NERACA

Jakarta - Kebijakan pemerintah mengizinkan kerjasama pembangunan smelter telah membuka pintu bagi investor asing untuk terlibat. Salah satunya adalah Hanking Group RRC, perusahaan asal China yang bergerak di sektor tambang.

Perusahaan ini berkolaborasi dengan sebuah perusahaan tambang yaitu Bumi Makmur Selaras Group (BMS Group) untuk membuka tambang nikel dan membangun smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara. Nilai investasinya mencapai US$ 500 juta atau sekitar Rp 4,7 triliun.

\"Sekarang ini mereka sudah tempatkan kira-kira US$ 150 juta,\" ujar Presiden Direktur BMS Group Tadjudin Hidayat usai bertemu Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kedua perusahaan itu akan membentuk perusahaan joint venture bernama Hanking BMS untuk menjalankan tambang nikel dan mendirikan smelter. Pabrik tersebut akan menggelar uji coba produksi pada akhir tahun ini. Sedangkan resmi berproduksi mulai Mei 2014. Adapun kapasitas produksi nanti sebesar 20 ribu per tahun. \"Secara bertahap kami akan tingkatkan menjadi 60 ribu ton,\" kata Tadjudin.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menambahkan, proses pembangunan smelter umumnya memakan waktu dua tahun. Namun, Panggah mengungkapkan smelter milik BMS group dan Hanking Group itu bisa lebih cepat. Pasalnya, proses konstruksi sedang berjalan. \"Peralatan sudah di lapangan, sudah mulai konstruksi,\" tutur Panggah.

Dana Investasi

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan dengan duta besar China. Pertemuan ini nantinya akan membahas pembangunan smelter atau instalasi pemurnian barang tambang di kawasan timur Indonesia.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan adanya penempatan pembangunan smelter ini rencananya berlokasi di Kalimantan dan Sulawesi. Format kerja sama nanti langsung mengikat antar pemerintah (government to government/ GtoG).

Namun, Hidayat belum dapat mengetaui besaran angka investasinya. \"Kan ini baru MoU jadi belum tau. Baru mau menentukan wilayah tapi Sulawesi dan Kalimantan sudah pasti. Saya mau ajak ke Papua, tapi kalau belum dapat jawaban,\" jelas dia.

Namun menyebutkan bahwa investasi pembangunan smelter memakan dana sekitar US$ 1 miliar dan kawasan itu akan mendekati sumber-sumber mineral dan mengingat ini adalah kapital intensif. \"Saat ini sedang mengatur untuk mendapatkan tanahnya, luas per unit hampir 5.000 hektar. Jadi pemerintah China itu mau menyiapkan kawasannya nanti investornya baru diundang,\" ungkapnya.

Nantinya, Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu mengajak BUMN-BUMN besar di negara tersebut melakukan eksekusi. Jumlah perusahaan pelat merah China yang akan masuk menurut Hidayat ada lebih dari 20 perusahaan.

\"Mereka juga sudah lapor ke presiden dan semua harus support. Termasuk freeport, kalau dia tidak mau bangun, dia harus supply, tidak ada pengecualian. Dan ada kemungkinan bukan hanya smelter saja, tapi nanti lihat saja,\" tuturnya.

Pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian insentif fiskal bagi para calon investor pabrik pemurnian mineral (smelter) yang bersedia membangun fasilitas pembangkit listrik (power plant). Hal ini mengingat, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menyatakan tidak menyanggupi pemenuhan kebutuhan listrik di seluruh titik lokasi pembangunan smelter di Indonesia.

\"Kalau PLN belum menyanggupi pemenuhan kebutuhan listrik, maka kami akan tawarkan kepada investor. Saat ini, kami sedang merumuskan bentuk insentif fiskalnya, tentu bagi investor yang bersedia menyuplai listrik, harus diberikan kompensasi yang masuk akal juga,\" kata Hidayat.

Dalam rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian telah ditugaskan untuk membuat peta jalan (roadmap) dalam upaya mendorong industri hilir mineral dan pertambangan di dalam negeri.

Dia mengatakan diminta mempercepat penyusunan pemetaan mengenai industrialisasi di dalam negeri, sedangkan Kementerian ESDM diminta menyusun pemetaan tentang pasokan energi primer untuk kepentingan investasi.

\"Kami diminta membuat peta jalan selama dua minggu ini, sebelum nanti ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres), masih ada kesempatan bagi tenianteman pelaku usaha untuk memberi masukan. Termasuk juga soal rencana MoU (Memorandum of Understanding) antara Kadin, PLN, dan Asosiasi Pemasok Listrik yang bersedia memasok listrik sebesar 1.500 megawatt untuk 30 smelter yang akan dimasukkan dalam lamplran,\" kata Hidayat.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Indonesia akan segera memiliki pabrik pengolahan bauksit (smelter alumina) pertama. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari mengatakan pabrik yang rencananya dibangun di Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut merupakan investasi dari PT Well Harvest Winning Alumina.