NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghabiskan dana sebesar Rp10,9 miliar untuk penanganan tanggap darurat gempa di Takengon, Nanggroe Aceh Darussalam, yang terjadi pada 2 Juli lalu. “Dari Bina Marga menghabiskan Rp3,6 miliar. SDA (Ditjen Sumber Daya Air) Rp7 miliar, dan Cipta Karya sebesar Rp300 juta,” kata Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Taufik Widjojono di Jakarta, Kamis (11/7).

Direktorat Jenderal Cipta Karya membutuhkan dana yang tidak banyak karena sejauh ini digunakan hanya untuk operasional seperti distribusi dan honor supir. Alat-alat yang digunakan bersifat pinjam pakai dari instansi terkait di sekitar daerah gempa, sehingga tidak diperlukan dana yang besar untuk pengadaannya. Namun tidak menutup kemungkinan alat-alat tersebut nantinya akan diberikan untuk menunjang tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hingga Senin (8/7), Kementerian PU telah memobilasi di antaranya 9 mobil tangki air dan 46 hidran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih para pengungsi. Selain itu, juga disediakan 60 toilet knock down dan 100 jerigen.

“Sebetulnya jerigen yang stand by dan siap disalurkan adalah sebanyak 500 buah. Tapi itu tidak segera dibagikan untuk menghindari rebutan. Ditakutkan, justru yang sangat memerlukan malah tidak dapat,” kata Taufik.

Gempa dengan kekuatan 6,2 Skala Richter tersebut juga menimbulkan kerusakan pada infrastruktur PU di antaranya jalan. Kerusakan terberat adalah pada ruas jalan Biereuen – Takengon Kilometer (KM) 90 sampai KM 95. Tetapi sepanjang KM 60 sampai KM 90 juga terdapat kerusakan jalan di beberapa titik.

Kebutuhan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp3,6 miliar tersebut adalah untuk pembenahan tanggap darurat jalan Biereuen – Takengon dari KM 60 sampai KM 95, dengan fokus utama di KM 90 sampai KM 95. Kebutuhan sebesar Rp3,6 triliun tersebut tidaklah cukup jika diambil dari pemeliharaan rutin jalan yang sudah dianggarkan dalam APBN-P 2013.

Anggaran pemeliharaan jalan nasional hanya sebesar Rp40 juta/kilometer/tahun. Jadi hanya terdapat Rp1,4 miliar untuk ruas jalan Biereuen – Takengon dari KM 60 sampai KM 95. Kekurangan anggaran diambil dari dana cadangan Kementerian PU.

Direktorat SDA memerlukan Rp7 miliar untuk dana tanggap darurat. “Anggaran itu untuk memfungsikan dan memperbaiki irigasi-irigasi yang rusak,” kata Direktur Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA.

Dana untuk pembangunan irigasi itu tidak diambil dari alokasi tambahan untuk Kementerian PU dalam APBN-P sebesar Rp6 triliun, yang salah satunya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun dana itu dari anggaran darurat Kementerian PU.

Di samping masalah-masalah di atas, Taufik mengatakan, permasalahan yang cukup krusial berada di depan mata adalah pembangunan rumah. Dua titik terparah adalah di Desa Serempah dan Desa Bah. Tanah di kedua desa tersebut ambles dan mengakibatkan sebanyak 70 – 100 rumah harus dipindahkan. Penghuni rumah tersebut harus direloaksi. [iqbal]