Layanan Kesehatan di Sejumlah RSUD Wilayah Pantura, Tak Maksimal

NERACA

Bandung - Dalam mengevaluasi kinerja bidang kesehatan, DPRD Jawa Barat melalui Komisi E DPRD Jabar, telah meninjau kegiatan operasional dari RSUD terutama kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dari hasil peninjauan ke beberapa RSUD di wilayah Pantura, dinilai belum maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Pantura yang mendapat peninjuan anggota Komisi E DPRD Jawa Barat itu,ungkapkan Anggota Komisi E DPRD Jabar, Hj Enok Aisyah kepada Harian Ekonomi NERACA, Kamis (30/6), adalah RSUD Sunan Gunung Djati Cirebon dan RSUD Mas Sentot Indramayu. Di kedua RSUD tersebut menurut Hj Enok Aisyah, kinerjanya SDM-nya patut dipertanyakan karena di wilayah Cirebon dan Indramayu AKB dan AKI masih tinggi.

Dengan mempertimbangkan tingginya AKB dan AKI serta dikaitkan dengan kinerja RSUD layanan kesehatan untuk persalinan patut dikritisi, karena di kedua RSUD tersebut, biaya melahirkan jika dibandingkan dengan biaya Puskesmas selisih biaya sangat tinggi, yaitu Rp 300.000 per orang di Puskemas dan Rp.1 juta per orang di RSUD.

Dan dari hasil kunjungan kerja terungkap itu juga banyak terungkap pasien yang akan melahirkan lebih banyak dirujuk ke RSUD, karena mungkin disebabkan biaya di Puskemas yang sangat murah, menyebabkan lambannya pelayanan. Akibatnya, kata Hj Enok, rumah sakit rujukan yang jaraknya berjauhan dengan tempat tinggal pasien menyebabkan lamanya pasien mendapatkan pelayanan sehingga ada kalanya pasien tak bisa diselamatkan baik ibu yang melahirkan maupun bayi yang dilahirkannya.

Adanya fakta tersebut, sambung Hj Enok Aisyah, idealnya anggaran untuk Jamkesmas dan Jamkesda khususnya untuk biaya melahirkan, seharunya bisa ditingkatkan lagi, khususnya di Puskesmas, sehingga Puskesmas dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

Melihat fakta-fakta di lapangan yang diperoleh anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat itu, menunjukkan bahwa layanan kesehatan di wilayah Pantura nampaknya belum maksimal, belum lagi faktor masih terbatasnya tenaga medis seperti dokter spesialis yang tercatat hanya terdapat 1 orang saja.

BERITA TERKAIT

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Pemprov Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan atau daring/online di wilayah itu…

Taspen Kerjasama Sinergis Dengan Telkom - Tingkatkan Layanan Digital

NERACA Jakarta - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama PT Taspen (Persero) bersinergi mengembangkan dan mengimplementasikan digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KOTA SUKABUMI - 163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis

KOTA SUKABUMI  163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis NERACA Sukabumi - Sebanyak 163 calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Sukabumi…

KOTA SUKABUMI - 163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis

KOTA SUKABUMI  163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis NERACA Sukabumi - Sebanyak 163 calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Sukabumi…

Laba Bersih WOM Meningkat 78% dalam Sembilan Bulan 2017

Laba Bersih WOM Meningkat 78% dalam Sembilan Bulan 2017 NERACA Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance” atau…