NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat menilai lonjakan inflasi yang terjadi pada kelompok komoditas pangan akan dirasakan langsung oleh semua masyarakat. Adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling parah menanggung akibat negatifnya. Selain ulah spekulan, Kementerian Pertanian (Kementan)  disebut-sebut pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya lonjakan harga komoditas pangan belakangan ini.

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha mengatakan, lonjakan harga pangan yang terjadi saat ini ditengarai oleh karena ketidakbecusan Kementerian Pertanian dalam mengurusi permasalahan pangan. Pasalnya, kalau saja pemerintah dapat menghitung secara benar kebutuhan dan pasokan yang ada tentu tidak akan dimanfaatkan oleh spekulan.

“Menurut saya produksi sebenarnya cukup-cukup saja. Dalam hal ini Kementan yang menjadi ujung tombaknya, kalau tahu persisnya berapa produksi dan kebutuhan saat ini tentu bisa dikendalikan dan tidak menjadi permainan spekulan,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (9/7).

Permainan spekulan di pasar, sambung dia, juga karena kementerian pertanian yang mengurusi pangan tidak menguasai rantai perdagangan dari produk-produk pangan. Selain itu, koordinasi antarkementerian terkait juga tidak pernah beres.“Kementerian kita kan selalu saja main salah-salahan, misalnya kementerian pertanian bilang kalau rantai perdagangan menjadi urusan kementerian perdagangan. Sementara kementerian perdagangan bisa begitu saja lepas tangan,” ujarnya.

Karena itu, sambung dia, jika kondisinya seperti ini terus maka Indonesia tidak akan pernah bisa lepas dari permasalahan yang sama. Sebagai ujung tombak yang memiliki kewenangan pun seharusnya menteri pertanian secara langsung turun ke lapangan untuk melihat realita di pasar, mulai dari petani memproduksi sampai kepada penjualan produk tersebut pertama kali ke tengkulak.

Dia menilai, lonjakan harga yang terjadi di pasar di bulan ramadan dan jelang di pasar tidak betul-betul disebabkan karena masalah produksi dan permintaan yang tinggi. Kalau saja pada kondisi normal, inflasi diperkirakan 4%-5%, dalam kondisi seperti ini diperkirakan kenaikan inflasi paling tinggi mencapai 7%. “Jadi, kenaikan yang wajar bagi produk pangan seharusnya hanya sebesar 15% dari kondisi normal 10%-12%. Itu pun sudah sangat ketinggian,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Presiden RI Boediono penah mengatakan sektor pangan sangat mempengaruhi kenaikan inflasi sebuah negara. Dari data survei nasional terungkap 70% inflasi di sumbang oleh harga pangan yang melonjak.

Boediono pun menegaskan kalau keamanan pangan sangat penting. Pasalnya inflasi dari pangan akan mempengaruhi semua masyarakat. \"Ada kelompok masyarakat yang sangat terbebani ada yang rentan pengaruh inflasi, kelompok rentan ini ya rakyat miskin,\" ujarnya.

Untuk menyingkapi hal tersebut, Boediono sangat berharap kinerja seluruh Pemda melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bisa lebih ditingkatkan. Dengan begitu, masyarakat miskin diseluruh daerah bisa terpantau dan harga pangan bisa dikendalikan.

Secara terpisah, staf khusus Kementerian Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa  mengatakan, lonjakan harga  pangan bukannya tidak terkendali tetapi lebih tepatnya harga-harga  tersebut naik tinggi sekali.

“Naiknya harga beberapa komoditas pangan yang tinggi disebabkan oleh tiga faktor yakni dampak dari kenaikan harga BBM sejak 1,5 bulan lalu, bulan Ramadan dimana banyak permintaan masyarakat , dan dampak kebijakan pemerintah ketika membatasi impor khususnya produk holtikultura dan peternakan,” ujarnya, kemarin.

Saat ditanya apakah ada unsur kesengajaan  yang dibuat oleh importir yang melibatkan  oknum-oknum pemerintah, dia menyebutkan  seharusnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang bisa mengatasinya, karena importir kan senangnya harga yang jual bisa setinggi mungkin demi meraup keuntungan. 

“Kementerian Perekonomian sudah memperingatkan Kementan dan Kemendag  untuk siap menghadapi kebutuhan masyarakat di bulan Ramadhan, padahal ini sudah terjadi setiap tahun dan sudah jadi kebiasaan, tetapi mereka (Kementan dan Kemendag) kenapa selalu gak siap setiap tahunnya,” ujarnya.

Untuk  harga daging sapi, ayam dan produk holtikultura yang masih tinggi saat ini, menurut Purbaya, hal itu sebelumnya sudah dikoordinasikan antara Kementerian Perekonomian, Kementan dan Kemendag, namun implementasi di lapangan belum berjalan lancar, akibat lambannya kedua kementerian tersebut. Karena pada dasarnya pemerintah saat ini harus membuka pintu impor sebesar-besarnya sampai harga komoditas pangan turun normal.

Pengamat pertanian dan juga mantan anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) HS Dillon mengatakan, melambungnya harga pangan merupakan masalah dasar. \"Ini sebenarnya keliru karena kita tidak mau mengkoreksi neoliberalisme warisan IMF dan World Bank,\" ujarnya.

Dia mengatakan, sebenarnya di pasar kurang pasokan, karena lembaga dan kementerian terkait kurang bisa mengkoordinasikan dengan baik. \"Koordinasikan dengan baik, jangan sedikit sedikit impor, sebenarnya kita bisa meningkatkan produksi dalam negeri,\" ujarnya sembari mengingatkan total impor Indonesia saat ini sebanyak 50% merupakan komoditas pangan. 

Dillon menilai, pemerintah untuk mengatasi hal ini harus memulai bangun dari bawah dengan cara memperhatikan petani. \"Kalau pemerintah bisa produksi dengan baik karena petani diperhatikan seperti diberikan KUR, dijamin kemiskinan akan berkurang hingga 70% dalam waktu 10 tahun,\" imbuh dia.

 Pemerintah seharusnya juga memberikan petani insentif dengan cara kasih keuntungan yang memadai. \"Sebenarnya yang membuat miskin itu karena harga pangan yang dijual tidak sesuai dengan keuntungan yang diberikan ke petani,\" ujar dia.

Menurut Mantan Menteri Pertanian dan Pengamat Pertanian Prof Bungaran Saragih menyatakan, bahwa tidak terkendalinya harga jelang puasa hanyalah siklus minggu pertama bulan puasa karena pada periode tersebut terjadi lonjakan permintaan dari masyarakat.

Dia juga menambahkan bahwa selain ketidak sigapan pemerintah hadapi jumlah permintaan,koordinasi antar kementerian dan pusat dengan daerah juga kurang bagus, sehingga hal-hal seperti ini yang seharusnya teratasi terjadi lagi di tiap tahunnya. retno/sylke/nurul/lia