Pemerintah Diminta Serius Kendalikan Harga Elpiji - Kelangkaan Masih Terjadi di Beberapa Daerah

NERACA

Jakarta - Kelangkaan dan melonjaknya harga elpiji masih terjadi di berbagai daerah di awal Ramadan. Kenaikan harga bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi alasan distributor untuk menaikan harga elpiji secara sepihak untuk konsumen. Karena itu, anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar meminta agar pemerintah serius dalam memastikan harga elpiji di tingkat eceran tidak ada penyelewengan.

“Selama ini konsumen menjadi pihak yang lemah dan dirugikan, kenaikan elpiji resminya tidak terjadi namun di banyak distributor mengalami kenaikan dengan alasan biaya transportasi dan distribusi yang naik juga,” kata dia, Rabu (10/7).

Menurut Rofi, pemerintah harus mampu menstabilkan harga elpiji yang sudah cukup lama berfluktuasi di masyarakat. Ketidakpastian pasokan dan kenaikan harga bagi masyarakat akan sangat mempengaruhi struktur konsumsi masyarakat di tengah beragam kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kemudian kepada distributor maupun agen seharusnya tetap mendukung kebijakan resmi yang telah dikeluarkan pemerintah sebelum ada kebijakan baru terkait kenaikan biaya transportasi.“Empati kita harus nampak dalam merumuskan tata niaga elpiji ini, mengingat konsumsi terbesar elpiji 12 kilogram (kg) dan 3 kg ada di lapisan bawah,” tegas Rofi.

Ia mengungkapkan pemerintah maupun Pertamina, harus bertindak tegas terhadap segala bentuk penyelewengan baik dalam harga maupun pasokan yang diluar ketentuan oleh para pengusaha mauapun pengecer.\"Karenanya pemerintah, pemda dan pengusaha swasta nasional harus berkoordinasi untuk memastikan distribusi yang tetap berpihak kepada masyarakat luas,\" tuturnya.

Rofi menjelaskan, ironisnya selama ini kenaikan harga elpiji terjadi di pusat-pusat distribusi yang seharusnya lebih mudah secara akses distribusi, karenanya dibayangkan harga elpiji yang jauh dari pusat distribusi dan pelosok tentu akan lebih tinggi lagi bagi konsumen.“Pengusaha harus mampu mengendalikan harga eceran di masyarakat, karena kunci distribusi utama dari mereka. Usulan kenaikan elpiji oleh pengusaha harus mamperhatikan kondisi masyarakat saat ini,” jelas dia.

Kenaikan Harga

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengungkap kenaikan gas elpiji tabung ukuran 12 kilogram (kg) akan dilakukan Pertamina setelah Mei 2013. Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, ini dilakukan atas permintaan pemerintah. \"Pemerintah meminta Pertamina menunda dulu kenaikan ini. Jadi kemungkinan ini akan kita lakukan setelah Mei,\" tegasnya.

Ia pun menilai rencana kenaikan ini wajar. Mengingat sudah lama Pertamina menanggung kerugian dalam penyaluran gas elpiji nonsubsidi ini.nSaat ini harga elpiji 12 kg masih jauh di bawah harga keekonomian yang mencapai Rp 11 ribu per kg. Sementara harga jual per kg gas elpiji yang ditetapkan Pertamina saat ini hanya Rp 5.750. Alhasil Pertamina menanggung rugi Rp 5 triliun per tahun. \"Apalagi kenyataannya, elpiji ini juga digunakan orang mampu,\" katanya.

Bukan hanya rumah tangga mampu, sektor jasa seperti restoran kelas menengah. \"Contoh di Kemang ada restoran yang menjual kopi dan steal pakai LPG nonsubsidi,\" ujarnya. Itu semua, tegasnya, merupakan kelompok mampu.

Bila pemerintah khawatir masyarakat miskin terkena dampak kenaikan, Hanung menuturkan ini tak beralasan. Karena Pertamina sudah menyiapkan gas elpiji tabung 3 kg yang disubsidi. \"Lagipula kerugian ini sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),\" ujarnya. Kalau ini tak ditanggapi Pertamina, perusahaan bisa dinyatakan inefisien oleh lembaga negara itu.

Kenaikan juga diklaim Hanung, hanya sekitar Rp 900 hingga Rp 1.200 per kg per tabung atau sekitar rata-rata Rp 12 ribu per tabung. Dengan mempertimbangkan satu keluarga mengkonsumsi dua tabung per bulan, maka uang yang dihabiskan konsumen sekitar Rp 164 ribu per bulan.

\"Jadi tidak usah berisik, beli pulsa saja bisa,\" katanya. Lagipula, ia menuturkan kenaikan ini hanya menekan sedikit dari kerugian Pertamina, yakni sekitar Rp 400 miliar, dari sebelumnya triliunan rupiah.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menegaskan pemerintah memang meminta penundaan kenaikan. \"Karena sekarang belum waktunya,\" jelasnya.

Ia menuturkan perhitungan dan evaluasi belum selesai dilakukan. Meski Pertamina sudah ajukan rencana ini sejak 2012, ia menegaskan pembahasan memerlukan proses.

Menurutnya, kenaikan harga elpiji 12 kg ini harus dipertimbangan dengan rencana pemerintah yang lain, seperti kenaikan BBM bersubsidi untuk mobil hingga kenaikan tarif listrik. \"Pokoknya semua itu saling terkait jadi harus dipertimbangkan dengan matang,\" katanya.

BERITA TERKAIT

Baru 1.126 Calon Kepala Daerah Lapor LHKPN

Baru 1.126 Calon Kepala Daerah Lapor LHKPN NERACA Jakarta - Beberapa jam sebelum batas akhir pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…

Stabilisasi Harga Beras Perlu Atasi Kerumitan Distribusi

Oleh: Muhammad Razi Rahman Pada hari kedua Tahun 2018, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa harga rata-rata beras medium di tingkat…

Operasi Pasar Belum Turunkan Harga Beras di Banten

Operasi Pasar Belum Turunkan Harga Beras di Banten  NERACA Serang - Operasi Pasar (OP) beras yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

RI Bisa Jadi Pemain Utama Industri Perkeretaapian

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia saat ini termasuk salah satu pemain industri manufaktur sarana kereta api…

Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah Industri

NERACA Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development…

Eks Penangkap Benih Lobster di Lombok Panen Rumput Laut

NERACA Lombok- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwakili Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, bersama-sama dengan pembudidaya rumput laut penerima…