NERACA

Jakarta- Institute Kepresidenan Indonesia (IKI) menuntut para calon presiden di pemilu 2014 untuk membuat reprioritas dalam kebijakan geoekonomi. Salah satunya, mengembalikan dana Asian Currency Unit (ACU) yang tercatat Monetary Authority of Singapore pada 2012 dengan total aset sebesar US$ 1.035 triliun. Selain itu, memperkuat posisi pada struktur organisasi IMF dan Bank Dunia.

Dengan menarik kembali dana yang dimiliki Indonesia di ACU ke Indonesia, maka tersedia modal besar untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Dengan begitu, rencana pembangunan dapat terdongkrak pesat. Sebab estimasi dana milik Indonesia di ACU mencapai 41%, lebih tinggi dibanding Malaysia 19%, Singapura 10%, dan sisa dunia 30%.

“Jika menggunakan estimasi konservatif 10% saja, maka kita punya dana sebesar US$100 miliar. Itu setara dengan cadangan devisa resmi yang tercatat oleh Bank Indonesia,” kata pendiri IKI, Christianto Wibisono di Jakarta, Senin. Lebih lanjut dia menuturkan, pemulihan asset offshore ACU ke Indonesia bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan materil dalam negeri. Sebagian dananya juga bisa digunakan untuk setor uang guna menambah saham di organisasi keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Melalui penambahan saham, menurutnya posisi Indonesia secara struktural dapat menguat, sehingga mampu mengintervensi lebih banyak. “Di IMF dan Bank Dunia kita harus punya kekuatan yang sesuai dengan porsi kita. Dengan begitu kita bisa ikut menikmati dan mengatur struktrur bank dunia dan IMF kan,” katanya.

Mengenai kemungkinan menimbulkan kontroversi, Christianto juga menilai untuk tidak sentimen. Baginya suatu negara tidak akan berkembang jika masyarakatnya mudah tersulut emosi. Dia menerangkan, persoalan setor mesti dianggap sebagai bagian dari penanaman modal. “Kalau ada ribut-ribut soal setor uang, loh, kita sebagai pemegang saham memang harus menyetor untuk memperkuat saham kita. Itu persoalan hak anggota,” ungkap dia.

Melanjutkan soal terobosan agenda geopolitik, Christianto mendorong negara tidak menyia-nyiakan keikutsertaan Indonesia di organisasi G20. Di era liberaliasai ekonomi ini, hanya bangsa yang kuat secara ekonomi yang dapat bergabung dengan komunitas keuangan internasional.

Dengan demikian, Indonesia memang ditantang performanya untuk tampil dan mendukung tantangan ekonomi dunia, termasuk Uni Eropa. “Tidak mudah untuk ikut serta dalam kelompok itu, jangan sampai hilang kesempatan,” tegas Christianto.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Tjipta Lesmana menilai pandangan Christianto sangat pro Amerika Serikat. Menurut dia, sejauh ini IMF belum pernah menjalin kerja sama yang menguntungkan untuk Indonesia. Sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno, IMF selalu hadir di masa genting memberikan bantuan yang mengandung jebakan.

Sayangnya, hingga masa kepemimpian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga ada perlajaran yang bisa dipetik. “Jelas, Pak Wibisono sangat pro Washington (ibukota AS), begitu juga SBY,” ungkap Tjipta. Meski begitu, dirinya mengaku sangat mengapresiasi pandangan tersebut. Sebagai negara demokrasi, berbagai macam wacana pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi memang sangat diperlukan. Terlebih wacana pemilu 2014 sudah keras digaung-gaungkan. Artinya, para calon yang akan maju harus mempersiapkan konsep rencana perbaikan ekonomi untuk masa jabatannya. [lulus]