Apkasi Memiliki Peran Dalam Percepatan Pembangunan - Infrastruktur Daerah

NERACA

Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menilai pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah, khususnya wilayah kabupaten/kota, mampu mengentaskan kemiskinan. Sekretaris Jenderal Apkasi, M Shadiq Pasadigoe, mengatakan Apkasi akan memainkan peranan agar kabupaten yang ada di Indonesia terjadi percepatan pembangunan seperti jalan dan jembatan. Dia mencontohkan pembangunan Jembatan Suramadu yang mampu meningkatkan perekonomian di Madura.

\"Di kabupaten pada umumnya infrastrukturnya masih kurang baik. Padahal, dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bisa meningkatkan mobilitas warga, di mana perekonomian akan berjalan dengan baik. Sehingga mampu membantu mengentaskan kemiskinan. \"Pembangunan jalan atau jembatan bisa menggunakan dana APBN, yakni Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD provinsi dan APBD Kabupaten,\" kata Bupati Tanah Datar ini di Jakarta, Kamis (4/7).

Sementara Ketua Umum Apkasi Isran Noor, mengatakan pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan selama ini masih belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah besar yang bersifat terobosan dan fundamental mengubah nasib rakyat ke arah tingkat yang lebih baik.

\"Negara ini memerlukan pendekatan baru yang lebih cerdas dalam menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan,\" kata Isran. Dia juga menjelaskan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, antara lain, perlu dilakukan kajian penyebab terjadinya kemiskinan di masyarakat, sehingga nantinya dapat ditetapkan strategi dan pendekatan kebijakan yang tepat.

Selain itu, perlu ada penciptaan lapangan kerja baru yang secara cepat dapat menampung sebanyak mungkin tenaga kerja yang terampil, seperti bidang usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, manufaktur dan pariwisata. Pemerintah, tambah dia, perlu membuat dan melaksanakan kebijakan umum untuk mengurangi yang pada waktunya menghentikan impor hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Sementara itu, Kepala bagian Politik dan Perbandingan Wilayah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mengatakan, walaupun saat ini dilakukan desentralisasi, paradigma pemerintahannya tetap sentralistik. \"Bupati dan wali kota merupakan pemimpin yang paling tahu di daerah, namun kewenangannya terlalu diintervensi pemerintah pusat. Pusat seharusnya memberi kepercayaan penuh terhadap bupati dan wali kota,\" kata Indria.

Sentralisasi kekuasaan yang berasal dari pusat, lanjut Indria, membuat daerah-daerah melupakan konten lokal. Akibatnya, banyak kekayaan daerah yang tak tereksplorasi dengan baik. \"Pemerintah pusat menyamakan setiap daerah sama. Padahal, masing-masing daerah memiliki tantangan sendiri-sendiri,\" ungkapnya.

Indria khawatir, jika kemiskinan tak berkurang, persoalan-persoalan lain akan terimbas, seperti persoalan keamanan tak akan pernah selesai, termasuk persoalan moral anggota DPR yang saat ini cenderung money oriented. [ardi]

BERITA TERKAIT

LIPI: Tiga Daerah Tinggi Tingkat Penerimaan Hoaks

LIPI: Tiga Daerah Tinggi Tingkat Penerimaan Hoaks NERACA Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakir mengatakan berdasarkan…

Realisasi Pajak Daerah Sukabumi Lebihi Target - BPKD Siap Jalankan Instruksi Walikota Terapkan Transaction Monitoring Device

Realisasi Pajak Daerah Sukabumi Lebihi Target BPKD Siap Jalankan Instruksi Walikota Terapkan Transaction Monitoring Device NERACA Sukabumi - Realisasi pajak…

Infrastruktur Berkualitas Rendah - Oleh ; EdyMulyadi, Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Proyek infrastruktur di Indonesia ternyata berkualitas rendah dan tidak memiliki kesiapan. Bukan itu saja, proyek yang jadi kebanggaan Presiden JokoWidodo itu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPEI Dukung Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

  NERACA   Jakarta - Lembaga Pemerintah Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan menggunakan skema National Interest Account…

Cara Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan 9%

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berharap pada akhir tahun 2019 angka persentase kemiskinan di…

Hongkong Ingin Tingkatkan Perlindungan TKI

    NERACA   Jakarta - Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hongkong, Law Chi Kwong mengunjungi Indonesia dengan misi bertukar…