonesia. Selain itu, menjadi ruas yang dapat memberikan pengaruh besar bagi pendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Karena itu, kami harapkan untuk tiga ruas yang sudah ditandatangani segera bisa direalisasikan pelaksanaannya," ujar Hermanto.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut juga guna mencapai target percepatan akses jalan express way dari Surabaya ke Jakarta, yang terdiri atas sembilan ruas tol yang masuk dalam ruas Trans Jawa tersebut.

Pemerintah, menurutnya, akan melaksanakan percepatan pelaksanaan dengan mempercepat proses pembebasan lahan yang akan diambil dari dana Badan Layanan Umum (BLU) dan juga sunk cost (dana hilang) baik untuk biaya pengadaan tanah maupun biaya konstruksi proyek. "Misalnya saja untuk pembebasan lahan, pemerintah mengucurkan dana pembebasan lahan dari APBN dengan total nilai Rp1,85 triliun,untuk ruas tol Solo–Ngawi dan Ngawi– Kertosono dengan nilai masing- masing Rp1,30 triliun dan Rp55 miliar, "ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sunk cost untuk pembangunan sebagian konstruksi di dua ruas itu dengan anggaran sebesar Rp3 triliun dari APBN. Tujuannya, menurut Hermanto,untuk meningkatkan kelayakan proyek dan sekaligus mempercepat proses pembangunan tol itu sendiri. **cahyo

BERITA TERKAIT

IIF Dapat Kucuran Rp1 triliun dari JICA - Untuk Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani perjanjian pinjaman sebesar ¥ 8.000.000.000 atau sekitar Rp…

Saat Obligasi Pemerintah Mengancam Industri Perbankan

  Oleh: Djony Edward Langgam pengaturan bunga di industri keuangan belakangan sedikit tercoreng, terutama dengan gencarnya penerbitan Surat Utang Negara…

Dirut BTN Tegaskan IKA Undip Siap Dukung Program Pemerintah - Terpilih Ketua IKA UNDIP

  NERACA Semarang - Ikatan Alumni Keluarga Universitas Diponegoro (IKA Undip) siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan program pembangunannya seperti infrastruktur…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Penyaluran Dana Desa Capai Rp59,2 Triliun

      NERACA   Bogor - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan realisasi dana desa…

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

IBM Indonesia Berkolaborasi dengan Partner Lokal - Akselerasi Bisnis Digital

    NERACA   Jakarta - IBM Indonesia menggelar IBM Indonesia Partner Solutions Summit, yang diselenggarakan di JW Marriot Jakarta.…