Layanan Kesehatan di Sejumlah RSUD Wilayah Pantura, Tak Maksimal

NERACA

Bandung - Dalam mengevaluasi kinerja bidang kesehatan, DPRD Jawa Barat melalui Komisi E DPRD Jabar, telah meninjau kegiatan operasional dari RSUD terutama kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dari hasil peninjauan ke beberapa RSUD di wilayah Pantura, dinilai belum maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Pantura yang mendapat peninjuan anggota Komisi E DPRD Jawa Barat itu,ungkapkan Anggota Komisi E DPRD Jabar, Hj Enok Aisyah kepada Harian Ekonomi NERACA, Kamis (30/6), adalah RSUD Sunan Gunung Djati Cirebon dan RSUD Mas Sentot Indramayu. Di kedua RSUD tersebut menurut Hj Enok Aisyah, kinerjanya SDM-nya patut dipertanyakan karena di wilayah Cirebon dan Indramayu AKB dan AKI masih tinggi.

Dengan mempertimbangkan tingginya AKB dan AKI serta dikaitkan dengan kinerja RSUD layanan kesehatan untuk persalinan patut dikritisi, karena di kedua RSUD tersebut, biaya melahirkan jika dibandingkan dengan biaya Puskesmas selisih biaya sangat tinggi, yaitu Rp 300.000 per orang di Puskemas dan Rp.1 juta per orang di RSUD.

Dan dari hasil kunjungan kerja terungkap itu juga banyak terungkap pasien yang akan melahirkan lebih banyak dirujuk ke RSUD, karena mungkin disebabkan biaya di Puskemas yang sangat murah, menyebabkan lambannya pelayanan. Akibatnya, kata Hj Enok, rumah sakit rujukan yang jaraknya berjauhan dengan tempat tinggal pasien menyebabkan lamanya pasien mendapatkan pelayanan sehingga ada kalanya pasien tak bisa diselamatkan baik ibu yang melahirkan maupun bayi yang dilahirkannya.

Adanya fakta tersebut, sambung Hj Enok Aisyah, idealnya anggaran untuk Jamkesmas dan Jamkesda khususnya untuk biaya melahirkan, seharunya bisa ditingkatkan lagi, khususnya di Puskesmas, sehingga Puskesmas dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

Melihat fakta-fakta di lapangan yang diperoleh anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat itu, menunjukkan bahwa layanan kesehatan di wilayah Pantura nampaknya belum maksimal, belum lagi faktor masih terbatasnya tenaga medis seperti dokter spesialis yang tercatat hanya terdapat 1 orang saja.

BERITA TERKAIT

Layanan BOLT Hadir di Serang dan Cilegon

Dalam rangka perluas penetrasi pasar, BOLT sebagai pionir operator 4G-LTE di Indonesia kembali memperluas jangkauan jaringannya ke kota-kota baru. Dua…

Ini Dia, Layanan Mudik Gratis 2018

Dalam rangka menyukseskan mudik lebaran 2018, Jasa Raharja selaku BUMN ikut terlibat dengan menyediakan angkutan mudik lebaran gratis bersama 62…

JK: Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol

Memasuki mudik lebaran tahun 2018 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol pada…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus NERACA Palembang - Perusahaan Umum Damri Cabang Palembang, Sumatera Selatan, menyiagakan 75 bus untuk…