Jakarta – Kalangan pengusaha dan pengamat menilai kebijakan Bank Indonesia  menaikkan suku bunga acuan BI Rate dari semula 5,75% menjadi 6,5% akan mendorong perbankan menaikkan lagi suku bunga deposito dan kredit sehingga mempersulit ruang gerak pengusaha yang selama ini mengandalkan pembiayaannya melalui perbankan. Kini, terbukti suku bunga bank mulai merangkak naik lebih tinggi lagi.

NERACA

Kebijakan yang dikenal monetary targeting itu bertujuan mengendalikan laju inflasi melalui peningkatan suku bunga, tetapi berdampak meningkatkan biaya dana (cost of fund) dan biaya modal yang pada akhirnya menurunkan minat investasi dan konsumsi masyarakat.

  \"Padahal,kebijakan menaikan suku bunga ini bisa membahayakan sektor rill dalam negeri, karena kredit yang tidak terserap di masyarakat,\" ujar pengamat LPEM-UI Eugenia Mardanugraha kepada Neraca di Jakarta, akhir pekan lalu.

Keputusan BI menaikkan suku bunga acuan untuk meredam tekanan inflasi dan gejolak nilai tukar (kurs) rupiah, menurut dia, jelas mendatangkan konsekuensi lain bagi industri perbankan dan sektor rill yang ada. Karena, paradigma yang berlaku di Indonesia adalah bahwa investasi sektor riil akan masuk dengan sendirinya jika pasar uang dan pasar modal domestik dijaga tetap atraktif.

Hal ini juga menyebabkan upaya mendorong kegiatan sektor riil, yang membutuhkan suku bunga rendah dari perbankan, sekarang ini tidak dapat lagi dilakukan secara optimal. \"Selama ini ekonomi didominasi oleh konsumsi. Pertumbuhan konsumsi lebih didorong oleh golongan menengah atas yang punya investasi dan tabungan. Banyak investor domestik menaruh dananya pada portofolio keuangan dari pada berinvestasi di sektor riil. Suku bunga tinggi akan mengurangi minat orang untuk berinvestasi di sektor riil. Artinya, suku bunga tinggi menghambat laju sektor riil,\" ujarnya.

Padahal, Eugenia melihat gejolak kurs rupiah terhadap US$ bukan cuma disebabkan dari defisit perdagangan, tapi juga akibat penarikan dana asing secara masif dan tiba-tiba (sudden reversal). Hal ini diakui BI bahwa dana asing yang lari (capital outflow) berasal hot money dalam beberapa bulan ini mencapai Rp 34 triliun. Sementara cadangan devisa dalam 6 (enam) bulan terakhir merosot menjadi US$98,1 miliar (Juni 2013) dari semula US$112 miliar (Desember 2012), atau tergerus sekitar US$14 miliar untuk menjaga fluktuasi nilai rupiah.   

Kondisi ini berawal dari kebijakan Bank Sentral AS ( The Fed) yang sedang mempertimbangkan kemungkinan menghentikan kebijakan pelonggaran likuiditas (quantitative easing/QE) sejalan dengan mulai pulihnya ekonomi negara adidaya itu. Situasi ini akhirnya memicu penarikan dana besar-besaran dari luar negeri masuk kembali ke AS, sehingga membuat US$ menguat terhadap valas lain, termasuk rupiah.

“Setelah 16 bulan lalu BI Rate bertahan di 5,75%  kini kembali naik menjadi 6,5%. Tampaknya BI sudah melupakan kebijakan bunga rendah, dengan dalih ekspektasi inflasi yang tinggi dan meningkatnya gejolak nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Gubernur BI Agus Martowardojo yang baru dilantik 23 Mei 2013 itu secara tak terduga menaikkan suku bunga BI Rate pertama kali dari 5,75% menjadi 6% pada Juni, dan berikutnya menaikkan lagi 0,5 basis poin menjadi 6,5% pada pekan lalu. Sebelumnya Gubernur BI lama Darmin Nasution mampu mempertahankan BI Rate bertahan 5,75% selama 16 bulan berturut-turut di tengah kondisi defisit perdagangan Indonesia yang mulai terasa sejak kuartal I-2012 hingga sekarang.

Namun, untuk keluar dari rezim suku bunga tinggi, menurut Eugenia, pemerintah saatnya harus aktif membangun infrastruktur yang mencukupi ketimbang mengandalkan sektor jasa finansial. Dengan infrastruktur yang baik akan mampu menarik investasi, menurunkan inflasi dan meningkatkan efisiensi di segala sektor yang saat ini masih boros.

Efisiensi Tenaga Kerja

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengakui, kenaikan BI Rate membuat suku bunga kredit perbankan naik sehingga memberatkan pengusaha, meski kenaikan suku bunga acuan itu merupakan langkah terbaik dalam rangka menjaga kondisi makro perekonomian nasional. “Ini mengganggu kita karena bank-bank sekarang sudah mulai takut, sudah mulai menaikan bunga untuk kita,” ujarnya, Sabtu.

