Pada bulan April 2013 lalu, kami  mendapat undangan menjadi  bagian rombongan studi tentang  pengembangan dan pengelolaan sistem angkutan umum yang mengadakan , kunjungan ke Hong Kong.  Kota Hong Kong  semula merupakan koloni Inggris dan pada 1997 diserahkan kepada Pemerintah RRC.

Hong Kong merupakan wilayah administrasi yang luasnya sekitar 1.104 km2  dan dengan jumlah penduduk sekitar 7,173 juta orang (sensus 2012) .  Yang menarik adalah Pemerintah  Hong Kong memiliki kebijakan untuk membatasi penggunaan lahan dalam pembangunan. Dari total luasan wilayah yang ada, hanya 25% yang digunakan untuk pembangunan. Hal ini berarti penduduk sekitar 7,2 juta orang harus diakomodasi dalam luasan lahan sekitar 276 km2 .

Sebagai perbandingan, penduduk DKI Jakarta pada sensus 2011  adalah sekitar 10 juta orang dan luas wilayah DKI Jakarta (tanpa kepulauan seribu)  sebesar 649,71 km2. Hal unik yang ada di Hong Kong adalah bahwa kelihatannya hampir semua orang menggunakan angkutan umum. Angkutan umum mulai dari taksi, trem, bus, MRT dan light rail  (sejenis kereta komuter) telah menjadi sarana transportasi segala kalangan.

Hal lain yang sangat menarik adalah bahwa pengguna angkutan umum sangat dimanjakan dengan pola dan desain pembangunan yang ada.  Konsep Transit Oriented Development (TOD)  benar-benar diaplikasikan dengan baik di Hong Kong. Pusat-pusat kegiatan ekonomi, wilayah perumahan dan perkantoran didesain dan dibangun sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang untuk dengan mudah dan nyaman menggunakan sarana angkutan umum.

Salah satu contoh konsep TOD ini adalah wilayah  reklamasi Union Square di daerah Kowloon (di mana menara ICC berada ) dengan stasiun MRT bawah tanah dan  kereta bandara menjadi satu dengan pusat perkantoran, perdagangan, dan perumahan vertikal  yang praktis membentuk suatu megablok TOD. Contoh lain adalah wilayah Time Square di Pulau  Hong Kong di mana stasiun MRT bawah tanah dan halte-halte bus serta trem berada di tengah pusat perekonomian sehingga orang akan sangat mudah menjangkaunya dengan angkutan umum.

Penasaran dengan kondisi Hong Kong ini kami pun mencoba sendiri sarana angkutan umum yang ada dan mencari  narasumber yang bisa dipercaya. Hong Kong ternyata sudah menggunakan sistem ticketing yang sangat terintegrasi. Penumpang cukup menggunakan suatu kartu terpadu bernama Oyster Card  untuk bisa menggunakan MRT, LRT, Bus dan Trem yang ada. Pengguna hanya perlu menempelkan kartu pada pintu masuk stasiun, naik bus dan pintu keluar trem yang kita tumpangi.  Harga tiketnya pun ternyata bukan tiket subsidi karena para perusahaan transpor mampu mendapat keuntungan dari tiket. Tingginya jumlah pengguna angkutan umum sendiri dan efisiennya manajemen dan pengelolaan angkutan umum oleh swasta akhirnya membuat harga tiket dapat ditekan.

Sebagai gambaran tingginya penggunaan angkutan umum, MTR (Mass Transit Railway) sebagai perusahaan angkutan jalan rel  yang 79% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Hong Kong , dalam laporan keuangannya di tahun 2012 mencatat pengguna angkutan umum sebanyak  1,77 miliar penumpang  atau secara kasar kira-kira 4,8 juta penumpang per hari. Suatu angka yang fantastis, dengan mempertimbangkan fakta bahwa MTR menguasai sekitar 46,4 % perjalanan.

Hal ini berarti pada tahun 2012 pengguna angkutan umum (bus, rel, trem, dan taksi ) adalah kira kira sebesar 3,81 miliar penumpang atau secara kasar kira-kira  10 juta penumpang per hari. Dengan jumlah penumpang sebanyak  itu, maka tidak mengherankan MTR dapat menjadi sebuah perusahaan angkutan umum yang mandiri, sukses, dan besar.

Saat ini MTR Hong Kong  memiliki 218,2 km jalur rel (MRT, LRT, dan kereta bandara)  dengan total gerbong sebanyak 2.050 unit. Pendapatan kotor dari tiket yang diperoleh MTR pada laporan keuangan 2012  sebesar 14,39 miliar Dolar Hong Kong atau sekitar Rp 14,49 triliun. Setelah ditelisik, ternyata kunci kesuksesan sistem angkutan umum di Hong Kong tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan kuat  pemerintah. 

Kunci sukses MTR adalah konsep TOD yang diaplikasikan untuk wilayah-wilayah di sekitar stasiun kereta, baik di bawah  maupun permukaan  tanah . MTR diberi hak untuk melakukan pengembangan wilayah dan pengelolaan properti di sekitar stasiun  baru. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Hong Kong yang  secara resmi mengadopsi strategi pengembangan wilayah yang berbasis pada angkutan kereta .  Dengan strategi ini maka pengembangan wilayah dan ekonomi akan berpusat di sekitar stasiun kereta.  Itulah yang pada akhirnya membuat pengguna angkutan kereta menjadi tinggi. MTR sebagai perusahaan milik pemerintah pun akhirnya mendapatkan keuntungan yang berlipat baik dari sisi tiket maupun keuntungan properti.

Laporan keuangan MTR tahun 2012 menunjukkan bahwa model pengembangan transportasi dan properti berbasis TOD yang mereka jalankan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 16,6 miliar dolar Hong Kong atau sekitar Rp 16,6 triliun. Dari jumlah itu, pendapatan dari tiket adalah sebesar 6,7 miliar dolar Hong Kong (Rp 6,7 triliun.  Sebuah pencapaian keuangan yang fantastis mengingat MTR juga memiliki kewajiban pengelolaan dan perawatan semua aset prasarana dan sarana kereta tanpa disubsidi, namun bisa memiliki tingkat keselamatan dan kehandalan yang tinggi .

Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Hong Kong pada pengembangan jalur kereta ini berdasarkan pandangan pemerintah Hong Kong yang menganggap sistem angkutan kereta adalah sistem yang berkelanjutan untuk suatu sistem angkutan massal di saat ini dan ke depan. Selain itu komitmen pemerintah Hong Kong ini juga berdasarkan pada kesadaran akan keterbatasan luas wilayah serta perlunya kontrol pertumbuhan jalan dan penggunaan kendaraan pribadi.

Belajar dari pengalaman Hong Kong ini, Pemerintah Indonesia kiranya sudah saatnya sadar dan mau membenahi sistem angkutan umum di negeri ini. Angkutan kereta api sudah saatnya didukung penuh dari sisi kebijakan dan keuangan. Perencanaan perkotaan juga sebaiknya mulai ditata untuk memeratakan pembangunan dan mempertahankan kelestarian lingkungan. Sistem angkutan kota pun dapat ditata sebagai sistem feeder dan pendukung untuk sistem angkutan kereta. Fungsi BRT yang ada di Jakarta pun sebaiknya dibenahi dan diperbaiki agar dapat berfungsi sebagai sistem angkutan massal dan sinergis dengan sistem kereta api