NERACA

Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menilai pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah, khususnya wilayah kabupaten/kota, mampu mengentaskan kemiskinan. Sekretaris Jenderal Apkasi, M Shadiq Pasadigoe, mengatakan Apkasi akan memainkan peranan agar kabupaten yang ada di Indonesia terjadi percepatan pembangunan seperti jalan dan jembatan. Dia mencontohkan pembangunan Jembatan Suramadu yang mampu meningkatkan perekonomian di Madura.

\"Di kabupaten pada umumnya infrastrukturnya masih kurang baik. Padahal, dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bisa meningkatkan mobilitas warga, di mana perekonomian akan berjalan dengan baik. Sehingga mampu membantu mengentaskan kemiskinan. \"Pembangunan jalan atau jembatan bisa menggunakan dana APBN, yakni Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD provinsi dan APBD Kabupaten,\" kata Bupati Tanah Datar ini di Jakarta, Kamis (4/7).

Sementara Ketua Umum Apkasi Isran Noor, mengatakan pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan selama ini masih belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah besar yang bersifat terobosan dan fundamental mengubah nasib rakyat ke arah tingkat yang lebih baik.

\"Negara ini memerlukan pendekatan baru yang lebih cerdas dalam menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan,\" kata Isran. Dia juga menjelaskan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, antara lain, perlu dilakukan kajian penyebab terjadinya kemiskinan di masyarakat, sehingga nantinya dapat ditetapkan strategi dan pendekatan kebijakan yang tepat.

Selain itu, perlu ada penciptaan lapangan kerja baru yang secara cepat dapat menampung sebanyak mungkin tenaga kerja yang terampil, seperti bidang usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, manufaktur dan pariwisata. Pemerintah, tambah dia, perlu membuat dan melaksanakan kebijakan umum untuk mengurangi yang pada waktunya menghentikan impor hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Sementara itu, Kepala bagian Politik dan Perbandingan Wilayah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mengatakan, walaupun saat ini dilakukan desentralisasi, paradigma pemerintahannya tetap sentralistik. \"Bupati dan wali kota merupakan pemimpin yang paling tahu di daerah, namun kewenangannya terlalu diintervensi pemerintah pusat. Pusat seharusnya memberi kepercayaan penuh terhadap bupati dan wali kota,\" kata Indria.

Sentralisasi kekuasaan yang berasal dari pusat, lanjut Indria, membuat daerah-daerah melupakan konten lokal. Akibatnya, banyak kekayaan daerah yang tak tereksplorasi dengan baik. \"Pemerintah pusat menyamakan setiap daerah sama. Padahal, masing-masing daerah memiliki tantangan sendiri-sendiri,\" ungkapnya.

Indria khawatir, jika kemiskinan tak berkurang, persoalan-persoalan lain akan terimbas, seperti persoalan keamanan tak akan pernah selesai, termasuk persoalan moral anggota DPR yang saat ini cenderung money oriented. [ardi]