NERACA

Jakarta - Sempat ditunda lantaran alat Radio Frequency Identification (RFID) yang diimpor tak kunjung datang, kali ini PT Pertamina (Persero) kembali menunda pemasangan yang ditargetkan awal Juli menjadi pasca lebaran. Pihak pertamina mengaku bahwa penundaan tersebut merupakan pertimbangan efek psikologis pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Meskipun begitu, Pengamat Minyak dan Gas (migas) Kurtubi justru menilai pemasangan alat RFID tersebut adalah hal yang mubazir.

Ia menilai bahwa proyek yang menelan dana miliaran rupiah tersebut akan sia-sia. Pasalnya jika pemerintah menginginkan pengendalian BBM dan menghemat anggaran subsidi untuk BBM bukan dengan menggunakan alat RFID melainkan dengan mengalihkan penggunaan BBM ke BBG. \"RFID akan sia-sia karena hampir seluruh kendaraan wajib menggunakan alat tersebut,\" ungkap Kurtubi kepada Neraca, Rabu (10/7).

Menurut dia, ketika pemerintah telah menaikkan harga BBM subsidi yang mendekati harga non subsidi maka dengan sendirinya masyarakat akan pindah ke BBM non subsidi. Hal itu terjadi lantaran kualitas dari BBM subsidi dan non subsidi berbeda. Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan penetapan kuota BBM yang selalu ditetapkan setiap tahunnya. Pasalnya, di negara-negara manapun tidak ada yang membatasi konsumsi BBM.

\"Penggunaan BBM itu bisa menggerakkan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi penggunaan BBM maka akan semakin maju suatu bangsa. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, negara tersebut menggunakan bahan bakar jenis apa? minyak atau gas,\" katanya. Jika melihat kekayaan Indonesia, menurut Kurtubi, pemanfaatan sumber gas harus lebih ditingkatkan dari pada minyak yang lebih banyak impor.

Namun sayangnya, kata dia, tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk memanfaatkan gas yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan minyak. Ia mencontohkan proyek converter kit di salah satu Kementerian yang dipangkas dananya. \"Saat ini ada 3 SPBG yang ada, tetapi pelanggannya hanya sedikit Itu terjadi karena pemerintah tidak serius mengalihkan dari BBM ke BBG,\" lanjutnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto juga mengatakan hal yang serupa. Ia menilai, penundaan pemasangan RFID itu berarti upaya pemantauan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi juga akan tertunda. Konsekuensinya, identifikasi penyalahgunaan konsumsi BBM bersubsidi dan penerapan langkah untuk mengatasinya juga menjadi terlambat.

\"Dalam konteks APBN, semakin lama penerapan upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tersebut ditunda, maka semakin tidak signifikan potensi penghematan volume BBM dan anggaran yang bisa didapatkan dari penerapan sistem pengendalian BBM bersubsidi dengan teknologi itu,\" kata Pri Agung.

Efek Psikologis

Sebelumnya, Wakil Presiden Pemasaran Ritel BBM PT Pertamina Muchamad Iskandar menyatakan bahwa pihaknya menunda pemasangan RFID lantaran mempertimbangkan efek psikologis masyarakat pascakenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Meski demikian, implementasi sistem pengendalian BBM bersubsidi dengan teknologi itu di seluruh wilayah di Indonesia ditargetkan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada pertengahan 2014 mendatang. \"Meski dimulainya sistem pengendalian BBM bersubsidi ini molor dari jadwal, tetapi target penerapannya di seluruh wilayah tidak berubah,\" ujarnya.

Iskandar menjelaskan, pemasangan RFID pada semua kendaraan, termasuk mobil dinas instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, ditunda sampai arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini usai. Hal ini dengan mempertimbangkan efek psikologis masyarakat pascakenaikan harga BBM bersubsidi dan beban ekonomi masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran.

\"Penundaan ini bukan karena masalah teknis, tetapi lebih pada mempertimbangkan efek psikologis masyarakat. Karena RFID itu akan dipasang pada mobil pribadi masyarakat, maka tentu kami tidak bisa langsung memasang alat itu tanpa mempertimbangkan beban psikologis pengguna kendaraan, meskipun ada payung hukumnya,\" ujarnya.

Pemasangan RFID pada kendaraan bermotor di Jabodetabek semula dijadwalkan dilaksanakan pada 1 Juli 2013. Hal ini merupakan bagian dari sistem pengendalian BBM bersubsidi berbasis teknologi. Sebagai tahap awal, pemasangan alat kendali itu akan dilakukan pada mobil dinas instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, mobil operasional BUMN, dan BUMD.

Sementara itu, pemasangan alat kendali BBM bersubsidi berbasis teknologi pada semua SPBU di wilayah Jabodetabek terus dilaksanakan secara bertahap. Targetnya, pada Juli ini alat kendali itu akan terpasang di 276 SPBU di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dilanjutkan dengan pemasangan RFID tag pada kendaraan bermotor.