NERACA

Jakarta – Bagi kalangan pengusaha, kepastian merupakan harga mati yang tak bisa ditawar. Ketidakpastian kebijakan atau pun asumsi pemerintah di sektor fiskal, moneter, dan makro ekonomi, bisa berujung pada terhambatnya laju usaha mereka. Terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 ini, misalnya, pemerintah memiliki sudut pandang yang berlainan. Tak pelak, pelaku dunia usaha pun dalam kondisi wait and see.

Lihat saja, pertumbuhan ekonomi nasional dalam hitungan Menteri Keuangan Chatib Basri, masih mematok angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, sesuai dengan target dalam APBN-P. Meski banyak pihak yang ragu dengan target setinggi itu. Sementara Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi akan berkisar antara 5,8% sampai 6,2%. Artinya, BI sama sekali tidak yakin dengan pertumbuhan ekonomi yang ditarget Kementrian Keuangan.

Namun begitu, Chatib tetap optimis dengan pertumbuhan ekonomi 6,3%. “Perlu langkah-langkah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Harus dipacu dari beberapa sumber penurunan, misalnya dengan upaya menanggulangi inflasi, terutama dari makanan yang mendekati puasa harganya akan meningkat. Juga dari sisi investasi, akan ada upaya penyingkatan izin agar proses investasi lbh mudah,” jelas Chatib di Jakarta, Senin (8/7).

Sedangkan pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Sri Adiningsih lebih cenderung sepakat dengan prediksi BI. “BI akan lebih tepat. Saya kira pertumbuhan ekonomi akan 6,1% paling banter, itu pun sulit. Karena kuartal I hanya sebesar 6,02%. Kuartal II akan lebih berat karena konsumsi akan berkurang. Begitu juga kuartal III. Ekspor impor masih tetap defisit, kalau surplus pun kecil sekali. Investasi pertumbuhannya menurun. Sektor-sektor non-tradable yang berkontribusi paling besar dalam pertumbuhan ekonomi pun menurun kemampuan tumbuhnya,” jelas Sri kepada Neraca, Senin.

Dengan kondisi semacam itu, lanjut Sri, pengusaha jelas akan wait and see. “Tentu saja pengusaha akan wait and see, selain karena kondisi ekonomi yang sedang buruk, juga karena dekat pemilu. Investasi akan sulit. Yang besar-besar akan menunggu pemerintah, mana yang akan berkuasa. Faktor disetujui pemerintah itu besar untuk keberlangsungan usaha,” kata dia.

Menurut Sri, target pemerintah pertumbuhan ekonomi 6,3% tersebut hanyalah agar masyarakat tenang, bukan berdasarkan kondisi yang sesungguhnya. Dia mengingatkan pemerintah agar fokus dalam upaya-upaya menjaga stabilitas ekonomi, tidak banyak intervensi politik.

“Tunjukkan bahwa otoritas ekonomi masih in charge dan berfungsi dengan baik. Tidak ikut main-main politik. Kebijakan ekonomi jangan untuk pemenangan pemilu atau untuk pejabat tertentu. Kalau menteri-menteri yang in charge di ekonomi, masih mengelola ekonomi Indonesia, maka akan memberi perasaan aman,” kata Sri.

Perasaan aman itu penting, lanjut Sri, karena pemerintah baru saja menaikkan harga BBM bersubsidi. Rupiah pun melemah. Hal tersebut akan menimbulkan pesimisme.

Sementara di mata Direktur Eksekutif Indef Prof Ahmad Erani Yustika, kondisi pertumbuhan ekonomi makro Indonesia saat ini memang tidak begitu bagus. Namun, ketika menanggapi perbedaan pendapat antara proyeksi pertumbuhan ekonomi menurut BI dan Menkeu, Erani lebih cenderung memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,3%. \"Sebenarnya bukan masalah berapa persen target pertumbuhan ekonomi Indonesia, akan tetapi bagaimana pemerintah bisa memperbaiki dan menumbuhkan ekonomi dalam negeri yang saat ini kurang baik,\" jelas Erani kepada Neraca, Senin.

Lebih jauh lagi Erani memaparkan, kalau ekonomi Indonesia penuh resiko terkena krisis. Untuk itu pemerintah harus bisa mencegahnya. Pertama, pemerintah harus menyelamatkan APBN sehingga alokasinya betul-betul dimanfaatkan untuk memitigasi krisis ekonomi dan menggenjot pertumbuhan ekonomi.

\"Permasalahan utama yang dihadapi Indonesia ketika saat ini adalah penurunan kinerja ekspor. Makanya, pemerintah perlu memberikan insentif untuk mencegah penurunan ekspor secara tajam. Instrumen untuk memberikan insentif ekspor ini, bisa diberikan melalui instrumen fiskal maupun non fiskal,\" papar Erani.

Kedua, lanjut Erani, pemerintah harus bisa memastikan agar implementasi APBN bisa lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tingkat penyerapan anggaran belanja harus benar-benar diperbaiki sehingga tidak terjadi penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun. Di luar itu, untuk mengkompensasi penurunan ekspor pemerintah perlu mengembangkan investasi. Agar investasi terdorong, pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi. \"Percepatan perizinan, perbaikan infrastruktur, dan pembebasan lahan merupakan hal utama yang harus dilakukan,\" papar Erani.

Investasi Belum Ada

Sedangkan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit menilai, pertumbuhan ekonomi pada 2013 tidak akan sebaik yang diekspektasikan oleh pemerintah yaitu diatas 6%. Hal itu terjadi lantaran kontribusi pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi domestik dan investasi masih belum ada perubahan bahkan cenderung tertekan dengan kebijakan-kebijakan yang pada tahun in dikeluarkan seperti kenaikan TDL, kenaikan harga BBM dan sektor dunia usaha yang dibebankan dengan kenaikan UMP.

\"Konsumsi domestik bisa berjalan karena adanya pendapatan dari pekerjaan. Sementara pemberi pekerjaan adalah dunia usaha. Kalau kalangan pengusaha selalu diberatkan oleh pemerintah lewat kebijakannya, maka akan menekan konsumsi domestik. Belum lagi masalah birokrasi perizinan yang masih menjadi penghambat investasi,\" kata Anton kepada Neraca, Senin.

Menurut dia, masalah-masalah yang bisa mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup banyak sehingga perlu penyelesaian yang gencar oleh Pemerintah. Seperti masalah infrastruktur, kepastian hukum, birokrasi dan iklim investasi. \"Hampir semuanya bermasalah. Infrastruktur masih belum memadai, kepastian hukum tidak jelas, birokrasi yang panjang dan berbelit sehingga menimbulkan iklim investasi yang buruk,\" lanjut Anton.

Untuk itu, Anton meminta pemerintah untuk berbenah secara masif dan besar-besaran agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan berkualitas. \"Pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang baik. Karena semakin banyak yang investasi di Indonesia maka lapangan pekerjaan akan semakin banyak sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Jika banyak yang bekerja maka pertumbuhan ekonomi maka akan meningkat. Karena 200 ribu penyerapan tenaga kerja bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1%,\" katanya.

Terkait dengan perbedaan pendapat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Anton menilai seharusnya kedua lembaga tersebut harus satu suara ketika menyampaikan terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi.

\"Karena ketika Pemerintah merasa yakin pertumbuhan akan bagus diikuti dengan bukti kongkrit di lapangan maka kalangan dunia usaha juga akan optimis menjalani usahanya. Akan tetapi kalau beda pendapat dan belum ada perubahan dalam menangani masalah maka pertumbuhan di atas 6% akan sulit dicapai,\" tandas Anton.