NERACA

Jakarta - Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan serapan belanja pemerintah dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai 0,3%-0,4%. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P sebesar 6,3% bisa terealisasi. “Kita berfokus pada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Serapan pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi cukup signifikan,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (9/7).

Selama ini, kata dia, pemerintah belum cukup baik dalam menyerap anggaran yang ada. Dalam lima tahun terakhir, sebanyak 10% anggaran tidak terserap. Penyerapan yang baik, lanjut Purbaya, adalah yang sisanya kurang dari 3%. Nah, sisa anggaran yang sampai 10% tersebut berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Jangan sampai uang pemerintah yang hampir Rp100 triliun tiap akhir tahun itu menganggur di rekening. Jelek sekali. Karena uang itu diperoleh dari utang. Artinya, kita pinjam uang dan membayar bunga, tapi uangnya tidak dipakai. Kalau sisa Rp100 triliun, dengan bunga 7% berarti Rp7 triliun. Itu baru bunganya saja. Itu namanya budget ineficiency,” jelas Purbaya.

Di luar ketidakefisienan tersebut, fungsi stimulus fiskal juga kurang berjalan. Purbaya mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan program-program yang telah direncanakan saja dan tidak perlu membuat program baru. Tetapi yang ada saja dijalankan dengan baik, maka dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi akan terasa. Target pertumbuhan ekonomi akan tercapai meskipun kondisi global melemah.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah mengatakan hal yang sama, yaitu serapan belanja pemerintah harus sesuai dengan perencanaan. “APBN ini jangan tergerus. Jangan ada penyimpangan-penyimpangan. Jangan terlambat menyalurkan,” kata Hatta.

Namun yang lebih penting lagi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi agar mencapai target, lanjut Hatta, adalah mempertahankan konsumsi domestik. Daya beli harus tetap dijaga, karena konsumsi domestik adalah pilar utama penyokong pertumbuhan ekonomi.

“Kita harus pertahankan rakyat tetap membeli, maka inflasi kita kendalikan. Konsumsi masyarakat tidak boleh tergerus karena inflasi yang menggerus daya beli. BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) itu kan dalam rangka menjaga daya beli agar tidak terganggu,” kata Hatta.

Seperti diketahui, pasca kenaikan BBM, pemerintah menarget inflasi berada pada angka 7,2%. Namun banyak kalangan yang merasa angka tersebut terlalu kecil dan terlalu optimis. Salah satunya adalah Bank Indonesia yang memperkirakan inflasi akan berada pada angka 7,8%. Tidak bisa dipungkiri, bahwa tingginya inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat. Padahal konsumsi domestik yang berbasis daya beli berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hatta juga menekankan pentingnya investasi yang tinggi. “Investasi ini dampaknya langsung pada lapangan kerja. Kontribusi investasi juga cukup besar, hanya berbeda sedikit dengan kontribusi konsumsi domestik,” kata Hatta.

Hal itu yang juga menyebabkan Hatta begitu kesal mendapati dwelling time di Tanjung Priok yang mencapai 17 hari. Padahal dia menginginkan dwelling time 4 hari saja agar dapat menarik investor.

Yudhi menambahkan, Indonesia mempunyai Sistem Logistik Nasional (Sislognas), tetapi implementasinya belum semulus yang diharapkan. “Keributan di Tanjung Priok kemarin adalah karena salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mendominasi. Kalau persaingan terbuka, kemacetan bisa hilang,” kata Yudhi.

Sementara dari ekspor-impor, sulit diharapkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi karena defisit perdagangan Indonesia semakin lebar. Lima bulan awal 2013 mencatatkan defisit neraca perdagangan senilai US$2,5 miliar, atau lebih tinggi dari defisit anggaran sepanjang tahun 2012, yaitu senilai US$1,6 miliar.

Namun begitu, Hatta masih optimis pertumbuhan ekonomi masih di atas 6%. “Prediksi masih di atas 6%, karena kita butuh lapangan kerja. Kalau pertumbuhan 5%, lapangan pekerjaan kita tidak begitu banyak tercipta. Maka pertumbuhan ini sangat penting,” pungkasnya. [iqbal]