Publik Tak Percaya Politisi

Cukup mengejutkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang menyatakan mayoritas publik (51,5%) tidak percaya terhadap komitmen moralitas politisi. Survei yang dilakukan di 33 provinsi ini melalui quick poll berlangsung selama 3-5 Juli 2013. Jajak pendapat ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden, dan margin of error sebesar 2,9%. Survei ini cukup valid sesuai metode yang berlaku universal.

LSI mengungkapkan ada tiga penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap politisi. Pertama, publik menilai tidak banyak politisi yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat.

\"Banyaknya politisi yang terlibat kasus korupsi dan kasus moral (perselingkuhan, dan lain-lain) yang membuat publik ragu terhadap komitmen moral politisi tersebut,\" ujar peneliti LSI Rully Akbar kepada pers, belum lama ini.

Faktor kedua, kuatnya persepsi publik bahwa banyak politisi yang hipokrit. Artinya bertindak tidak sesuai dengan ucapannya. Ketiga, publik melihat semakin lebarnya jarak antara klaim keyakinan dan ajaran agama dengan perilaku para politisi.

Kita melihat makin maraknya kasus korupsi yang kian menggila di semua lapis penyelenggaraan negara jelas membangun opini kuat tentang kebobrokan moral yang dengan mengacuhkan keberpihakan kepada rakyat. Carut marut kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam aspek-aspek sosial ekonomi dan politik tampaknya dimanfaatkan oleh mafia koruptor berkolaborasi dengan politisi.

Jelas, bagaimana rakyat memercayai komitmen elite politik yang kebijakan dan perilakunya cenderung pada kepentingan yang tidak menyentuh langsung rakyat? Keterungkapan kasus korupsi di berbagai pusat kekuasaan yang hampir selalu ”melibatkan” kalangan politisi, bukan kampanye bagus menjelang pemilu legislatif 2014.

Apalagi laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan 36 nama anggota DPR yang dituding negatif, bahkan turut andil memperlemah upaya pemberantasan korupsi, apalagi memperlemah KPK. Dan ternyata diantara anggota DPR ada yang meradang melaporkan ICW ke Bareskrim Polri.

Adalah Yani dan Suding di antara 36 anggota DPR yang hendak maju lagi pada Pemilu 2014, dinilai ICW tak propemberantasan korupsi. Parameter ICW adalah mereka yang namanya pernah disebut dalam pengadilan tindak pidana korupsi dan/ atau menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain korupsi, anggota DPR juga sering dikaitkan dengan isu perselingkuhan dan percaloan anggaran, sehingga tak sedikit yang kaya mendadak setelah masuk Senayan. Namun sesuai azas praduga tidak bersalah, kita tak dapat seenaknya menuduh seseorang bersalah jika belum ada keputusan pengadilan.

Agar tidak bermaksud upaya pembunuhan karakter, sebaiknya ICW segera mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan dan Pengadilan, segera membuktikan bahwa nama-nama anggota DPR yang pernah disebut dalam Pengadilan Tipikor itu bersalah, baru kemudian dipublikasikan secara meluas di media massa.

Pendapat ini tidak salah. Tapi, sampai sejauh mana publik menanti sampai dugaan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi dan percaloan anggaran dibuktikan di pengadilan? Kita tahu, proses persidangan selalu berbelit-belit, apalagi bila melibatkan orang besar, KPK bisa-bisa tidak berani. Inilah yang perlu diperhatikan ICW di waktu mendatang.

BERITA TERKAIT

Sempat Diprotes, Jualan Online Tak Wajib Miliki NPWP

  NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa para pedagang maupun penyedia jasa "e-commerce" yang berjualan melalui platform…

Proyek KPBU Tak Terganggu Tahun Politik

  NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema…

PEMERINTAH BERWENANG KENDALIKAN TARIF PESAWAT - JK Khawatir Maskapai Tutup dan Tak Operasi

Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai harga tiket pesawat yang sempat melonjak drastis merupakan hal wajar. Pasalnya, jika harga tak dinaikkan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Defisit Perdagangan

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir…

Tingkatkan Kendali Pusat

Kritik tajam Bank Dunia terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dianggap berkualitas rendah, minim dana, tidak direncanakan dengan baik, rumit, dan…

Perlu Aturan Uang Digital

Di tengah makin maraknya peredaran uang digital, hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat…