NERACA

Jakarta - Direktur Indonesia Global Justice (IGJ) Riza Damanik menilai wacana bisnis minyak dan gas (migas) di Tanah Air terlalu fokus pada faktor produksi dan mahalnya biaya eksplorasi. Akibatnya, pemerintah akhirnya tidak mementingkan kepentingan nasional dan merugikan rakyat.

Menurut dia, Pemerintah selalu meminta masyarakat menghemat penggunaan energi. Namun alokasi produksi tidak jelas dan lebih mementingkan asing. Alasannya, target lifting sudah dipatok 860.000 barel per hari. Sementara kemampuan Pertamina belum memadai untuk memproduksi sebanyak itu, sehingga asing perlu diundang.

\"Justru harmonisasi instrumen kebijakan pemerintah cenderung menunjukkan arah pelibatan asing dalam sektor migas kita ini luar biasa besarnya, seharusnya kita mulai mendiskusikan berapa sesungguhnya konsumsi nasional berapa yang kita butuhkan,\" kata Riza, di Jakarta, Senin (8/7).

Dari data IGJ, konsumsi migas masyarakat Indonesia sebesar 1,2 juta barel per hari sebetulnya terhitung rendah untuk sebuah negara berpenduduk 240 juta orang. Untuk konsumsi minyak, Indonesia di urutan 142 dari negara lain, sementara konsumsi gas urutan 78 dari negara lain. \"Jadi sesungguhnya dalam praktik konsumsi energi rakyat kita relatif kecil,\" tandasnya.

Untuk itu, IGJ mendesak pemerintah tidak lagi fokus pada lifting, tapi cukup mengambil minyak sesuai kebutuhan nasional. Ditambah lagi, peran Pertamina harus diperkuat. Faktor distribusi pun harus diperjelas karena, menurut Riza, alokasi BBM tidak tepat sasaran. Misalnya, mal di Jakarta malah menyedot bahan bakar lebih besar dari rumah warga.

\"Kita melupakan konsumsi migas. Seharusnya kita mulai mendiskusikan berapa sesungguhnya konsumsi nasional yang kita butuhkan. Masa BBM di Jakarta digunakan untuk menyinari mal. Harus kita rekalkulasi berapa sebetulnya kebutuhan migas kita, baru kita perlu ambil secukupnya,\" ujarnya.

Peran negara melalui SKK Migas menurut Riza terlalu terbatas. Sebab fokusnya hanya pada pemberian izin dan bagi-bagi blok migas. Ke depan, pemerintah seharusnya benar-benar berkomitmen meningkatkan kemampuan eksplorasi perusahaan nasional. \"Fungsi pemerintah seharusnya tidak sekadar juru pemberi perizinan, agak miris saya mendengar seolah-oleh kita tidak punya kemampuan eksplorasi kawasan strategis,\" cetusnya.

Produksi Turun

Pengamat energi Darmawan Prasodjo menilai situasi pengelolaan blok migas akan terus berpihak pada perusahaan asing bila kebijakan energi pemerintah melulu berorientasi pada target produksi minyak alias lifting. Pasalnya, produksi migas nasional selalu turun tiga persen setiap tahun.

Masalah tambah runyam karena Pertamina, sebagai perusahaan migas nasional, hanya menyumbang 24% dari produksi minyak domestik. Alhasil, untuk memenuhi target pemerintah, BP Migas sebelum bubar harus menggenjotnya dengan menggandeng operator asing seperti Chevron atau British Petroleum. \"Lifting 826.000 barel per hari itu hanya 24% dari domestik, industri migas kita rapuh. Kalau (target) lifting naik, tapi perusahaan asing semua yang menjalankan berarti kita memang akan ketergantungan pada asing terus,\" ujar Darmawan.

Situasi ini tidak akan berubah, meski kini pengelolaan hulu migas dijalankan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Bagi Darmawan, tidak ada cara lain untuk mengurangi ketergantungan pada operator blok migas asing, kecuali meningkatkan daya saing Pertamina. Caranya, dengan membiarkan perusahaan pelat merah itu tidak menyetorkan pendapatannya ke negara. Sehingga Pertamina bisa memperkuat produksinya di masa depan.

\"Tujuannya untuk membangun industri migas nasional. Pertamina harus dibantu pemerintah. Serahkan semua lah penghasilan mereka agar bisa tumbuh. Itu wajar, kan mereka perusahaan, harus akumulasi modal supaya bisa membiayai dari capacity building, riset dan pengembangan, dan lain-lain,\" paparnya.

Darmawan yakin cara ini bisa moncer. Terbukti dari keberhasilan perusahaan minyak Malaysia, Petronas yang kini membesar dengan cara tersebut. \"Kebijakan itu sudah dilakukan Petronas, pendapatan mereka mayoritas tidak perlu disetorkan ke negara, untuk memperkuat internal dan hasilnya industri migas Malaysia tumbuh,\" tandasnya.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai pemerintah tidak pernah sungguh-sungguh memperkuat industri migas nasional. Buktinya, sejak reformasi, belum ada lagi pembangunan kilang minyak yang dikelola Pertamina. \"Setelah reformasi kita tidak pernah bangun kilang minyak, makanya kita impor minyak gila-gilaan,\" kata Faisal.

Indonesia saat ini mengonsumsi minyak 1,5 juta barel per hari. Namun karena banyak sumur minyak sudah uzur, produksi nasional hanya 800-900.000 ribu barel per hari. Karena itulah SKK Migas merevisi target lifting menjadi 826.000 barel per hari.