NERACA

Jakarta - Pengamat transportasi Unika Seogijapranata Djoko Setijowarno menilai, nasib angkutan umum di Indonesia pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sudah di ujung tanduk. Soalnya, angkutan umum masih harus bertahan dengan tarif murah sementara pengeluaran semakin banyak.

Seogijapranata mengatakan banyak kepala daerah yang tidak peduli nasib angkutan umum. Berdasarkan data yang dimilikinya, sekitar 70% angkutan umum beroperasi dengan tingkat di bawah 40%. \"Dari 523 kepala daerah, tidak sampai 10 kepala daerah yang mau peduli dan kemudian menata angkutan umum di daerahnya,\" katanya, di Jakarta, Senin (8/7).

Menurut dia, pemerintah daerah tidak peduli lantaran pejabatnya sudah dimanja oleh fasilitas kendaraan dinas yang dibenarkan lewat peraturan menteri dalam negeri. Peraturan tersebut dinilai menjadi pemicu pemerintah daerah membelanjakan anggarannya untuk membeli kendaraan dinas berlebihan.

\"Bahkan pembelian mobil dinas yang berlebihan tidak setara dengan kerjanya melayani rakyat telah menggerus APBD nya. Perlu dievaluasi Permendagri tersebut agar kepala daerah mau peduli terhadap transportasi umum yang memenuhi hajat hidup orang banyak,\" ucapnya.

Dia berandai-andai, jika peraturan mengenai kendaraan dinas diperketat, bisa memaksa pejabat untuk menggunakan angkutan umum. Dengan demikian, si pejabat bisa merasakan kondisi angkutan sehari-hari. \"Jika saja pejabat tersebut merasakan bagaimana menaiki angkutan umum, mungkin pejabat tersebut akan memperbaiki pelayanannya,\" kata Djoko.

Saat ini, seharusnya pemerintah memberi insentif untuk mendorong penciptaan angkutan umum murah. Selain itu, Pemda bisa mengelola angkutan umum di wilayahnya sendiri tanpa harus diserahkan kepada swasta yang memang sudah kewalahan mengelola angkutan umum miliknya.\"Itu wajar dapat subsidi, kepala daerah malas membuat pengusaha angkot memelas. Dan tak lama lagi angkutan umum tersebut terancam punah,\" tambahnya.

Sebelumnya, Djoko juga menilai Indonesia tidak memerlukan mobil murah ataupun kebijakan tentang mobil murah hemat energi (low cost green car). Menurut Djoko, hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang penataan transportasi umum.

\"Pejabat Indonesia itu tidak sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Yang dibutuhkan itu transportasi murah, bukan diberikan mobil murah,\" kata Djoko.

Djoko menambahkan, kebijakan mobil murah hemat energi tersebut juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini kuota konsumsi BBM bersubsidi sudah jebol dan ditingkatkan dari 46 juta kiloliter menjadi 48 juta kiloliter.

Di sisi lain, Djoko menilai kebijakan mobil murah hemat energi ini akan mendorong masyarakat untuk membeli mobil baru. Imbasnya, jumlah mobil yang beredar di jalan akan semakin banyak dan akhirnya akan menyebabkan kemacetan di segala ruas jalan.\"Apalagi pemasaran mobil sekitar 30% terkonsentrasi di DKI Jakarta. Ini tentu saja akan menambah kemacetan. Imbasnya lagi, kebijakan tersebut tidak mendukung kepala daerah yang sedang menata transportasi umum,\" katanya.

Pemerintah telah menyetujui kebijakan pembuatan mobil murah hemat energi sejak 23 Mei 2013. Kebijakan ini akan membuat produsen mobil bisa memproduksi mobil tersebut dengan insentif bebas pajak. Otomatis harga mobil akan ditekan namun dengan syarat konsumsi BBM harus irit.