DPR Tolak Realokasi Anggaran OJK - Dinilai Mubazir

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Budimanta, secara tegas menolak pengajuan realokasi anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2013 ke anggaran 2014. Pasalnya, dasar realokasi ini tidak kuat sehingga OJK harus memanfaatkan sarana yang sudah ada selama ini seperti pengadaan gedung di daerah, di mana OJK bisa memanfaatkan fasilitas gedung milik Bank Indonesia (BI).

“OJK mesti bisa menahan diri untuk membeli yang sebenarnya hal itu tidak urgent. Jadi intinya, untuk terhadap realokasi ini kami menyatakan tidak sepakat seperti yang telah diajukan OJK,\" tegas Arif, saat Rapat Kerja (Raker) lanjutan Komisi XI DPR dengan Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Kamis (11/7).

Menurut dia, hal yang seharusnya dilakukan OJK adalah memperbaiki penyerapan anggaran agar lebih baik lagi, di mana sepanjang enam bulan pertama tahun ini penyerapan anggarannya hanya Rp200 miliar, atau 12,17% dari total pagu anggaran sebesar Rp1,6 triliun di 2013 yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). \"Saya tegaskan, OJK hanya membebani rakyat saja. Artinya juga menjadi beban APBN,” terangnya.

Selain itu, Arif juga mempertanyakan masalah manajemen organisasi OJK, seperti serapan untuk bidang edukasi yang hanya 4,7% atauRp3,11 miliar dari total pagu sebesar Rp65,27 miliar. Dia menilai, dengan serapan anggaran yang tidak masksimal, maka wajar saja kalau kasus-kasus yang terjadi di sektor jasa keuangan belum tersentuh dan makin bertambah.

\"Apakah OJK hanya bekerja dari satu seminar ke seminar lain? Pendalaman dan diversifikasi pasar jasa keuangan juga tidak terlihat. Sangat disayangkan dengan anggaran tahun 2013 yang sangat besar dan datang dari uang rakyat, ditambah fasilitas mewah yang disediakan, ternyata membuat OJK hanya sibuk dengan dirinya sendiri,\" ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad mengajukan realokasi anggaran OJK sebesar Rp349 miliar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk pengadaan aset seperti gedung kantor dan kendaraan operasional. \"Prognosa anggaran hingga akhir 2013 tersisa sekitar Rp349 miliar. Tapi bisa kurang jika realisasi anggaran meningkat,\" pintanya.

Muliaman juga mengatakan, secara keseluruhan, OJK mengajukan anggaran sebesar Rp2,408 triliun, meningkat 46% dibandingkan anggaran pada tahun sebelumnya sebesar Rp1,68 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai empat hal, yakni kegiatan operasional, kegiatan administratif, pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

“Anggaran naik sekitar Rp763 miliar untuk membiayai seluruh kegiatan OJK, yang pada tahun depan juga akan meliputi pengawasan dan pengaturan di sektor perbankan,” jelasnya. Kenaikan anggaran OJK ini mayoritas akan dihabiskan untuk pembayaran remunerasi atau imbalan kerja baik di dalamnya pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan pegawai.

OJK mematok anggaran remunerasi sebesar Rp1,12 triliun pada 2014, meningkat sebesar Rp539,4 miliar dibanding anggaran tahun ini yang sebesar Rp775 miliar. “OJK membayar penyetaraan gaji sesuai dengan jabatan dan standar di OJK. Rekrutmen kekurangan SDM OJK sebanyak 450 orang. Juga kenaikan remunerasi (merit increase) berdasarkan kinerja, serta tunjangan kemahalan,” tuturnya.

Dari kenaikan remunerasi sebesar Rp539,4 miliar, akan digunakan sebagai tambahan pembayaran penyetaraan gaji pegawai BI yang ditugaskan di OJK sebesar Rp114,5 miliar, pembayaran gaji pegawai baru sebesar Rp66,8 miliar, pembayaran PPh sebesar Rp211,8 miliar, pun kenaikan gaji, asuransi kesehatan, imbalan pasca kerja pegawai eks Bapepam-LK dan pegawai baru sebesar Rp146,28 miliar. [mohar]

Related posts