BI Terus Lakukan Pengawasan Terhadap Bankir - Belajar Dari Krisis 1998

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengaku tak main-main dalam melakukan pengawasan terhadap bankir-bankir di Indonesia pasca krisis ekonomi yang menghantam di 1998. Bankir asing maupun lokal dapat perlakuan sama. "Sejak krisis, kita melakukan fit and proper test. Dahulu (sebelum krisis 98), mereka (bankir) yang datang bisa kita terima. Namun, pada masa krisis kan banyak bank runtuh gara-gara bankir yang tidak benar," kata Direktur Direktorat Pengawasan Bank II BI, Endang Sedyadi dalam diskusi yang dilaksanakan di kantor BI, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, pihak BI memperketat hal tersebut dengan melakukan wawancara langsung kepada para bankir yang setingkat level pejabat eksekutif, direksi, sampai komisaris. "Jadi, jangan ada seperti ini lagi, kita tes mereka satu per satu. Kita lihat CV dia, pendidikan, pengalaman kerja, dan pernah kerja di bank mana sebelumnya," jelasnya.

Endang melanjutkan, banyak aspek yang dipertimbangkan untuk melakukan fit and proper test kepada bankir baik yang new entry (baru) atau eksisting. Baik itu dari ketaatan terhadap BI, tidak melakukan tindak pidana perbankan, menolak memberi komitmen terhadap action plan hingga menyangkut catatan tindak pidana pengadilan. "Kemudian, untuk sifat yang lebih ke manajemen, kita lihat dari aspek apakah dia menyembunyikan catatan transaksi, memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pengurus, pemilik, atau grupnya," lanjut Endang.

Terkait sanksi, BI mengancam memberi sanksi dari tiga tahun hingga 20 tahun. Hal tersebut dilihat dari kesalahan-kesalahan apa yang terjadi pada si bankir dalam mengelola sebuah bisnis perbankan."Sanksinya beda-beda, tergantung kesalahannya. Kita lihat nilai bobotnya nanti kita hitung. Mereka (bankir) juga bisa ikut fit and proper test ulang jika memang tidak ada yang lulus. Apalagi jika dari integritasnya dia tidak lulus, itu sulit sekali, bahkan kalau ada bankir yang ketahuan punya track record jelek. Kita kan bisa saling share info dengan otoritas pengawasan di negara lain," terangnya.

Dari segi tes kompetensi, bankir yang tidak lulus dapat melaksanakan ujian ulang. Hal tersebut disampaikan olehnya, ada beberapa para peserta fit and proper test yang tidak lulus dalam tes kompetensi karena mereka tidak bisa menjawab terkait masalah regulasi, hingga situasi terkait pada bank yang akan ditempatinya. "Sepengalaman saya, terkadang orang asing justru lebih siap daripada orang kita. Mereka lebih siap menjawab terkait seluk regulasi dan sebagainya. Namun mereka harus bisa berbahasa Indonesia," tutur Endang.

Kurang Pengawas

Namun, Direktorat Pengawasan Bank di Bank Indonesia masih kekurangan personel untuk mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Akibatnya, kelemahan pengawasan masih terjadi. "Bicara kelemahan, kita memang tidak bleh Jumawa (sombong). Memang kita ada kelemahan, karena bank yang kita awasi ada 121 bank. Itu belum kantor cabang yang banyak di Indonesia," aku Endang.

Endang juga menambahkan, kelemahan pengawasan disebabkan karena keterbatasan sampling bank yang diawasi. Selain itu, rasio antara jumlah pegawai pengawasan dengan jumlah bank dan kantor cabang yang diawasi. "Dibandingkan dengan Jerman, kita masih kalah jauh antara jumlah pengawasannya dan bank," timpalnya.

BI sempat terkendala juga dengan penambahan pegawai karena adanya OJK (Otoritas Jasa Keuangan). “Jumlah kita kurang untuk mengecek ke bank. Karena ada yang bilang kan nanti sudah ada OJK? Jumlah kita kurang, jadi jangkauan kita terbatas," terang Endang.

Endang menjelaskan, kebutuhan pegawai di Direktorat Pengawasan Bank (3 direktorat pengawasan bank) sejumlah 180, jadi masing-masing direktorat ada 60 pengawas. Juga untuk pengawasan bank syariah dan BPR masing-masing 60 pengawas. "Namun masalahnya bukan terhambat karena OJK, tapi ada kecenderungan pengalihan di situ," katanya.

Aspek pengawasan dalam bank menurutnya sangatlah rumit. Direktorat pengawasan bank dituntuk untuk memahami bank, bisnis bank, seluk beluk bank, kondisi finansialnya, neraca rugi laba, kreditnya, debiturnya, dan harus lebih dulu dari kemajuan bank. "Idealnya, kita butuh banyak pengawas, jadi dihitung berdasarkan rasio beban tugasnya mengingat kompleksitas bisnis si bank," ujar Endang.

Related posts