Sofjan mengkhawatirkan hal ini mempengaruhi sektor investasi terutama yang mengandalkan kucuran dana kredit dari bank saat ini. “Termasuk bagi pelaku usaha yang tengah melakukan diversifikasi usaha. Ya, pengusaha akan menunda investasi. Kalau ini terus berlanjut bukan tidak mungkin akan berujung pada efisensi tenaga kerja,\" tutur dia.

Menurut dia, berbagai paradoks masih akan terjadi. Walau pertumbuhan ekonomi masih tergolong cukup tinggi, tingkat kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat dan antarwilayah juga cukup tinggi. Inflasi cenderung meningkat karena didorong peningkatan tarif tenaga listrik (TTL) dan  harga BBM, akan muncul ancaman PHK karena peningkatan upah yang akan makin kuat, sementara peningkatan efisiensi sangat lambat.

Belum lagi ditambah situasi eksternal berupa kecenderungan pelemahan nilai rupiah belakangan ini, serta peningkatan konsumsi pemerintah menjelang Pemilu 2014. Laju inflasi 2013 dipastikan lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2013 sebesar 7,2%, kecuali otoritas moneter mampu mengendalikan jumlah uang beredar.

“Bank Indonesia tentu harus berpikir bagaimana menurunkan suku bunga industri perbankan, jika kebijakan selama ini cenderung mendo­rong inflasi dari sisi penawaran pada 2013,” ujarnya.

Pengamat ekonomi UI Aris Yunanto mengatakan, saat ini Indonesia memang masih berada di bawah rezim bunga tinggi. Sebelum kenaikan suku bunga BI Rate, kondisi suku bunga masih tetap tinggi karena dua masalah masih berada dalam tubuh perbankan Indonesia.

“Pertama, pemerintah belum mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyetorkan uangnya di perbankan. Kedua, rasio BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional) perbankan lokal masih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, karena perbankan nasional belum mampu meningkatkan efisiensinya”, ujarnya.

Diakuinya, pemerintah beserta BI didalamnya belum memiliki resep jitu untukmenahan laju inflasi tanpa menaikkan suku bunga. Menurut dia, inflasi dapat terkendali jika pemerintah dapat mengelola tata niaga dengan baik. Kebijakan menaikkan BI Rate bukanlah cara strategis menekan laju inflasi. Terutama saat di tengah bulan puasa yang memang tingkat konsumsi masyarakat sedang meningkat.

“Harga bahan konsumsi melambung tetap saja di beli masyarakat. Memang dampak kenaikan BI Rate belum terasa saat ini melainkan 2-3 bulan ke depan. Ini yang dikejar pemerintah, supaya dampak dari kenaikan tidak semakin terlambat”, ujarnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa kenaikan harga-harga saat ini menjadi indikasi ketidak sanggupan pemerintah mengatasi masalah, yang menurut dia jika suku bunga naik, otomatis biaya produksi ikut naik karena industri sebagian besar modalnya dari pinjaman dan nantinya harga produknya ikut terkerek naik.

Dia menyarankan Bank Indonesia jangan hanya mengandalkan instrumen BI Rate untuk menarik masyarakat menyimpan uangnya di perbankan, namun harus ada langkah pasti yang dapat membuat masyarakat percaya pada perbankan dan mengurangi tingkat konsumsinya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi A.Johansyah menambahkan, nilai rupiah akan semakin menguat serta inflasi bisa ditekan ke posisi rendah ketika pertumbuhan ekonomi melambat, dan kinerja impor menurun.

Menurut dia, soal current account Indonesia yang defisit saat ini ternyata berdampak terhadap nilai tukar rupiah. Namun impor selalu tinggi dengan tingkat pertumbuhan lebih rendah, akan membuat laju kredit melambat dan menyehatkan balance of payment.

Difi menilai untuk lingkup regional, tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 5%  masih terbilang bagus. \"Pertumbuhan di atas 5% itu masih Ok di regional. Ibaratnya kita naik mobil itu ngerem sedikit lah. Harus ada trade off  antara pertumbuhan dan inflasi. Indonesia itu pasti selalu begitu, penyakit kita, begitu kredit naik tinggi, current account defisit naik, dampaknya rupiah kita kena,\" ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, langkah BI menaikkan suku bunga acuan dalam 2 bulan berturut-turut, bakal berdampak panjang bagi perekonomian Indonesia.
\"Kenaikan BI Rate yang dimaksudkan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah dan menyikapi lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM ini, tentu akan memiliki dampak yang begitu besar dan panjang bagi perekonomian nasional, khususnya berkaitan dengan investasi dan kegiatan di sektor riil,\" katanya.

Menurut dia, dampak panjang bagi perekonomian nasional, berasal dari prinsip asimetris yang berlaku dalam ekonomi. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan,  maka perbankan seketika akan menaikkan suku bunga kredit. Namun sebaliknya ketika BI Rate turun, tidak serta merta perbankan menurunkan suku bunga kredit.

 \"Namun, dalam kondisi yang tidak menentu atau mengarah pada suasana krisis ekonomi, pasar dapat mengartikan naiknya BI Rate sebagai meningkatnya risiko, sehingga hasilnya akan kontraproduktif dengan tujuan menstabilkan kurs rupiah itu sendiri,\" tuturnya. sylke/nurul/iwan/mohar