Oleh : Prof Firmanzah PhD

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 6,5% dari posisi sebelumnya 6%. Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi dua tekanan sekaligus baik yang bersumber dari eksternal dan internal.

Tekanan eksternal berasal dari rencana semula ketika The Fed akan mempercepat tapering off (pengurangan) Quantitative Easing dari rencana awal pertengahan 2015 menjadi awal 2014. Rencana ini ditanggapi oleh pasar sebagai indikasi berkurangnya likuiditas dolar Amerika Serikat dan mengakibatkan aksi jual pada pasar modal Indonesia dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah membuat BI melakukan operasi pasar menjaga nilai tukar rupiah dalam rentan yang aman. Operasi pasar telah menurunkan cadangan devisa dan menjadi US$ 98,1 miliar. Meski nilai cadangan devisa dirasa masih aman untuk membiayai 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, tren pelemahan nilai tukar rupiah perlu segera dicarikan solusinya. Oleh karena itu, dinaikkannya suku bunga acuan menjadi 6,5% merupakan salah satu upaya untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Sementara itu, pasca kenaikan BBM secara terbatas dan terukur ditambah dengan siklus peningkatan konsumsi tahunan di saat puasa, jelang lebaran serta tahun ajaran baru membuat tekanan terhadap inflasi meningkat. Meningkatnya suku bunga acuan juga untuk mengerem laju peningkatan inflasi agar berada dalam kisaran deviasi yang wajar sesuai target APBNP 2013 sebesar 7,2%.

Namun, kenaikan BI Rate memunculkan kekhawatiran banyak pengamat dan pelaku usaha tertekannya pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 yang ditargetkan dalam APBNP sebesar 6,3%. Karena kenaikan BI Rate akan mendongkrak kenaikan suku bunga kredit dan mengakibatkan pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini.

Untuk antisipasi akan hal ini, pemerintah akan meningkatkan serapan belanja modal pada semester II-2013. Selain konsumsi rumah tangga dan investasi, belanja pemerintah juga mengambil porsi yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti kita ketahui selama semester-I 2013, belanja modal pemerintah baru Rp 34 triliun atau 18,1% dari Rp. 188,3 triliun anggaran dalam APBNP 2013. Dimana banyak belanja modal yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang efektif untuk mendorong sekaligus menarik tumbuhnya sektor-sektor lain seperti semen, besi, baja, konstruksi dan pembiayaan.

Penyederhanaan prosedur pencairan anggaran, koordinasi lintas kementerian/lembaga, ekstensifikasi dan intensifikasi perizinan satu atap dan komunikasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis tengah dilakukan untuk memperbesar serapan belanja modal pemerintah. Upaya ini diharapkan dapat memberikan support di tengah kekhawatiran melambatnya sektor riil akibat naiknya suku bunga kredit perbankan. Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tetap dijaga di atas 6% dan diharapkan mendekati atau sesuai dengan target pada APBNP-2013.