Layanan Kesehatan di Sejumlah RSUD Wilayah Pantura, Tak Maksimal

NERACA

Bandung - Dalam mengevaluasi kinerja bidang kesehatan, DPRD Jawa Barat melalui Komisi E DPRD Jabar, telah meninjau kegiatan operasional dari RSUD terutama kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dari hasil peninjauan ke beberapa RSUD di wilayah Pantura, dinilai belum maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Pantura yang mendapat peninjuan anggota Komisi E DPRD Jawa Barat itu,ungkapkan Anggota Komisi E DPRD Jabar, Hj Enok Aisyah kepada Harian Ekonomi NERACA, Kamis (30/6), adalah RSUD Sunan Gunung Djati Cirebon dan RSUD Mas Sentot Indramayu. Di kedua RSUD tersebut menurut Hj Enok Aisyah, kinerjanya SDM-nya patut dipertanyakan karena di wilayah Cirebon dan Indramayu AKB dan AKI masih tinggi.

Dengan mempertimbangkan tingginya AKB dan AKI serta dikaitkan dengan kinerja RSUD layanan kesehatan untuk persalinan patut dikritisi, karena di kedua RSUD tersebut, biaya melahirkan jika dibandingkan dengan biaya Puskesmas selisih biaya sangat tinggi, yaitu Rp 300.000 per orang di Puskemas dan Rp.1 juta per orang di RSUD.

Dan dari hasil kunjungan kerja terungkap itu juga banyak terungkap pasien yang akan melahirkan lebih banyak dirujuk ke RSUD, karena mungkin disebabkan biaya di Puskemas yang sangat murah, menyebabkan lambannya pelayanan. Akibatnya, kata Hj Enok, rumah sakit rujukan yang jaraknya berjauhan dengan tempat tinggal pasien menyebabkan lamanya pasien mendapatkan pelayanan sehingga ada kalanya pasien tak bisa diselamatkan baik ibu yang melahirkan maupun bayi yang dilahirkannya.

Adanya fakta tersebut, sambung Hj Enok Aisyah, idealnya anggaran untuk Jamkesmas dan Jamkesda khususnya untuk biaya melahirkan, seharunya bisa ditingkatkan lagi, khususnya di Puskesmas, sehingga Puskesmas dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

Melihat fakta-fakta di lapangan yang diperoleh anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat itu, menunjukkan bahwa layanan kesehatan di wilayah Pantura nampaknya belum maksimal, belum lagi faktor masih terbatasnya tenaga medis seperti dokter spesialis yang tercatat hanya terdapat 1 orang saja.

BERITA TERKAIT

Kapolda: Sejumlah Pangan di Bandung Bebas Formalin

Kapolda: Sejumlah Pangan di Bandung Bebas Formalin NERACA Bandung - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto memastikan sejumlah…

Jelang Tutup Tahun, JICT Tetap Komitmen Berikan Layanan Terbaik

Jelang Tutup Tahun, JICT Tetap Komitmen Berikan Layanan Terbaik NERACA Jakarta - Jelang tutup tahun, bukan berarti kegiatan semakin sepi…

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pemkot Palembang Salurkan Bantuan Modal 1.000 UMKM

Pemkot Palembang Salurkan Bantuan Modal 1.000 UMKM NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengucurkan bantuan modal kepada 1.000 usaha…

Pemkab Tangerang Akui 35.000 Tenaga Kerja Menganggur

Pemkab Tangerang Akui 35.000 Tenaga Kerja Menganggur NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, mengakui terdapat sekitar 35.000 tenaga…

Warga Depok Kesulitan Ingin Dapatkan Imunisasi Difteri

Warga Depok Kesulitan Ingin Dapatkan Imunisasi Difteri NERACA Depok - Sejumlah warga di Kota Depok kesulitan ingin mendapatkan imunisasi difteri…