BELUM TERAPKAN PERPERS NO. 54 TAHUN 2010 Pelelangan Pekerjaan Jasa Konstruksi di Kab. Sukabumi Sarat Korupsi

BELUM TERAPKAN PERPERS NO. 54 TAHUN 2010

Pelelangan Pekerjaan Jasa Konstruksi di Kab. Sukabumi Sarat Korupsi

NERACA

Sukabumi – Pelelangan umum pekerja jasa konstruksi di Kabupaten Sukabumi, belum memenuhi standar Perpers No. 54 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kababupaten Sukabumi, ternyata masih menggunakan sistem manual dalam penyelenggaraan pelelangan.

NERACA

Maka dari itu, seperti diungkapkan sejumlah aktivis LSM di Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/6) kepada Harian Ekonomi NERACA, proses pelelangan umum pekerjaan jasa konstruksi di Kab. Sukabumi sekarang ini, sarat nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)-nya.

Seperti dimaklumi, LKPP Prov. Jabar di seluruh kabupaten/kota, sudah memberlakukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam penyelenggaraan pelelangan umum pekerjaan jasa konstruksi. “Praktis, dengan belum menggunakan LPSE, penyelenggaraan pelelangan umum jasa konstruksi di Kabupaten Sukabumi cenderung terjadinya KKN, “ papar beberapa aktivis LSM di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010, dalam pengadaan barang dan jasa seharusnya efisien, efektif; transparan, terbuka; bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Khusus untuk Kabupaten Sukabumi, ketentuan pasal ini sulit terwujud karena pelaksanaan pelelangan umum jasa konstruksi untuk tahun ini belum dilaksanakan melalui mekanisme LPSE.

Protes Kebijakan LKPP

Informasi yang diperoleh Neraca di Sukabumi menyebutkan, sejumlah pengusaha jasa konstruksi Kabupaten Sukabumi baru-baru ini, memprotes kebijakan LKPP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) Kab. Sukabumi yang dinilai tidak adil dalam pelaksanaan pelelangan umum jasa konstruksi. Diduga, distribusi pekerjaan jasa konstruksi di institusi tersebut tanpa melalui proses pelelangan umum sebagaimana diamanatkan Perpres No. 54 2010 tentang pengadaan jasa / barang.

Secara umum, rupanya, pelaksanaan distribusi pekerjaan jasa konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sukabumi, masih mengedapankan kompromi tanpa memperhatikan kualitas sertifikasi perusahaan jasa konstruksi. Maka janganlah heran, kalau sebagian besar kualitas hasil pekerjaan jasa konstruksi di wilayah di bawah standar.

Wakil Ketua BPD Gapensi Jabar, Abeb Setiawan yang memang bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, saat dihubungi Neraca secara terpisah, membenarkan distribusi pekerjaan jasa konstruksi di Kab. Sukabumi belum melalui proses seperti yang sudah diatur dalam Perpres 54 2010 ..

Pelaksanaan pelelangan umum jasa konstruksi di Kabupaten Sukabumi, jelas Abeb Setiawan, masih menggunakan sistim manual belum LPSE. Padahal, lanjut dia, jika menggunakan mekanisme LPSE, diharapkan bisa merendam terjadinya konflik dalam pelaksanaannya.

BERITA TERKAIT

Presiden Inginkan Kualitasnya Setara Jepang dan Jerman - Kualitas Pekerja Konstruksi

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa kualitas konstruksi karya tenaga kerja Indonesia bisa setara…

KPK Dorong Jurnalis Jalankan Investigasi Kasus Korupsi

KPK Dorong Jurnalis Jalankan Investigasi Kasus Korupsi NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong wartawan atau jurnalis termasuk di…

Tertib di Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi

Oleh: Joko Setiabudi, Mahasiswa Pasca Sarjana FISIP- UI Menjelang tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan…