NERACA

Jakarta – Produk-produk China semakin kuat menyerang Indonesia. Hal tersebut disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus kepada Neraca, Minggu (14/7). “Defisit neraca perdagangan yang saat ini dialami Indonesia salah satunya akibat dari serangan impor produk China ke pasar Indonesia. Sejak Perjanjian Perdagangan Bebas Cina-Asean (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA) yang diberlakukan 1 Januari 2010, barang-barang China mulai dari peniti hingga mesin sebagai barang modal membanjiri pasar Indonesia. Dengan bea masuk hingga 0%, barang-barang China leluasa masuk ke Indonesia. Padahal sebelumnya barang China sudah membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang sangat murah,” kata dia.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk laporan ekspor impor Mei menunjang apa yang dikatakan Heri. Pada Mei 2013, Indonesia paling banyak melakukan impor dari China, baru kemudian menyusul Jepang dan Thailand sebagai negara sumber impor Indonesia. Nilai impor non-migas Indonesia dari China pada Mei 2013 sebesar US$2,80 miliar. Padahal ekspor non-migas Indonesia ke China dalam periode yang sama hanya sebesar US$1,72 miliar. Jadi dalam rentang satu bulan, defisit neraca perdagangan non-migas Indonesia terhadap China sebesar US$1 miliar lebih. Nilai defisit perdagangan ini lebih tinggi dari separuh nilai defisit perdagangan Indonesia terhadap seluruh negara di dunia dalam periode tahun 2012.

Akumulasi defisit terasa jika menggabungkan total neraca perdagangan non-migas Indonesia dalam periode Januari-Mei 2013. Dalam periode tersebut, impor Indonesia dari China adalah senilai US$11,87 miliar. Padahal ekspor Indonesia ke China hanya US$8,56 miliar. Artinya, nilai defisit neraca perdagangan non-migas Indonesia terhadap China dalam periode Januari-Mei 2013 senilai US$3,31 miliar. Nilai ini lebih besar dari nilai defisit neraca perdagangan Indonesia dari seluruh negara dalam periode Januari-Mei 2013, yaitu US$2,5 miliar. China betul-betul menggerus neraca perdagangan Indonesia.

Berdasarkan amatan Heri, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan China berakhir pada tahun 2007. “Mulai 2008 hingga saat ini, Indonesia selalu mengalami defisit yang semakin membesar. Defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China selalu meningkat setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir,” kata Heri.

ACFTA, lanjut Heri, memang membuat China makin bergairah menyerbu pasar Indonesia. Bahkan, beberapa perusahaan raksasa China terus hadir dalam berbagai pameran teknologi dan produk China. Hingga saat ini lebih seribu perusahaan China beroperasi di Indonesia, baik bidang infrastruktur, kelistrikan, energi, komunikasi, agrikultural, manufaktur, dan sektor lainnya.

Industri manufaktur lemah

Salah satu alasan mengapa China begitu mudah masuk ke dalam pasar Indonesia adalah karena lemahnya industri manufaktur Indonesia. Idealnya, kata Heri, pengembangan sektor industri didasarkan atas argumentasi keterkaitan industrial. Utamanya mengedepankan pengembangan bidang-bidang industri yang memiliki kaitan paling luas dengan bidang-bidang kegiatan atau sektor-sektor ekonomi lainnya.

“Melalui strategi ini sektor industri diharapkan dapat memainkan perannya sebagai motor yang menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai basis pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah tertentu,” jelas Heri.

Jika pengembangan industri didasarkan pada landasan pemikiran tersebut, pastinya sektor industri manufaktur dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Sekaligus akan menjadi motor penggerak pertumbuhan sektor-sektor  lainnya.

“Semakin besar tingkat keterkaitan aktivitas suatu industri terhadap aktivitas ekonomi lain di belakang atau di depannya akan semakin besar dampak yang ditimbulkannya terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sektor industri manufaktur diyakini dapat berperan sebagai leading sector bagi sektor-sektor lainnya dalam proses pembangunan ekonomi,” kata Heri.

Sayangnya, industri manufaktur di Indonesia masih terhambat banyak hal, termasuk buruknya infrastruktur dan pungutan-pungutan siluman yang mendera para pengusaha. Pengusaha baru pun sudah dipusingkan dengan pengurusan izin yang berbelit untuk memulai usahanya. Pemerintah dinilai belum serius dalam memecahkan kendala tersebut. [iqbal]