Realisasi BBM Untuk Nelayan Diharapkan 2,5 Juta KL - KKP Raih Opini WTP

NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012 lalu sudah meminta alokasi bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor perikanan sejumlah 2,5 juta kilo liter (KL). Angka itu bisa dibilang cukup ideal untuk memenuhi kebutuhan nelayan melaut. Namun sayang realisasinya hanya 1,1 juta kiloliter. “Semoga saja, realisasi di tahun depan dapat mencapai minimal 2,5 juta kilo liter,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo di kantor KKP, Jakarta, Kamis (11/7).

Kebutuhan ini dinilai sangat penting, di tengah inflasi yang terus melonjak dan harga BBM terus meningkat, namun para nelayan dan pembudidaya tetap mempertahankan harga tidak melonjak signifikan. Jika melihat harga-harga pada komoditas lain bisa ada peningkatan hingga 20%, sedangkan ikan paling tingga hanya 1%-1,5%. Misalnya, ikan bandeng atau kembung yang semula dapat dibeli seharga Rp 26.000 hanya berubah menjadi Rp 27.000.

“Saya sangat mengapresiasi nelayan dan pembudidaya yang tetap mempertahankan harga, sehingga kebutuhan ikan tetap dapat dikontrol. Namun, jika tidak ada dukungan dari pemerintah, semoga saja ketahanan mereka (nelayan dan pembudidaya) tidak runtuh,” tegas Sharif.

Sebagai rencana distribusi yang efisien, Sharif menerangkan KKP, Kementrian BUMN, dan Pertamina sedang menutarakan pembangunan SPDN. Sudah ada keputusan akan dibangun 1.000 SPDN yang akan dipasang secara mobile, melalui pertamina. Tapi tahun ini baru bisa 600 titik SPDN. “Insyallah dari 600 titik ini penambahan jatah BBM untuk nelayan akan lebih baik kedepannya,” ungkap Sharif.

Di tempat yang sama, Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa berjanji akan mendorong eksekutif dan legislatif untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan di Indonesia. Menurut dia, jatah 1,1 juta kiloliter dari total kuota 47 juta kiloliter BBM bersubsidi tidaklah adil. Lagipula dengan penambahan kuota, juga berpotensi industri perikanan akan menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja sangat tinggi. “Dengan cara inilah, unsur keadilan dalam konteks bagaimana para nelayan kita itu bisa mendapatkan BBM dalam rangka melaut dan kepastiannya dapat terealisasikan,” jelas Ali.

Sebetulnya kuota BBM bersubsidi secara dialokasikan secara disparsial untuk pertanian dan perikanan dengan kuota 2 juta kilo liter, dan perikanan mendapat 1,1 kilo liternya. Ali menjelaskan, jika diambil secara disparsial, angka yang ideal pemerintah harus mengalokasian BBM bersubsidi sebanyak tiga kali lipatnya, yaitu 6 juta kilo liter. Sebab, dari total 47 kilo liter jatah keseruhan, persebarannyapun belum ideal, di mana 62% nya hanya terserap di wilayah Lampung, Jawa, hingga Bali. Untuk itu, pada sekitar bulan Oktober nanti, biasanya akan ada pembahasan ulang alokasi BBM bersubsidi.

“Nah, bulan Oktober biasanya ada pembahasan ulang karena kuotanya sudah mulai berkurang kan, nah itu musti ditambah. Moga-moga kuota 6 kiloliter bisa didengar Pemerintah dan Panitia Anggaran di DPR agar petani dan nelayan kita sejahtera,” ujar Ali.

Raih WTP

(KKP) dinyatakan memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2012. Sharif C Sutardjo mengungkapkan, perolehan ini merupakan peningkatan prestasi opini WTP yang dicapai KKP sejak tahun 2010 sejak sebelumnya tahun 2009 hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di 2009.

“Menteri Kelautan dan Perikanan akan terus berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku dengan meningkatkan kualiatas sumber daya manusianya dan pengembangan teknologi di dalamnya,” kata Sharif.

Lanjut, Sharif menganggap perolehan opini WTP dari BPK merupakan hasil dari bentuk pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan KKP yang taat dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Isinya meliputi pencatatan lengkap mengenai material transaksi KKP dan pelaporan rekeking pejabat di dalamnya secara rinci. Dengan begitu, KPP memiliki laporan yang tidak melewatkan setiap peristiwa setelah tanggal 31 Desember 2012.

“Laporan keuangan yang KKP sajikan sesuai dengan SAP dan kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian internal. Sehingga dengan pencatatan yang rinci, kami yakin tidak ada kecuranngan di dalamnya. Karena kami yakin tidak ada peristiwa yang terlewatkan dan tidak tercatat,” jelas Sharif.

Sharif menambahkan, laporan keuangan merupakan cermin kualitas kinerja suatu lembaga di pemerintahan. Sehingga kedepannya KKP juga akan terus berupaya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dengan cara memperbaiki sistem pengendalian internal (SPI).

Dengan SPI yang baik KPP dapat mencatat seluruh peristiwa untuk menuyusun laporan keungan yang sesuai dengan prinsip akuntansi umum. “Jika SPI kami tidak baik, mungkin saja akan kehilangan aset kami yang telah dilindungi dari pengambilalihan, penggunaan, atau pelepasan hak secara tidak sah,” tegas Sharif.

Sementara Ali Masykur Musa mengungkapkan, perekonomian Indonesia di regional bisa dibilang cukup stabil. Hal ini tentu tak lepas dari kinerja KKP yang menjadi salah satu elemen di dalamnya. Sehingga, laporan hasil kerja KPP sebetulnya bukan hanya pantas mendapat opini WTP, tapi juga musti diberi perhatian dan dirorong lebih jauh kinerjanya.

Related posts