NERACA

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) tentang pemanfaatan data dari kedua belah pihak. “Salah satu alasan mengapa sumber penerimaan terbatas adalah basis data yang masih terbatas,” kata Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, Kamis (4/7).

Menurut Chatib, dengan keterbukaan data dari OJK yang mulai dilakukan saat penandatanganan MoU, maka Ditjen Pajak akan lebih mudah untuk mengejar potensi-potensi penerimaan pajak yang belum tergali, terutama dari sektor keuangan. Data dan informasi yang dapat diberikan OJK kepada Ditjen Pajak meliputi data-data perpajakan bagi para pelaku usaha jasa keuangan

Sebaliknya, data dan informasi yang dapat diberikan Ditjen pajak kepada OJK adalah data identitas wajib pajak, informasi kepatuhan perpajakan, dan data mengenai hubungan kepemilikan pelaku kegiatan di sektor jasa keuangan.

Namun, ruang lingkup kerja sama antara OJK dan Ditjen Pajak ini tidak hanya pemanfaatan data dan informasi dari kedua belah pihak, tetapi juga harmonisasi perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan perpajakan, serta pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk kedua belah pihak.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, aturan-aturan perpajakan yang ada kadang tidak sinkron dengan aturan-aturan pada sektor keuangan. Namun Fuad enggan mengungkapkan aturan apa saja yang tidak sinkron. “Tidak perlu diungkapkan, nanti chaos,” kata dia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad juga menilai penting adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan di sektor keuangan dan perpajakan. “Selama ini saya mendengar dan menjadi perhatian para pelaku industri keuangan, beberapa hal tentang isu perpajakan. Diharap forum koordinasi terus mengidentifikasi apa yang kira-kira nantinya bisa jadi fokus kerja sama antara OJK dan Ditjen Pajak,” jelas Muliaman.

Nantinya, lanjut Muliaman, juga akan ada penugasan dan pelatihan petugas Ditjen Pajak untuk fungsi investigasi OJK. “Ini bukan hanya untuk OJK, tapi juga penting bagi Ditjen Pajak,” ujar Muliaman.

Penerimaan semester I turun

Dengan terbukanya data-data dari berbagai sektor, dalam hal ini, sektor keuangan, maka gerakan Ditjen Pajak diharapkan makin ekspansif lagi. Kondisi saat ini, penerimaan pajak Indonesia pada semester I tahun 2013 ini adalah sebesar Rp411,39 triliun atau baru 42% dari target penerimaan pajak dalam APBN-P sebesar Rp995 triliun. Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengaku bahwa pola penerimaan pajak memang seperti itu, kecil di semester awal dan besar di semester akhir.

“Di semester dua akan ada akselerasi, karena di akhir tahun akan bayar pajak dan kekurangan-kekurangan di bulan-bulan sebelumnya. Jadi capaian penerimaan itu memang tidak buruk,” kata Fuad. Namun begitu, Fuad mengakui bahwa jumlah penerimaan tersebut memang du bawah target yang ditetapkan Ditjen Pajak, yaitu 45% dari total target penerimaan dalam APBN-P. [iqbal]