Pembangunan Gedung DPD Dinilai Korbankan Pendidikan

Terlalu Boros Capai Rp823 Miliar

Pembangunan Gedung DPD Dinilai Korbankan Pendidikan

Jakarta---Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah yang menyerap anggaran sekitar Rp565 miliar pada 2011 dinilai terlalu boros. Bahkan dana sebesar itu bisa mengkorbankan pendidikan. “Hak anak daerah untuk mengikuti jenjang pendidikan sampai universitas sebanyak 12.293 anak. Kalau rata-rata anggaran biaya pendidikan mulai SD sampai perguruan tinggi sebesar Rp.46 juta perorang. Ini berarti, setiap provinsi akan kehilangan generasi muda sebanyak 373 orang/tahun,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi dan Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, 29/6.

Menurut Uchok, DPD bisa dikatakan mau “merampok” duit negara. Namun kinerjanya belum terukur ke masyarakat. “Kalau total anggaran pembangunan gedung baru DPD sebesar Rp. 823 milyar, maka berarti alokasi anggaran 2012 diperkirakan sebesar Rp.282 milyar yang akan dianggarkan oleh sekjend DPD. Dan ini baru gedung fisik saja, dan belum termasuk alokasi seperti biaya IT, Furniture/mebelair, dan biaya perawatan untuk setiap tahun,” tambahnya.

Yang jelas, kata Uchok, Fitra mendesak Ketua DPR Marzuki untuk membatalkan anggaran pembangunan gedung DPD tersebut. Tidak susah hanya untuk membatalkan pembangunan tersebut, tinggal adanya kekompakan dan polical will dari pimpinan DPR,” terangnya.

Lebih baik, lanjut Uchok, pimpinan DPR juga menolak pembangunan gedung baru disemua kementerian atau lembaga. Dimana dalam anggaran 2011, pembangunan gedung baru, pemeliharaan atau pembelian tanah dalam Rencana kerja Anggaran (RKA) mencapai anggaran sebesar Rp. 5.2 Triliun. “Sebetulnya anggaran semula sebesar Rp.6.1 Triliun, tetapi, anggaran pembangunan gedung DPR Rp. 800 milyar, dibatalkan. Maka anggaran pembangunan gedung untuk semua kementerian menjadi Rp.5.2 triliun. Dan anggaran sebesar Rp.5.2 Triliun ini diperuntukan 26 kementerian atau lembaga,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie mempertanyakan konsep dan metode perhitungan yang dilakukan Wakil Ketua DPD La Ode Ida terkait rencana pembangunan gedung perwakilan DPD di 33 provinsi. “Mengenai hitungan gedung DPD seperti yang dinyatakan La Ode, saya mau belajar lagi Rp 823 milyar dibagi 33 (jumlah gedung yang dibangun disesuaikan dengan jumlah provinsi) dibagi 2.628 meter persegi (luas gedung yang akan dibangun) hasilnya Rp 3,248 jt per meterpersegi Menurut matematika yang saya pelajari dan saya yakin masih berlaku hingga kini hasilnya rp.9,49 jt/ m2,” ujar Marzuki dalam pesan singkatnya kepada wartawan Selasa (28/6).

Marzuki menegaskan kritikannya tidak ditujukan bagi pimpinan DPD. Namun terhadap lembaga pemerintah dalam hal ini Kesekjenan DPD dan Kementrian PU. Dirinya menjelaskan setiap proyek yang sudah dialokasikan dananya dalam APBN, artinya Menkeu harus menyiapkan dananya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPD, La Ode Ida menjelaskan anggaran pembangunan kantor perwakilan di 33 provinsi hanya menelan biaya Rp823 miliar. Luas per meternya pun hanya Rp3,248 juta bukan Rp10 juta per meter seperti yang dingkapkan Ketua DPR RI Marzuki Alie. "Harganya bukan Rp10 juta meter per segi. Itu dramatisir. Yang ada Rp3,248 juta. Jadi semua clear,"kata Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida dalam jumpa pers di Gedung DPD/MPR RI, Jakarta, Selasa (28/6). **cahyo

Related posts