Isu deforestasi terhadap komoditi kelapa sawit jadi hambatan besar terhadap akses pasar dunia. Dalam jangka panjang isu tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya Kalimantan Tengah (Kalteng).

Untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyiapkan peta jalan untuk menginisiasi transisi menuju perkebunan yang berkelanjutan. Hal itu dirumuskan berdasarkan hasil kajian terkini dan konsultasi dengan para pihak di tingkat nasional dan lokal.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam semiloka bertajuk “Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan” di Palangka Raya, Kalteng, pertengahan Mei lalu mengatakan, perkebunan kelapa sawit akan diarahkan ke lahan degradasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi. Menurut dia, deforestasi dapat dikurangi dengan cara peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang ada. Sedangkan ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat diarahkan ke lahan yang telah dibuka dan kondisinya jauh di bawah potensi produktivitasnya.

“Tindakan awalnya, pemerintah provinsi akan menginventarisasi titik-titik lahan yang degradasi dan akan fokus memantau secara berkelanjutan. Langkah itu harus dilaksanakan untuk mengurangi emisi dan bukan bermaksud tidak terbuka terhadap investasi bidang perkebunan,” kata dia di Palangka Raya belum lama ini.

Orang nomor satu di \"Bumi Tambun Bungai\" tersebut mengatakan, difokuskannya perkebunan di lahan degradasi juga sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sedang dan telah dilakukan perusahaan besar swasta (PBS) di Provinsi Kalteng. Dampak positif lainnya adalah meningkatkan hasil dan kualitas kelapa sawit dari Kalteng dan bahkan mendapat tempat hingga dikenal ke seluruh dunia sehingga harganya relatif mahal.

\"Saya mendukung perkebunan di Kalteng benar-benar berkembang dan memberikan keuntungan bagi investor, masyarakat dan percepatan pembangunan,\" kata dia.

Sejak 1980-akhir 2000, lanjut dia, provinsi yang juga disebut \"Bumi Pancasila\" itu mengalami masa-masa sulit karena harus kehilangan 30% luas hutan akibat banyak perusahaan pemegang hak pengusaan hutan (HPH) menebang tanpa menanam kembali. Disisi lain, pemahaman masyarakat Kalteng khususnya suku Dayak pada masa lampau hanya berpikir menebang pohon untuk menghasilkan uang tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga tak jarang sering tibul konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

“Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus membangun kemitraan dengan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat Dayak. Kesejahteraan masyarakat lokal akan sangat tergantung terhadap akses ke kebun mereka sendiri,” tambah dia

Gubernur Teras yang juga Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) itu mengharapkan upaya tersebut mendapat dukungan semua pihak, terutama masyarakat daerah tersebut. \"Kalteng menyambut baik diperpanjangnya moratorium perizinan hutan. Kami menginginkan moratorium itu mendapat pengawasan, bukan sekadar membuat kebijakan,\" ujar Teras Narang.