Jakarta – Nilai rupiah sekarang terus merosot akibat hantaman inflasi dan defisit neraca perdagangan Indonesia sehingga menguras cadangan devisa hingga US$14 miliar dalam enam bulan terakhir ini. Jika pemerintah tidak melakukan langkah proaktif dan terobosan yang terkoordinasi interdep, dikhawatirkan Indonesia mulai memasuki krisis yang lebih parah dibandingkan tahun 2008.

NERACA

Masyarakat mungkin masih ingat bagaimana krisis multidimensi 1997-98 yang telah menghempaskan nilai tukar di kawasan ASEAN. Di Indonesia, dampak krisis tersebut merontokkan nilai tukar (kurs) rupiah saat itu dari kisaran Rp 2.400 menjadi Rp 16.950 per US$ yang merupakan level terendah sepanjang sejarah negeri ini.

Selain itu, cadangan devisa juga tergerus mencapai titik terendah, yaitu sekitar US$16 miliar yang disebabkan oleh permintaan akan Valas khususnya dolar AS yang tinggi dan pelarian modal asing (hot money) dalam jumlah besar.

Untuk menangkal badai krisis, Bank Indonesia yang ketika itu menganut sistem managed floating (mengambang terkendali) mengubah sistem nilai tukar menjadi free floating (mengambang bebas). Kebijakan free floating ini dipertahankan hingga sekarang tidak lagi ditujukan untuk mempertahankan kurs rupiah pada level tertentu, melainkan dipandang perlu untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah saat ini.

Lalu bagaimana dengan situasi kurs rupiah dalam tahun ini? BI mengklaim penurunan (depresiasi) nilai tukar rupiah selama enam bulan pertama di 2013 masih dalam posisi wajar. Sebab, kondisi depresiasi nilai tukar di negara kawasan regional masih lebih dalam dari Indonesia.

Data BPS juga mengungkapkan, defisit neraca perdagangan Indonesia hingga Mei 2013 mencapai US$2,53 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode Januari-Desember 2012 US$1,6 miliar.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, nilai tukar rupiah selama Januari-Juni 2013 hanya terdepresiasi 3,01%.. \"Dibanding negara sekawasan regional, depresiasi rupiah itu masih wajar. Sebab, mereka penurunannya lebih tinggi lagi,\" ujarnya kepada pers di Gedung BI Jakarta, Jumat (5/7).

BI mencatat, depresiasi nilai tukar mata uang masing-masing negara terhadap US$ memang beragam, namun depresiasinya masih lebih tinggi dibanding Indonesia. Seperti dolar Singapura yang terdepresiasi 3,8% terhadap US$. Begitu juga dengan ringgit Malaysia yang terdepresiasi 3,3%, Peso Filipina (5,42%), Won Korea (7%) dan Yen Jepang justru 14%.  

\"Memang untuk menstabilkan rupiah tersebut, BI harus mengeluarkan ongkos. Sehingga cadangan devisa RI hingga akhir Juni 2013 berkurang sekitar Rp 70 triliun menjadi US$98,1 miliar,” ujarnya.

BI mencatat ada dana asing yang keluar (capital outflow) tercatat US$4,1 miliar atau sekitar Rp 40,1 triliun, sehingga membuat  cadangan devisa Indonesia menurun dibandingkan posisi Mei 2013US$105 miliar, dan posisi akhir 2012 US$112 miliar..

Namun, BI mencatat posisi cadangan devisa saat ini masih bisa mencukupi untuk 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Sementara dari sisi moneter, menurut dia BI harus bertanggung jawab dengan cara menaikan tingkat suku bunga.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, dengan cadangan devisa US$ 98,1 miliar (kurang dari US$ 100 miliar) merupakan titik kritis yang harus diwaspadai oleh pemerintah. \"Karena setidaknya cadangan devisa harus mampu meng-cover impor minimal 6 bulan,\" katanya kepada Neraca, Minggu (7/7).

Harry mengakui, kondisi ini memang menjadi dilema bagi BI. Di satu sisi bank sentral harus menjaga cadangan devisa, namun di sisi lain juga harus menjaga target asumsi makro APBN Perubahan 2013 yang mematok nilai tukar di level Rp 9.600 per US$.

\"Oleh karena itu, pekan depan kami ingin mengundang BI ke DPR untuk konsultasi dan memberi penjelasan lengkap tentang kebijakan ke depan seperti apa,\" ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus menjelaskan kebijakan apa yang akan ditempuh mengatasi permasalahan ini. Segala kebijakan yang akan diambil pemerintah seharusnya dapat menstabilkan perekonomian Indonesia sehingga menjadi lebih baik.

Lebih lanjut lagi, dia mengungkapkan hal yang perlu dilakukan BI dan pemerintah saat ini adalah memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat dan pelaku usaha, bahwa kurs rupiah masih terkelola dengan baik (manageable), dan level Rp 10.000 per US$ bukanlah sesuatu yang sakral sehingga harus dipertahankan mati-matian dengan menghabiskan cadangan devisa.

