Langkah Bernanke untuk menghentikan quantitative easing telah menyebabkan gejolak di pasar modal di seantero negeri. Bukan hanya itu banyak ekonom di Amerika sendiri seperti Krugman berpendapat langkah itu dapat menghentikan pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi selama ini di negaranya. Krugman melihat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Negara maju saja berupaya meningkatkan kapasitas produksi, apalagi negara sedang berkembang seperti Indonesia.

Permasalahan utama dalam perekonomian negara sedang berkembang adalah terjadinya kesenjangan antara tabungan dan investasi. Kapasitas produksi dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar, semakin tinggi kapasitas produksi yang dapat diusahakan maka semakin banyak produk yang mampu dihasilkan setiap jam, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya. 

Peningkatan kapasitas produksi berhubungan dengan tingkat ivestasi, dan investasi berhubungan dengan tingkat tabungan masyarakat, sedangkan tingkat tabungan masyarakat berhubungan dengan tingkat pendapatan dan konsumsinya. Jadi, bila kapasitas produksi ingin ditingkatkan maka tabungan haruslah ditingkatkan agar investasi dapat pula meningkat.

Investasi itu sendiri juga memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, transparan dan efektif. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru).

Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang.

Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga. Beberapa produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga.

Definisi efek adalah suatu instrumen bentuk kepemilikan yang dapat dipindah tangankan dalam bentuk surat berharga, saham/obligasi, bukti hutang (Promissory Notes), bunga atau partisipasi dalam suatu perjanjian kolektif (Reksa dana), Hak untuk membeli suatu saham (Rights), garansi untuk membeli saham pada masa mendatang atau instrumen yang dapat diperjual belikan.

Dengan demikian investasi juga harus memasukkan investasi untuk sistem pembayaran agar mobilisasi tabungan dapat dilakukan secara efektif. Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.

Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.

Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.

Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy.

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik. Menurut Rostow tahap lepas landas dalam perekonomian akan terjadi jika semua motor dalam perekonomian dapat mencapai kecepatan untuk lepas landas.

Artinya lepas landas sangat tergantung kepada adanya system pembayaran.     Periode Lepas Landas (The take off) merupakan interval waktu yang diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghaang pada pertumbuhan yang berkelanjutan, yang juga merupakank kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas. Serta tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat dan investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional.

Pada gilirannya, industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat dimana investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10 persen hingga 20 persen dari pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat.

Risiko investasi harus diperhitungkan sehingga diperlukan kelembagaan khusus untuk membiayayi investasi infrsatruktur termasuk infastruktur sistem pembayaran seperti perlunya dihidupkannya lagi bank pembangunan dan memfokuskan bank pembayaran untuk berinvestasi di sistem pembayaran.

Dengan demikian, aturan bank sentral tidak boleh menciptakan trade off antara pemberian kredit untuk sektor tertentu termasuk sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dengan investasi infrastruktur sistem pembayaran. Di Indonesia, UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia.

Jumlah UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas baru 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan.

Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota. Juga tidak boleh memaksakan perbankan yang berorientasi infrastruktur untuk dipaksa memberikan kredit kepada sektor lainnya termasuk UKM karena UKM memiliki corak pembiayaan yang khas seperti melalui modal ventura.

Perbakan nasional tidak dapat dipaksakan untuk membiayayi sektor UKM. Lihatlah bagaimana Apple berkembang dengan modal ventura dari garasi hingga menjadi perusahaan dengan modal yang sangat besar yang tak tertandingi oleh perusahaan tercatat manapun di Indonesia.

Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut venture capitalist (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura.

Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal.

Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Infrastruktur dan sistem pembayaran sangat vital dalam menciptakan daya saing ekonomi  termasuk melalui pembiayaan modal ventura bagi UKM.

Infrastruktur sistem pembayaran juga akan menguntungkan UKM dengan adanya system pembayaran yang mencapai seluruh wilayah nusantara maka dengan sendirinya sektor UKM juga akan diuntungkan. Hanya dengan cara seperti itu maka tahap lepas landas Rostow akan terlewati dengan alamiah!