Operasi Pasar Daging

Oleh : Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Harga daging sapi yang terus bergerak liar tak pelak membuat pasar domestik panik. Kepanikan itu kian menjadi-jadi tatkala pemerintah terlihat gagap dalam memberi respon. Yang pasti, konsumen, pedagang, dan masyarakat secara umum sangat dirugikan oleh semakin liarnya harga daging belakangan ini.

Hanya kurang dari satu bulan, liarnya harga daging telah merobek batas normal. Tiga bulan lalu, harga daging masih bertengger di angka Rp 80 ribu-Rp 90 ribu per kg. Akan tetapi, di awal Ramadhan, harga daging di beberapa tempat telah menyentuh angka Rp 120.000 per kg. Bahkan di ujung wilayah Indonesia, sebutlah di Aceh dan Papua, harga daging telah meroket hingga Rp 130.000 per kg.

Situasi pasar semacam ini sudah pasti tidak bisa dibiarkan berlanjut. Selain tidak sehat, pasar daging yang bergolak tak terkendali berpotensi menjerumuskan konsumen ke dalam jurang kerugian. Itu sebabnya, pemerintah mesti sesegera mungkin melakukan intervensi, bukan sekedar mengkambing-hitamkan perangai buruk spekulan yang sengaja menangguk untung di tengah parade lonjakan harga daging.

Adalah sangat sulit dipungkiri, banyak importir dan pedagang yang nakal. Ibarat kentut, eksistensi mereka terendus, namun keberadaannya sulit dibuktikan. Kerapkali mereka dilabeli sebagai mafia importir yang, oleh karena kelakuan buruknya, dituding sebagai biang kerok gonjang-ganjing harga di pasaran.

Terhadap mereka, khususnya dalam kasus daging, pemerintah dengan segala instrumen kekuasaannya harus melakukan tindakan tegas agar langkah mempermainkan harga untuk keuntungan pribadi cepat berakhir.

Di pihak lain, Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai instrumen negara berupa korporasi juga mesti secepatnya diberi kemudahan untuk melakukan importasi. Lampu hijau berupa izin impor daging beku sebanyak 3.000 ton kepada Bulog, ternyata disertai banyak hambatan. Selain terbelit aturan karantina, izin impor itu sulit direalisasikan lantaran Bulog harus mendatangkan daging dengan pesawat terbang.

Ketika perjanjian karantina belum dimiliki Bulog dengan Bandara Soekarno-Hatta, izin importasi dengan pesawat dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian pun belum keluar, maka ketika itu pula harapan Bulog bisa melakukan operasi pasar daging masih akan menunggu waktu. Padahal, operasi pasar untuk meredam harga yang meroket liar butuh dilakukan secepat mungkin agar pasar kembali stabil.

Di titik ini, tudingan bahwa pemerintah gagap, lelet, telat, dan tidak responsif terhadap persoalan daging sungguh tepat. Dikatakan demikian karena langkah antisipasi sejatinya bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum Ramadhan.

Percepatan importasi, strategi distribusi, kecukupan pasokan, dan serangkaian instrumen pengendalian harga daging bisa dieksekusi beberapa bulan lalu. Bukan seperti sekarang, ketika harga liar tak terkendali, pemerintah baru sadar sembari menyiapkan langkah instan yang sudah pasti telat untuk meredam harga. Alangkah meruginya rakyat yang punya aparat pemerintah dengan penyakit lelet akut macam itu!

BERITA TERKAIT

Investasikan Dana Rp 800 Miliar - The Parc Apartemen Bidik Pasar Milenial

NERACA Jakarta – Menyasar pasar potensial dari kalangan milenial, pengembang South City bangun The Parc Apartemen di Pondok Cabe, Tangerang…

Berburu Cuan Bisnis Perhiasan - Hartadinata Perluas Penetrasi Pasar Luar Jawa

NERACA Jakarta –Kejar pertumbuhan bisnis lebih agresif lagi, PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) masih mengandalkan penambahan gerai baru. Perusahaan tahun…

PEMERINTAH BERWENANG KENDALIKAN TARIF PESAWAT - JK Khawatir Maskapai Tutup dan Tak Operasi

Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai harga tiket pesawat yang sempat melonjak drastis merupakan hal wajar. Pasalnya, jika harga tak dinaikkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Relasi Pasar Domestik dan Pasar Internasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Fenomena globalisasi dan liberalisasi yang ditopang oleh sistem ekonomi digital yang marak…

Debat Capres

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Debat pilpres tahap pertama akan dilaksanakan pada 17…

Sharia Good Governance

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Tata kelola perusahaan yang baik selama ini dikenal dalam istilah Good Corporate Governance…