NERACA

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyayangkan realisasi belanja modal pemerintah daerah yang hanya sebesar 24% dari seluruh belanja pemerintah daerah. “Kalau kita, meminta sampai 35%. Saya minta itu tahun ini,” kata dia di Jakarta, Senin (8/7). Kondisinya saat ini, lanjut Gamawan, belanja modal terpangkas akibat belanja pegawai yang terlalu banyak.

Pada umumnya, belanja pegawai menguras 50%-60% anggaran di daerah. Tidak sedikit juga yang nyaris sampai 70% total anggaran. Namun Gamawan enggan menyebutkan kabupaten/kota mana saja yang belanja pegawainya terlalu besar. Menurut Gamawan, komposisi yang pas untuk pembelanjaan di daerah adalah belanja pegawai 50%, belanja modal 35%, dan belanja barang 15%.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengemukakan hal serupa. “Dana transfer daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selama ini tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan,” kata ekonom Indef Eko Listiyanto.

Kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai implikasi kenaikan jumlah pegawai justru menjadi beban daerah. Ini dikarenakan daerah juga perlu menyiapkan tunjangan dan fasilitas kantor sebagai konsekuensi dari tambahan jumlah pegawai. Karena uang daerah tergerus untuk hal tersebut, maka kemampuan daerah dalam menciptakan fiscal space yang cukup untuk pembangunan semakin tergerus.

Indef mencatat, dalam periode 2007-2012, untuk kabupaten/kota belanja pegawai tumbuh sebesar 17,5% per tahun. Sementara belanja modal hanya tumbuh sebesar 8,93%. “Harus ada langkah untuk memperbaiki sistem desentralisasi fiskal. Di antaranya mengubah perilaku dan struktur belanja pemerintah daerah agar kualitas belanjanya semakin baik,” kata Eko.

Pertumbuhan belanja modal, lanjut Eko, harus lebih cepat ketimbang belanja pegawai, khususnya di tinhkat pemerintah kota/kabupaten. Gamawan mengatakan, langkah memperbesar belanja modal untuk pemerintah daerah bukanlah suatu hal yang mudah, karena belanja pegawai memang begitu menggerogoti anggaran yang ada. “Gaji guru dari SD, SMP, SMA, SMK, ditambah perawat sampai ke desa-desa, itu beban yang besar,” kata Gamawan.

Namun begitu, lanjut Gamawan, bukan berarti tidak bisa membenahi masalah ini. Solusinya hanya akan efektif dalam jangka panjang, yaitu menghentikan rekrutmen pegawai negeri pemerintah daerah. “Kita berikan peringatan ke daerah-daerah, kalau belanja pegawainya lebih dari 50%, maka jangan diajukan lagi pengangkatan pegawai. Itu sudah kita edarkan. Supaya belanja pegawai semakin efisien. Kecuali untuk tenaga teknis seperti guru, perawat, itu silakan, karena itu pelayanan utama,” jelasnya.

Gamawan pun mengaku tidak dapat memberikan punishment bagi daerah-daerah yang masih terus menambah pegawai meski belanja pegawai sudah melewati 50%. “Tidak bisa punishment, itu kewenangan daerah. Jangan terlalu suka kasih punishment. Mestinya yang mengingatkannya itu DPRD. Dengan otonomi ini, harusnya daerah mandiri. Dia tahu mana yang baik mana yang tidak. Kalau masih menunggu punishment dari pusat, seperti kembali sentralistik,” terang dia.

Tinggi di tingkat provinsi

Gamawan mengatakan, belanja pegawai yang besar bukan di kabupaten/kota yang baru mekar atau umurnya masih kecil, tetapi justru cenderung di di ibukota-ibukota provinsi. Fenomena tersebut dikarenakan banyaknya pegawai negeri yang pindah ke ibukota karena menghindari keterpencilan.

“Cenderung yang tinggi itu di ibukota provinsi, karena pegawai pindah ke ibukota. Saya sudah ingatkan ibukota provinsi hati-hati. Secara tidak sadar tambah biaya satu pegawai, tambah biaya dua pegawai. Itu kan dibiayai terus,” kata dia. Kecenderungan tersebut menyebabkan sulitnya menemukan guru dan perawat di daerah-daerah remote. Distribusi pegawai menjadi tidak rata. [iqbal]