MUI dan KPI Pantau Paket Ramadhan di Teve

MUI dan KPI Pantau Paket Ramadhan di Teve

Untuk melindungi masyarakat, dari tayangan paket program di televisi yang tidak mendidik, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan monitoring terhadap seluruh tayangan Ramadhan di seluruh stasiun televisi yang ada di Indonesia.

\"MUI akan melakukan pemantauan terhadap tayangan televisi dan radio. Kemudian akan diberi nilai,\" kata Ketua MUI Ma`ruf Amin, di Jakarta, Senin (8/7). Menurut dia, pemantauan tersebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab ulama dalam mengawal dan menjaga akhlak bangsa.

Ma’ruf menjelaskan, MUI memberikan apresiasi kepada stasiun televisi dan radio yang telah mengisi siaran Ramadhan yang sesuai dengan nilai akhlakul kharimah atau akhlak yang baik sehingga tercipta situasi Ramadhan yang khusu dan khidmat. \"MUI tetap mengharapkan agar media massa tidak menyiarkan tayangan yang bermuatan ramalan, kekerasan, lawakan berlebihan, serta cara berpakaian yang tidak sesuai dengan akhlakul kharimah,\" kata alumnus Pesantren Tebu Ireng ini.

Pada kesempatan itu, MUI juga mengimbau seluruh organisasi dan lembaga Islam untuk mengisi Ramadhan dengan kegiatan yang lebih bermakna dan mengayakan nilai-nilai Alquran, termasuk melalui program tadarus, telaah, dan pesantren kilat.

Sementara itu, KPI secara khusus akan memantau tayangan televisi selama bulan suci Ramadan terutama acara komedi saat sahur dan berbuka puasa. \"Pada Ramadhan ini, KPI memiliki desk khusus yang memantau acara-acara komedi menjelang berbuka dan saat sahur,\" ujar Komisioner KPI Nina Mutmainah Armando di Jakarta, Rabu (10/7).

Nina menjelaskan publik memiliki harapan lebih agar KPI melakukan pemantauan khusus. Hal itu penting karena acara tersebut tayang pada jam dewasa, sementara banyak juga anak-anak yang ikut menonton acara tersebut. Dia menyontohkan, tahun lalu terjadi pola pelanggaran berulang pada acara komedi saat menjelang berbuka dan sahur.

Pelanggaran yang dimaksud seperti pelecehan terhadap individu, melanggar pasal perlindungan anak dan sebagainya. \"Tahun lalu, KPI memberikan sanksi kepada tujuh program di tujuh stasiun televise,” kata Nina yang juga dosen Fisip UI ini.

KPI, kata Nina, berharap tahun ini tidak terjadi pelanggaran yang serupa. Dia juga meminta agar stasiun televisi mematuhi peraturan yang berlaku dan mensosialisasikannya pada pengisi acara. KPI akan memberikan sanksi terhadap stasiun yang melakukan pelanggaran. \"Jika pelanggarannya ringan, sanksi yang diberikan adalah teguran tertulis. Tapi jika pelanggarannya berat, maka sanksi yang diberikan bisa seperti pemotongan durasi hingga penghentian program,\" tutur pendiri yayasan Pengembangan media Anak (YPMA) ini. (saksono)

BERITA TERKAIT

Efektivitas 16 Paket Deregulasi, Menunggu Godot?

Oleh: Pril Huseno Menarik investasi asing (FDI) ke dalam negeri memang bukan perkara mudah. Apalagi di tengah iklim ketidakpastian global…

Relasi Pasar Domestik dan Pasar Internasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Fenomena globalisasi dan liberalisasi yang ditopang oleh sistem ekonomi digital yang marak…

Rig Tender dan Petrus Sepakat Berdamai

Perkara hukum antara PT Rig Tenders Indonesia Tbk (RIGS) dengan PT Petrus Indonesia akhirnya menemui kata sepakat untuk berdamai. Dimana…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Literasi Tangkal Hoaks

Literasi atau pengetahuan/kemampuan terkait bahasa dan membaca bisa menjadi daya pertahanan bagi bangsa berkenaan maraknya kabar bohong atau hoaks. Namun…

Waspadai Manuver Gunakan Modus Hoaks

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat mewaspadai berlanjut manuver politik yang menggunakan modus kabar bohong atau hoaks karena kemungkinan…

Jernih Berpikir Menyongsong Pilpres 2019

Di tengah maraknya penghalalan segala cara untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, perlulah bagi pihak-pihak yang berkompetisi untuk mengikhtiarkan kejernihan berpikir,…