Jadi BUMN Baru, Inalum Tak Ganti Nama - Pemerintah Bentuk Tim Akuisisi

NERACA

Jakarta - Pemerintah akan menguasai 100% saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada November 2013. Kementerian Perindustrian mengaku telah memiliki tim untuk proses mengambilalih 58,88% kepemilikan saham dari Nippon Asahan Alumunium. Dikutip dari data Kementerian Perindustrian, Jumat (5/7), tim tersebut sudah memiliki rencana mengenai bagaimana nasib Inalum setelah resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

\"Konsep kelembagaan PT Inalum pasca pengambilalihan, didasarkan atas prinsip going concern/keberlangsungan usaha PT Inalum, dengan masa kerja karyawan melanjutkan dari masa kerja sebelum pengambilalihan,\" jelas laporan tersebut seperti yang dikutip, akhir pekan lalu.

Tidak hanya itu, setelah resmi 100% BUMN nama perusahaan diusulkan tetap menjadi PT Inalum (Persero), karena mempertimbangkan reputasi perusahaan di dunia internasional dan demi mempermudah keberlanjutan kontrak-kontrak existing.

Sedangkan mengenai pengembangan bisnis, pertama, PT Inalum diwajibkan memasok alumunium primer dan alumunium alloy untuk kebutuhan domestik dan kelebihan produksi baru akan diimpor. Kedua, Inalum harus mengembangkan alumunium alloy untuk memenuhi kebutuhan industri alumunium hilir domestik yang difokuskan untuk kabel transmisi listrik.

Ketiga, mempertahankan keunggulan operasional dan manufaktur saat ini untuk mempertahankan profitabilitas. Sedangkan yang keempat, Inalum ditargetkan juga dapat menambah produksi kapasitas Alumunium Primer menjadi 400 ribu ton per tahun pada 2017.

Proses Akuisisi

Saat ini, DPR juga telah resmi membentuk sebuah Panitia Kerja (Panja) untuk menyempurnakan pengembil alihan PT Inalum setelah 38 tahun dikuasai Jepang. Panja tersebut dijadwalkan bekerja hingga Oktober 2013 dengan target membantu menyelesaikan proses pengambilalihan Inalum oleh pemerintah.

Disisi lain,Pemerintah menyatakan komitmennya untuk mengambilalih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan segera diwujudkan. Untuk pengambilalihan tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun.

\"Dana yang dibutuhkan untuk pengambilalihan saham Nippon Asahan Alumunium sebesar 58,88% di PT Inalum dan mengubah statusnya menjadi milik Indonesia seluruhnya diperkirakan sebesar US$ 709 juta atau setara dengan Rp 7 triliun,\" ungkap Menteri Perindistrian, MS Hidayat.

Alokasi pendanaan sebsar Rp 7 triliun itu dianggarkan pemerintah dengan skema pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 dan APBN-P 2013. \"Dalam APBN-P 2012 dianggarkan Rp 2 triliun sedangkan APBN-P 2013 sebesar Rp 5 triliun,\" jelasnya.

Mengenai skema pendanaan dari APBN-P 2012, DPR setuju untuk dicairkan dan ditempatkan (placement) terlebih dahulu dalam Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun, untuk realisasi penggunaan dan lembaga pelaksanaan harus mendapat persetujuan Komisi XI DPR RI.

Sedangkan dari APBN-P 2013 pendanaan dialokasikan sebagai dana pembiayaan investasi. \"Dana sebesar Rp 7 triliun tersebut akan digunakan untuk pembelian aset, dana contingency, serta biaya operasional perusahaan selama masa transisi,” tukas MS Hidayat.

Inalum berdiri pada 1976, dengan 58 % sahamnya dikuasai konsorsium 12 perusahaan Jepang, termasuk Mitsubishi Corporation. Pada 2012 penjualan aluminium jenis ingot dari Inalum mencapai 198.003 ton. Dengan rincian, diekspor ke Jepang sebesar 115.002 ton dan dipasok ke pasar domestik sebesar 83.001 ton.

Inalum merupakan satu-satunya perusahaan peleburan alumunium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap. Tim Pengambilalihan Inalum menyarankan sejak bertahun lalu, bahwa pemerintah dapat memanfaatkan pabrik ini sebagai fondasi integrasi industrialisasi di Indonesia.

Related posts