NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR menilai kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat rendah, lantaran tidak menunjukkan prestasi yang mumpuni sebagaimana yang diharapkan saat dibentuk untuk mengatasi persoalan di sektor industri keuangan nasional yang semakin kompleks. Hal itu terlihat berdasarkan penyerapan anggaran OJK yang sangat tidak maksimal yang menimbulkan preseden buruk. Menurut Arif Budimanta, anggota Komisi XI, sepanjang enam bulan pertama tahun ini, penyerapan anggaran OJK hanya Rp200 miliar, atau 12,17% dari total pagu anggaran sebesar Rp1,6 triliun tahun ini yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

\"OJK hanya membebani rakyat saja, berarti menjadi beban APBN juga. Padahal OJK ingin menjadi eksekutif kelas dunia, tetapi manajemen kelas kampung,\" tegas Arif, dalam rapat kerja dengan OJK di Gedung DPR Jakarta, Selasa (9/7). Lebih lanjut, dirinya mengatakan, dengan serapan serendah ini, terdapat miss match antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

Selain itu, Arif menilai ada persoalan dalam manajemen organisasi OJK, seperti serapan pada bidang edukasi yang hanya 4,7% atau Rp 3,11 miliar dari pagu sebesar Rp65,27 miliar. \"Ini kenapa (bisa rendah serapannya)? Harus dijelaskan oleh OJK,\" kata dia, seraya mempertanyakan. Dengan serapan anggaran yang tidak masksimal, wajar saja kalau kasus-kasus sektor jasa keuangan belum tersentuh dan terus berjalan.

\"Apakah OJK hanya bekerja dari satu seminar ke seminar yang lain? Pendalaman dan diversifikasi pasar jasa keuangan juga tidak terlihat. Sangat disayangkan dengan anggaran tahun 2013 yang datang dari uang rakyat sebesar Rp1,6 triliun dan juga fasilitas mewah yang disediakan, ternyata membuat OJK hanya sibuk dengan dirinya sendiri,\" terang Arif.

Senada, anggota Komisi XI DPR, Nusron Wahid, mengkritik permintaan pagu anggaran dari OJK untuk tahun anggaran 2014 yang sebesar Rp2,408 triliun. Padahal penyerapan anggaran semester I 2013 saja tidak maksimal. Dirinya pun mencontohkan realisasi anggaran edukasi dan perlindungan konsumen hingga Juni yang baru mencapai 4,7%. hal ini, menurut dia, OJK banyak meminta anggaran namun realisasinya tidak setimpal.

\"OJK melakukan kegiatan tidak bermutu tetapi terus memminta-minta biaya,\" kata Nusron. Dengan melihat hal seperti ini, maka dirinya akan mendorong penyerapan anggaran OJK untuk memaksimalkan penyerapan anggaran 2013. Hal ini sangat diperlukan agar kinerja OJK meningkat. Pertama, kata Nusron, memberikan stimulus karena serapan rendah. Sehingga kinerjanya tidak optimal. \"Nah, dari sekian banyak yang rendah. Yang paling mencolok edukasi dan perlindungan konsumen,\" jelasnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, pihaknya meminta penambahan anggaran pagu indikatif tahun 2014 sebesar Rp2,4 triliun atau naik sebesar 46% jika dibandingkan pagu tahun 2013 sebesar Rp1,6 triliun. Dia beralasan permintaan tambahan dana tersebut untuk menambah jumlah sumberdaya manusia (SDM) dan pengembangan OJK.

\"Ini untuk transisi keuangan BI ke OJK, kami akan meminta 1.300 pegawai BI untuk pengawasan bank dan merekrut pegawai OJK secara mandiri sebanyak 450 orang,\" ungkapnya. Oleh karena itu, Muliaman mengharapkan Komisi XI DPR dapat menyetujui pagu anggaran tahun 2014 ini untuk memaksimalkan wewenang OJK ke depannya. \"Kita berharap komisi XI bisa membantu penyetujuan pagu anggaran OJK untuk tahun 2014 agar nantinya bisa memaksimalkan fungsi dan peran OJK di industri keuangan Indonesia ke depan,\" pungkas Muliaman. [mohar]