NERACA

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang menyalahkan kepala desa atas distribusi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang kacau dan tidak tepat sasaran di berbagai daerah, maka hal ini dikecam oleh beberapa pihak dan salah satunya dari kalangan parlemen.

“Secara teknis, aparat desa tidak pernah dilibatkan dalam sistem. Pendataan (penerima BLSM) sepenuhnya ditangani oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko, Rabu (10/7).

Dirinya menyakini apabila sejak awal perangkat desa dilibatkan dalam proses pendataan, maka penyaluran BLSM tidak akan kisruh. Pendataan melalui perangkat desa biasanya dilakukan melalui musyawarah bersama perangkat di bawahnya, yaitu RT dan RW, agar akurat. Ini berbeda dengan sistem pendataan BPS.

“Jadinya pernyataan Mendagri yang menyalahkan para perangkat desa dalam penyaluran BLSM sangat tidak tepat dan salah,” ujar Budiman.

Lebih lanjut, dia mengatakan pernyataan Mendagri dapat memicu ketegangan antara perangkat desa dengan warganya. Apalagi sebelum ini pun perangkat desa seringkali menjadi sasaran kemarahan warga akibat ketidakpuasan mengenai distribusi BLSM.

“Saya ingatkan Mendagri untuk tidak mengkambinghitamkan perangkat desa jika ada kebijakan pemerintah yang tidak bisa dioperasionalisasikan dengan baik,” tambahnya.

Budiman juga menyarankan sebaiknya Mendagri tidak selalu mengulang kesalahan kebijakan pemerintah yang sering menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan yang tidak bisa dioperasionalisasi dengan baik.

\\\"Pemerintah sebaiknya segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sifatnya operasional terutama sekali yang melibatkan perangkat desa sebagai ujung tombak yang bersinggungan langsung dengan warga,\\\" ungkapnya.

Sebelumnya, Mendagri mengatakan data penerima BLSM dilakukan melalui musyawarah pimpinan desa. “Kepala desa yang menginventarisasi data penerima untuk dibuat basis data program selanjutnya,” kata Gamawan Fauzi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin kemarin, (08/07).

Gamawan juga menuding apabila ada kesalahan dalam penyaluran BLSM, itu bukan kesalahan PT Pos Indonesia. Kesalahan terletak pada Kepala Desa. \\\"Ini kan PT Pos tinggal membayarkan. Kalau ada kesalahan, desa lah yang disalahkan,\\\" ujarnya.

Gamawan pun mengakui masih ada kesalahan dalam penyaluran BLSM seperti penerima yang tidak tepat. Namun, kata dia, jumlahnya tidak signifikan. Hingga tanggal 3 Juli 2013, sebanyak 12 ribu Kartu Jaminan Sosial dikembalikan karena tidak tepat sasaran.

“Pada awal Juli 2013, pemerintah sudah menyalurkan BLSM untuk 4,5 juta keluarga, atau 30% dari total penerima,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Hartono Laras mengatakan kisruh data penerima BLSM terjadi karena pemerintah tidak merancang kebijakan tersebut. Untuk pembagian BLSM 2013, pemerintah akhirnya menggunakan basis data dari Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

\\\"Pasti ada kesalahan jika menggunakan data tahun 2011 untuk diaplikasikan pada kebijakan 2013,\\\" katanya.

Kesalahan tersebut, Hartono mengatakan terjadi karena pemerintah harus mendata 15,5 juta rumah tangga miskin dari Sabang sampai Merauke. \\\"Mobilitas dan perubahan sosial masyarakat begitu luar biasa,\\\" jelasnya. [mohar]