Menurut data  Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (SAPK BKN) RI sampai dengan tanggal 22 November 2012 lalu, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh wilayah Provinsi Kepri berjumlah 28.885 orang. Dimana 4.040 orang diantaranya adalah PNS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.

Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan PNS yang ada di Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang sebanyak 4.024 orang atau PNS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) yang cuma 2.192 orang. Pemkab Bintan menjadi pemerintah daerah (Pemda) ketiga di Provinsi Kepri yang memiliki PNS terbanyak dibawah Pemko Batam dengan jumlah PNS sebanyak 6.267 orang, diikuti Pemkab Karimun sebanyak  4.539 orang.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 menyebutkan, Pendapatan Daerah sebesar Rp 692.852.491.832  dan Belanja Daerah sebesar Rp824.815.367.331 atau mengalami defisit sebesar Rp131.962.875.499.

Dari Belanja Daerah sebesar Rp 824,8 M lebih tersebut, ternyata, Rp290 M diantaranya diperuntukkan bagi Belanja Pegawai. Tidak ada yang aneh kalau kita menyimak angka-angka tersebut, apalagi Pemkab Bintan acapkali mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam hal Laporan Keuangan (LK) daerah dari Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri.

Namun kalau dikorelasikan dengan tingkat pertumbuhan bisnis dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bintan maka hal ini akan menjadi sesuatu yang unik. Bayangkan saja, berapa banyak gaji PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta tenaga honorer yang bisa diserap bank-bank yang ada di Kabupaten Bintan.

Apalagi menurut Bank Indonesia, kebiasaan menabung di Bank pada akhirnya akan membantu negara dalam menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan penyediaan modal untuk pembangunan nasional. Dan bila itu terwujud, paparan krisis ekonomi yang terjadi di negara lain tidak akan berakibat begitu fatal. Dan negara pun kian mandiri.

Bicara dalam konteks yang lebih kecil lagi, apabila kebiasaan menabung di Bank tersebut dilaksanakan maka pada akhirnya akan membantu Kabupaten Bintan dalam menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan penyediaan modal untuk pembangunan daerah. Dan bila itu terwujud, paparan krisis ekonomi yang terjadi di negara lain tidak akan berakibat begitu fatal. Dan Kabupaten Bintan-pun kian mandiri.

BI mencatat, laju pertumbuhan penghimpunan dana dari masyarakat meningkat cukup pesat setiap tahunnya. Sebagai catatan saja, dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank umum di Kepulauan Riau pada akhir triwulan III 2010 tercatat sebesar Rp19,29 triliun, dengan nilai pertumbuhan sebesar 14,25% (yoy), lebih tinggi dibandingkan akhir triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan DPK sebesar 8,87% (yoy).

Data pertumbuhan penghimpunan dana dari masyarakat yang didapat BI ini sebagian besar diambil dari bank-bank yang ada di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Dimana diantaranya berasal dari ribuan PNS dan ratusan PTT serta honorer yang bertugas dilingkungan Pemkab Bintan yang berdomisili di Kota Tanjungpinang. Ini artinya, para aparatur daerah tersebut telah menginvestasikan gaji dan pendapatannya ke bank-bank yang ada di Kota Tanjungpinang.

Miris memang, disaat bank-bank yang ada di Kota Tanjungpinang bergembira dengan laju pertumbuhan penghimpunan dana dari masyarakat yang meningkat cukup pesat setiap tahunnya ternyata hal itu tidak dinikmati bank-bank yang ada di Bintan. Bisa dibayangkan, kalau saja setengah dari 4.040 orang PNS dan ratusan PTT dan tenaga honorer Pemkab Bintan menabungkan gaji dan pendapatannya pada bank-bank di Kabupaten Bintan maka bukan tidak mungkin pada akhirnya akan membantu Kabupaten Bintan dalam menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan penyediaan modal untuk pembangunan daerah. Dan tentunya Kabupaten Bintan-pun kian mandiri.

Mengutip komentar Suradji M.Si, Direktur Pusat Kajian Kebijkan Publik (Puska KP) FISIP UMRAH Tanjungpinang, meskipun Pemkab Bintan sudah memusatkan pemerintahannya di Bintan Buyu, namun sekitar 90 persen pegawai di lingkungan Pemkab Bintan yang berdomisili di Kota Tanjungpinang.

Secara otomatis perputaran ekonomi atau banyak uang pegawai Bintan yang habis di Tanjungpinang, dan bukan menjadi PAD Bintan. Suradji memprediksikan, setiap tahun puluhan milliar rupiah uang APBD Bintan beredar di Tanjungpinang. Hal itu semakin diperburuk dengan sikap Pemkab Bintan yang acapkali menggelar berbagai kegiatan di hotel-hotel mewah yang ada di Tanjungpinang.

Jika kondisi saat ini dibiarkan, maka masyarakat Bintan akan mengalami perlambatan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Namun berbeda kasusnya kalau gaji para PNS, PTT dan honorer di Pemkab Bintan dibelanjakan atau diinvestasikan di wilayah Kabupaten Bintan maka dengan demikian maka roda perekonomian masyarakat akan semakin lebih berputar dan pembangunan sosial kemasyarakatan akan terjadi lebih dinamis.

Kalau sudah begini kondisinya maka wajar peribahasa anak ayam mati dilumbung padi berlaku bagi masyarakat di Kabupaten Bintan. Seperti apa yang dirasakan masyarakat Papua dengan kehadiran Freeport McMoRan Copper & Gold yang mengelola tambang tembaga dan emas disana.

Atau Orang Talang Mamak yang tersingkirkan paska eksplorasi minyak mentah besar-besaran oleh PT Chevron Pacific Indonesia di Riau. Sekarang tinggal bagaimana kebijakan kepala daerah, apakah mau ‘memaksakan’ seluruh pegawainya agar menanamkan uang yang menjadi milik masyarakat Kabupaten Bintan di wilayah Kabupaten Bintan atau membiarkan saja kondisi ini terus-terusan terjadi. Hanya Tuhan saja Yang Maha Mengetahui. (haluankepri.com)