Faktor Inflasi

Selain itu, nilai rupiah juga semakin tergerus oleh inflasi sehingga membuat daya beli masyarakat kian merosot. Tidak heran Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hanya 5,9%.. Artinya, konsumsi yang selama ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jelas akan merosot akibat terjadi inflasi setelah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi belum lama ini. Sebelumnya target pertumbuhan ekonomi dipatok antara 6,2% hingga 6,5%.

Faktor inflasi bisa disebabkan banyaknya uang yang beredar akibat tekanan harga-harga barang naik (cost push inflation) atau meningkatnya permintaan konsumsi masyarakat (pull demand inflation). Tetapi juga bisa disebabkan distribusi pengadaan barang misalnya komoditas pangan yang tidak beres, berpeluang kian mendorong laju inflasi.

Menurut pengamat ekonomi Agus S. Irfani, terobosan yang patut dilakukan oleh pemerintah ada dua hal yang harus dijalankan bersamaan yaitu dari sisi makro dan moneter. Secara makro, pemerintah harus meningkatkan produksi nasional. Hal ini dikarenakan inflasi erat kaitannya dengan ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan produk nasional yang ada di dalam negeri.

“Ini secara makro, karena diukur berdasarkan PDB yang berarti pertumbuhan ekonomi kita rendah, inflasi rendah”, ujar dia.

Dia menyatakan bahwa mengharapkan masyarakat menyimpan uangnya untuk investasi cukup sulit, karena budaya konsumerisme masyarakat yang susah dilepaskan.  Sementara untuk menciptakan iklim investasi yang baik agar masyarakat mau berinvestasi, cukup sulit jika tidak dilakukan kerjasama yang bersinergi antara pemerintah dan pihak lain.

“Pemerintah harus bekerjasama dengan instansi lain yang terkait agar menciptakan iklim investasi yang membuat masyarakat tertarik dengan investasi”, jelas dia.

Menurut dia, kondisi global yang berpengaruh buruk terhadap pasar saham ada 2 yaitu ketidakpastian penyelesaian kasus utang Eropa dan pertumbuhan ekonomi Amerika yang naik-turun. Semua faktor ini berdampak langsung terhadap ekspor Indonesia yang turun cukup banyak. Selain itu ada sektor regional yang anjlok cukup parah padahal iklim ekonomi sedikit membaik.

Agus  menilai bahwa pertumbuhan ekonomi masih sangat tergantung pada sektor keuangan yang berasal dari dana asing (hot money), sebagai salah satu hal yang rawan bagi perekonomian Indonesia, karena umumnya dana asing itu berjangka pendek.

Pengamat ekonomi Indef Enny Sri Hartati mengatakan, untuk mengantisipasi kenaikan inflasi adalah dengan mempersiapkan pasokan bahan pangan. Pasalnya, sebagian besar kontributor inflasi adalah dari bahan pangan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan suplai bahan pangan dalam keadaan aman.

\"Selama ini, yang menyebabkan inflasi berasal dari bahan pangan. Selama suplai tersedia, maka inflasi bisa tetap terjaga. Akan tetapi kalau suplai kurang, ditambah dengan tekanan-tekanan kebijakan seperti kenaikan harga BBM, kenaikan TDL dan momentum-momentum kenaikan inflasi seperti ramadhan, lebaran, ataupun natal tidak bisa dikendalikan maka inflasi bakal membengkak,\" ujar Enny.

Dia mengimbau kepada pemerintah untuk serius mengantisipasi inflasi pada Juli 2013. Karena ada beberapa harga pangan akan melambung tinggi menyambut momentum Ramadhan dan Lebaran mendatang.

Menurut Enny, jika inflasi bahan makanan tidak terkendali serta tidak ada upaya yang serius dan nyata dari pemerintah untuk menstabilkan harga pangan tersebut maka dampak lanjutannya akan luar biasa. \"Rembetan dampak ke semua komoditas ini akan terjadi misalnya harga beras naik, harga telur naik, daging naik. Padahal konsumsi masyarakat sekarang itu kan minimal ada protein, karbohidrat, dan sayur mayur,\" ujarnya.

Pihaknya berharap pemerintah bisa meminimalisasikan dampak inflasi harga bahan pangan sehingga bisa mengurangi dampak yang lebih luas ke komoditas lain baik komoditas substitusi maupun komoditas komplementer lainnya.

Dosen FE UGM Sri Adiningsih mengungkapkan, sejumlah faktor yang membuat inflasi di Indonesia naik dengan tajam disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi, UMP, tarif tenaga listrik (TTL) dan siklus tahunan di bulan puasa dan hari raya Idul Fitri.

\"Dengan kondisi yang ada saat ini,inflasi sampai akhir tahun bisa mencapai 10 %. Apabila pemerintah tidak segera mengendalikan harga di pasaran, tentu akan berakibat buruk untuk perekonomian dalam negeri,\" ujarnya.

Lebih jauh lagi Sri memaparkan untuk menekan laju inflasi,pemerintah harus bisa meredam atau mengendalikan harga kebutuhan pangan,menjaga ketersediaan dengan memacu produktivitas dalam negeri dan kelancaran pendistribusian ke sejumlah daerah.Dengan langkah itu,inflasi dapat ditekan sehingga daya beli masyarakat bisa naik lagi. sylke/mohar/bari/iwan