BELUM TERAPKAN PERPERS NO. 54 TAHUN 2010 Pelelangan Pekerjaan Jasa Konstruksi di Kab. Sukabumi Sarat Korupsi

BELUM TERAPKAN PERPERS NO. 54 TAHUN 2010

Pelelangan Pekerjaan Jasa Konstruksi di Kab. Sukabumi Sarat Korupsi

NERACA

Sukabumi – Pelelangan umum pekerja jasa konstruksi di Kabupaten Sukabumi, belum memenuhi standar Perpers No. 54 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kababupaten Sukabumi, ternyata masih menggunakan sistem manual dalam penyelenggaraan pelelangan.

NERACA

Maka dari itu, seperti diungkapkan sejumlah aktivis LSM di Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/6) kepada Harian Ekonomi NERACA, proses pelelangan umum pekerjaan jasa konstruksi di Kab. Sukabumi sekarang ini, sarat nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)-nya.

Seperti dimaklumi, LKPP Prov. Jabar di seluruh kabupaten/kota, sudah memberlakukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam penyelenggaraan pelelangan umum pekerjaan jasa konstruksi. “Praktis, dengan belum menggunakan LPSE, penyelenggaraan pelelangan umum jasa konstruksi di Kabupaten Sukabumi cenderung terjadinya KKN, “ papar beberapa aktivis LSM di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010, dalam pengadaan barang dan jasa seharusnya efisien, efektif; transparan, terbuka; bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Khusus untuk Kabupaten Sukabumi, ketentuan pasal ini sulit terwujud karena pelaksanaan pelelangan umum jasa konstruksi untuk tahun ini belum dilaksanakan melalui mekanisme LPSE.

Protes Kebijakan LKPP

Informasi yang diperoleh Neraca di Sukabumi menyebutkan, sejumlah pengusaha jasa konstruksi Kabupaten Sukabumi baru-baru ini, memprotes kebijakan LKPP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) Kab. Sukabumi yang dinilai tidak adil dalam pelaksanaan pelelangan umum jasa konstruksi. Diduga, distribusi pekerjaan jasa konstruksi di institusi tersebut tanpa melalui proses pelelangan umum sebagaimana diamanatkan Perpres No. 54 2010 tentang pengadaan jasa / barang.

Secara umum, rupanya, pelaksanaan distribusi pekerjaan jasa konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sukabumi, masih mengedapankan kompromi tanpa memperhatikan kualitas sertifikasi perusahaan jasa konstruksi. Maka janganlah heran, kalau sebagian besar kualitas hasil pekerjaan jasa konstruksi di wilayah di bawah standar.

Wakil Ketua BPD Gapensi Jabar, Abeb Setiawan yang memang bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, saat dihubungi Neraca secara terpisah, membenarkan distribusi pekerjaan jasa konstruksi di Kab. Sukabumi belum melalui proses seperti yang sudah diatur dalam Perpres 54 2010 ..

Pelaksanaan pelelangan umum jasa konstruksi di Kabupaten Sukabumi, jelas Abeb Setiawan, masih menggunakan sistim manual belum LPSE. Padahal, lanjut dia, jika menggunakan mekanisme LPSE, diharapkan bisa merendam terjadinya konflik dalam pelaksanaannya.

BERITA TERKAIT

PTPP Optimis Capai Arus Kas Operasi Positif - Persaingan Industri Konstruksi Sengit

NERACA Jakarta – PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia memperkirakan arus kas operasi positif…

KABUPATEN SUKABUMI - Somasi-HMI Minta Kejari Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Sejumlah OPD

KABUPATEN SUKABUMI Somasi-HMI Minta Kejari Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Sejumlah OPD NERACA Sukabumi - Sekitar 36 orang mahasiswa yang…

Presiden: Indonesia Negara Paling Aktif Tangani Korupsi

Presiden: Indonesia Negara Paling Aktif Tangani Korupsi NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN Area Sukabumi Gelar Apel Siaga

Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN Area Sukabumi Gelar Apel Siaga NERACA Sukabumi - Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN…

Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN Area Sukabumi Gelar Apel Siaga

Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN Area Sukabumi Gelar Apel Siaga NERACA Sukabumi - Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN…

Pemprov Sumsel Maksimalkan Program Pengentasan Kemiskinan

Pemprov Sumsel Maksimalkan Program Pengentasan Kemiskinan NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) berupaya memaksimalkan program pengentasan kemiskinan…