Emisi Obligasi atau Tunda ?

Laju inflasi sedang bergerak naik sebagai dampak kenaikan harga BBM. Tingkat imbal hasil telah naik untuk memenuhi harapan para investor. Di pasar perdana, calon emiten korporasi sedang mereview rencana emisi obligasi dengan pertimbangan preventif terhadap kemungkinan lesunya tingkat penyerapan dengan skema penawaran dan kondisi perekonomian saat ini. Beberapa pelaku pasar telah memberikan ancar-ancar laju inflasi di atas figur 7-8%. Ada pula pelaku pasar yang berani memprediksi bahwa Bank Sentral akan menaikkan lagi suku bunga. Banyak rumor yang beredar seputar laju inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, hingga beban kewajiban utang negara dan korporasi yang terus bertambah. Bagi pihak korporasi, yang menjadi pertanyaan besar adalah, \"apakah rencana emisi para calon emiten korporasi akan dilanjutkan?\"

Ada pendapat yang menyatakan bahwa volume surat berharga yang beredar di Indonesia saat ini masih berada pada tingkat yang aman. Benarkah demikian kenyataannya? Rasio Debt To GDP kita saat ini berada pada level 23% dan terus berkurang. Apakah indikator ini sudah cukup aman menjadi acuan yang cukup handal bagi para investor untuk pengambilan keputusan atau kebijakan yang efektif perihal surat berharga bagi para perumus kebijakan? Jawabannya : sangat jauh dari cukup. Hal ini dapat dibenarkan melalui pembuktian terbalik. Jepang adalah negara dengan rasio Debt To GDP tertinggi dengan kategori credit rating yang terbaik pula (salah satu). Sebaliknya dalam ekstrim yang berbeda, negara Rusia dan Kazakhstan memiliki rasio Debt To GDP yang sangat rendah namun memiliki credit rating yang rendah.

Kondisi Debt To GDP ratio yang tinggi pada suatu negara dapat diterima apabila bondholdernya merupakan investor domestik atau repeated buyer yang memiliki alasan tertentu untuk berinvestasi. Pemilik surat berharga Jepang kebanyakan adalah investor domestik, demikian juga negara China yang melakukan banyak pembelian surat berharga US yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi neraca perdagangan yang favorable. Artinya, apabila kondisi neraca perdagangan suatu negara berada dalam kondisi yang favorable, rasio Debt To GDP merupakan indikator dengan prioritas yang lebih rendah akurasinya pengambilan keputusan dan kebijakan. Selain itu, masih dalam konteks pembuktian terbalik, para investor juga perlu mengetahui bahwa rasio Debt To GDP yang tinggi tetap dapat diterima pada saat perekonomian sedang bertumbuh dengan cepat, dimana negara tersebut diharapkan akan memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kewajibannya tepat waktu.

Dalam situasi kondisi domestik, di tengah-tengah kondisi inflasi yang sedang menanjak, kewajiban utang akan berpotensi meningkat. Hal ini jika tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, akan membuat rasio Debt To GDP malah bertambah, bukannya berkurang. Dari RAPBN-P 2013, pertumbuhan ekonomi telah mengalami revisi turun di tengah-tengah potensi naiknya borrowing cost secara signifikan akibat kenaikan laju inflasi. Ini merupakan trend ekonomi yang mudah teramati, dan berpotensi sangat mudah berubah menjadi event risk (fakta). Solusi apa yang akan diupayakan perumus kebijakan untuk menghadapi sikon ini ? Perihal kebijakan, terlepas dari apakah akan terbukti efektif atau tidak ke depannya, rangkaian action plan dan rumusan preventif yang diupayakan oleh Pemerintah akan sangat mempengaruhi opini publik dan ekspektasi investor, baik domestik maupun internasional.

Kembali ke awal, apakah para calon emiten sebaiknya menunda rencana emisi? Jawabannya sangat tergantung pada kondisi fundamental perusahaan, bukan berdasar rating semata. Secara kuantitatif hal ini akan sangat tergantung pada rasio net income perusahaan terhadap total kewajiban utang, baik figur berjalan maupun proyeksinya beberapa tahun ke depan. Hal ini pula yang perlu diperhitungkan oleh para investor yang hendak berinvestasi dalam surat berharga, di luar tingkat imbal hasil dan rating yang dimiliki oleh efek obligasi yang ditawarkan, baik di pasar perdana maupun sekunder.

Related posts