Operasi Pasar Daging

Oleh : Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Harga daging sapi yang terus bergerak liar tak pelak membuat pasar domestik panik. Kepanikan itu kian menjadi-jadi tatkala pemerintah terlihat gagap dalam memberi respon. Yang pasti, konsumen, pedagang, dan masyarakat secara umum sangat dirugikan oleh semakin liarnya harga daging belakangan ini.

Hanya kurang dari satu bulan, liarnya harga daging telah merobek batas normal. Tiga bulan lalu, harga daging masih bertengger di angka Rp 80 ribu-Rp 90 ribu per kg. Akan tetapi, di awal Ramadhan, harga daging di beberapa tempat telah menyentuh angka Rp 120.000 per kg. Bahkan di ujung wilayah Indonesia, sebutlah di Aceh dan Papua, harga daging telah meroket hingga Rp 130.000 per kg.

Situasi pasar semacam ini sudah pasti tidak bisa dibiarkan berlanjut. Selain tidak sehat, pasar daging yang bergolak tak terkendali berpotensi menjerumuskan konsumen ke dalam jurang kerugian. Itu sebabnya, pemerintah mesti sesegera mungkin melakukan intervensi, bukan sekedar mengkambing-hitamkan perangai buruk spekulan yang sengaja menangguk untung di tengah parade lonjakan harga daging.

Adalah sangat sulit dipungkiri, banyak importir dan pedagang yang nakal. Ibarat kentut, eksistensi mereka terendus, namun keberadaannya sulit dibuktikan. Kerapkali mereka dilabeli sebagai mafia importir yang, oleh karena kelakuan buruknya, dituding sebagai biang kerok gonjang-ganjing harga di pasaran.

Terhadap mereka, khususnya dalam kasus daging, pemerintah dengan segala instrumen kekuasaannya harus melakukan tindakan tegas agar langkah mempermainkan harga untuk keuntungan pribadi cepat berakhir.

Di pihak lain, Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai instrumen negara berupa korporasi juga mesti secepatnya diberi kemudahan untuk melakukan importasi. Lampu hijau berupa izin impor daging beku sebanyak 3.000 ton kepada Bulog, ternyata disertai banyak hambatan. Selain terbelit aturan karantina, izin impor itu sulit direalisasikan lantaran Bulog harus mendatangkan daging dengan pesawat terbang.

Ketika perjanjian karantina belum dimiliki Bulog dengan Bandara Soekarno-Hatta, izin importasi dengan pesawat dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian pun belum keluar, maka ketika itu pula harapan Bulog bisa melakukan operasi pasar daging masih akan menunggu waktu. Padahal, operasi pasar untuk meredam harga yang meroket liar butuh dilakukan secepat mungkin agar pasar kembali stabil.

Di titik ini, tudingan bahwa pemerintah gagap, lelet, telat, dan tidak responsif terhadap persoalan daging sungguh tepat. Dikatakan demikian karena langkah antisipasi sejatinya bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum Ramadhan.

Percepatan importasi, strategi distribusi, kecukupan pasokan, dan serangkaian instrumen pengendalian harga daging bisa dieksekusi beberapa bulan lalu. Bukan seperti sekarang, ketika harga liar tak terkendali, pemerintah baru sadar sembari menyiapkan langkah instan yang sudah pasti telat untuk meredam harga. Alangkah meruginya rakyat yang punya aparat pemerintah dengan penyakit lelet akut macam itu!

BERITA TERKAIT

LPEI Mendorong BUMN Ekspor ke Pasar Prospektif

    NERACA   Jakarta – Pasar prospektif menjadi salah satu alternatif negara tujuan untuk memperluas ekspor di samping Cina…

Pasar Modal di 2019 Lebih Menggairahkan - Tekanan Sudah Mereda

NERACA Jakarta – Bila sebagian pelaku pasar menilai tahun politik di 2019 mendatang, menjadi  kondisi yang cukup mengkhawatirkan di industri…

Garuda Bidik 51% Market Share Pasar Domestik - Ambil Alih Operasional Sriwijaya Air

NERACA Jakarta – Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) belum lepas dari rugi, namum maskapai penerbangan plat merah…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata - Oleh ; Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi kwartal III 2018 tumbuh 5,17%. Data itu juga menyebutkan kontribusi terbesar…

Kinerja Buruk PNS

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Melihat data kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang dipaparkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur…

Perlu Memahami Konsep TKDN

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam sistem industri harus hadir dalam dimensi…