Kebijakan Anggaran dan Kesejahteraan Rakyat

Oleh: Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Indef

Pembangunan ekonomi nasional dinilai telah menghasilkan kinerja yang mengesankan. Pujian dari dunia internasional kerap kali diperoleh karena Indonesia dianggap sukses menjaga stabilitas makro ekonomi. Namun, keberhasilan tersebut justru meninggalkan residu yang dapat mengancam perekonomian, seperti kemiskinan yang sulit berkurang secara signifikan, pengangguran yang relatif masih tinggi dan ketimpangan ekonomi yang semakin parah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro ekonomi saja belum cukup untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat secara luas.

Tingkat pengangguran memang terjadi penurunan, dari 6,14% (Agustus 2012) menjadi 5,92% (Februari 2013). Namun porsi tenaga kerja informal masih dominan yaitu sebesar 60,2%. Hal ini menunjukkan rendahnya kualitas ketenagakerjaan Indonesia, meski jumlah pengangguran terus menurun.

Di sisi lain penurunan jumlah orang miskin tidak menunjukkan hasil yang impresif. Sebagai gambaran, pada 1990 persentase kemiskinan sebesar 15,1% dan hanya sedikit berkurang pada Maret 2013 menjadi 11,37%. Jadi, selama 20 tahun terakhir tidak ada kemajuan berarti dalam mengatasi kemiskinan.

Sementara, ketimpangan ekonomi pun meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ini terlihat dari rasio gini meningkat menjadi 0,41 pada 2011 dan 2012. Padahal pada 1990, rasio gini Indonesia masih sebesar 0,29 (makin tinggi berarti kian timpang). Dengan kata lain, jika kemiskinan absolut menurun (secara perlahan), maka kemiskinan relatif malah meningkat.

Pada dasarnya pemerintah memiliki kesempatan untuk memperbaiki permasalahan klasik bangsa seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yaitu melalui kebijakan anggaran dalam formula Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun nampaknya pemerintah belum mampu menjadikan APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Secara umum permasalahan serius dalam APBN adalah tidak idealnya postur anggaran baik dari sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi pendapatan masih rendahnya tax ratio adalah cerminan ketidakmampuan pemerintah dalam menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak. Di sisi belanja, terlihat APBN sangat tidak proporsional. Fenomena ini menjadi lebih aneh lagi ketika pemerintah merancang kebijakan defisit anggaran. Selain itu, tidak terserapnya anggaran ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar untuk apa negara harus berutang untuk anggaran yang pada akhirnya berlebih?

Terkait dengan upaya untuk memperbaiki permasalahan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan, salah satu pertanyaan fundamental dari masyarakat luas dalam pembahasan kebijakan anggaran adalah hubungan antara peningkatan APBN dengan kesejahteraan rakyat. Ke depan, perlu untuk memasukkan beberapa indikator penting yang disarankan masuk dalam asumsi APBN seperti tingkat kemiskinan, pengangguran dan masalah ketimpangan. Indikator-indikator ini digunakan untuk melihat efektivitas penggunaan APBN dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Seharusnya, semakin meningkat dana APBN, semakin rendah tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan proporsi persentase yang sesuai dan relevan.

Related posts