Menperin Harap Akuisisi Inalum di Bawah Rp 7 T

NERACA

Jakarta - Pemerintah akan kembali menggelar pertemuan dengan perusahaan Jepang Nippon Asahan Aluminium Ltd (NAA) untuk merundingkan perbedaan nilai aset PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada 10 Juli 2013. Pertemuan ini menyusul perundingan yang telah berlangsung pada 3 Juli lalu.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, perbedaan angka terjadi karena ada selisih pendapat antara sebelum dan sesudah revaluasi aset. \"Kami akan melanjutkan rapat lagi pada 10 Juli 2013 dengan NAA untuk merespons usulan mereka pada 3 Juli lalu. Kami juga minta NAA menanggapi usulan kami selama 6 hari, jadi setiap minggu rapat tim teknis akan menyikapi perbedaan angka yang masih ada,\" jelas dia di Jakarta, Senin (8/7).

Hidayat menegaskan, Jepang menghendaki harga pembelian Inalum paska revaluasi aset. Sementara Indonesia memiliki patokan angka sendiri sebelum revaluasi yang mengacu pada audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sayangnya dia tak menyebut perbedaan nilai aset secara jelas, mengingat angka tersebut masih dalam perlindungan atau kerahasiaan masing-masing pemerintah. \"Ada lah, pokoknya ada perhitungan yang berbeda karena ada perbedaan pula dari cara pandang dan perhitungan soal aset Inalum. Maklum saja ini suatu kerjasama selama 30 tahun,\" tandasnya.

Ketika kerjasama berakhir, lanjut Hidayat, maka pemerintah Indonesia akan kembali menggunakan pasal-pasal yang tertuang dalam Master Agreement dengan masa perjanjian hingga 31 Oktober 2013. \"Master Agreement itulah yang oleh pihak Jepang dan Indonesia ditafsirkan berbeda. Ini yang mau diselesaikan, makanya kami dan Jepang juga masing-masing membawa pengacara (lawyer),\" urai dia.

Hidayat berharap, Jepang akan mengikuti angka atau nilai aset Indonesia sehingga pemerintah dapat mengakuisisi sisa saham Inalum sebesar 58,87% dengan dana kurang dari Rp 7 triliun. \"Idealnya pada tanggal 31 Oktober secara fisik perjanjian berakhir, lalu transfer aset dan 100% saham Inalum sudah menjadi milik pemerintah Indonesia terjadi pada 1 November 2013 dan kemungkinan Inalum akan menjadi BUMN. Saya rasa dengan 5-6 kali rapat bisa selesai sesuai target karena rapat berlangsung seminggu sekali,\" papar dia.

Kapasitas Produksi

Dalam kesempatan yang sama, Hidayat juga telah menyiapkan masterplan masa depan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) paska akuisisi 58,87% saham dari Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA) pada 31 Oktober 2013. Setelah itu, Inalum ditargetkan memiliki kapasitas produksi sekitar 450 ribu ton aluminium.\"Kami di Kemenperin harus menyiapkan master plan kawasan industrinya (Inalum) seperti apa. Karena status tanah dari proyek Inalum masih tersisa sekitar 100 hektare (ha) yang bisa dimanfaatkan,\" ungkap Hidayat.

Paska kembali ke pangkuan Indonesia, lanjut dia, kapasitas produksi dari perusahaan peleburan aluminium yang berpusat di Sumatera Utara itu meningkat menjadi 450 ribu ton dari saat ini sebanyak 260 ribu ton aluminium.\"Untuk waktunya terkait penambahan kapasitas tergantung dari roadmap yang kami buat dan dilihat juga kemampuan pelabuhannya,\" tukas Hidayat.

Dia bilang, prioritas utama dari produksi aluminium tersebut akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik, dan sisanya untuk ekspor jika terjadi kelebihan produksi. \"Selama ini produksi Inalum terserap ke ekspor ke Jepang sebesar 60% dan 40% memenuhi pasar domestik. Jadi nanti kebijakannya penuhi kebutuhan domestik dulu baru untuk ekspor, mengingat kebutuhan domestik sendiri mencapai lebih dari 300 ribu ton alumunium,\" jelas Hidayat.

Sementara itu, pihak Jepang berambisi dapat kembali menjadi pemegang saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan penguasaan 30% saham setelah perjanjian kerja sama dengan pemerintah Indonesia berakhir pada 2013. Saat ini, Jepang melalui konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) menguasai sekitar 58% saham Inalum.\"Awalnya mereka meminta agar kerja sama tetap dilanjutkan, tapi pemerintah Indonesia sudah menegaskan bakal mengakhirinya. Kemudian, Jepang menyampaikan minat agar bisa memiliki 30% saham Inalum pascapengakhiran kerja sama tahun 2013,\" kata Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait.

Terkait keinginan Jepang tersebut, menurut Effendi, keputusan akhir ada di tangan pemerintah Indonesia. Pasalnya, sekarang kewenangan atas nasib Inalum ada di Indonesia.

Seperti diketahui, Indonesia dan NAA menandatangani master of agreement (MoA) kerja sama proyek Inalum pada 1975. Dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak akan membangun perusahaan smelter aluminium, di mana 41,13% kepemilikan sahamnya dikuasai pemerintah Indonesia, dan 58,87% milik NAA. Perjanjian tersebut akan berakhir pada Oktober 2013.

Related posts