Pemerintah Diminta Waspadai Manuver Asing

Konflik divestasi saham 7% NNT

Pemerintah Diminta Waspadai Manuver Asing

Jakarta-Konflik berkepanjangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemrov NTB) terkait sisa 7% divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) hendaknya tidak melupakan kemungkinan politik adu domba atau devide et impera yang dilakukan pihak asing, sehingga kepemilikan saham mayoritas sebanyak 51% oleh pihak Indonesia, malah buyar.

Peringatan tersebut dikemukakan anggota Komisi XI DPR yang membidangi Keuangan dan Perbankan, Arif Budimanta kepada wartawan di Jakarta,28/6. Lebih jauh Arif menengarai, aksi korporasi pada 25 Juni 2010 yakni PT Pukuafu Indah telah menyelesaikan penjualan 2,2% saham NNT ke PT Indonesia Masbaga Investama (IMI) yang dananya juga berasal dari PT NNT, jelas akan membuat Indonesia tidak memiliki mayoritas saham dan sebaliknya pihak PT NNT menjadi pihak mayoritas.

Dengan penguasaan 2,2% saham tersebut, kata Arif, pemegang saham asing di NNT tetap menjadi pengendali perusahaan tambang emas dan tembaga di Sumbawa Barat, NTB. Artinya, filosofi divestasi yang memberikan kendali ke pihak nasional tidak tercapai dan saham 2,2% di Masbaga harus divestasikan kembali.“Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB harus bersatu guna mendapatkan mayoritas saham hingga 51%. Jangan sampai terlena politik adu domba yang dilakukan para pemburu rented dan mafia ekonomi,” papar Arif.

Dalam kaitan ini kata politisi dari PDIP ini, pemerintah harus membentuk Tim renegoisasi agar mayoritas saham Newmont tetap berada pada Indonesia dan kewajiban-kewajiban perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti pajak, royalty, dividen dan sebagainya dipenuhi PT NNT. “Presiden Susilo Bambang Yuhoyono juga harus lebih aktif mencari solusi terbaik soal kisruh Newmont ini. Jangan biarkan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM berseteru, yang membuat rakyat menjadi korban,” paparnya.

Audit menyeluruh, lebih lanjutArif menegaskan, yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembelian sisa saham 7% perlu dilaksanakan agar bisa diketahui dengan jelas. “Dengan audit akan terlihat jelas,bagaimana proses pembelian saham divestasi dan juga sumber keuangannya,” kata Arif.

Sementara itu, Gubernur NTB Zaenul Madji mengatakan proses divestasi saham Newmont sudah salah arah, karena melenceng dari ketentuan penguasaan nasional. Namun pihaknya menegaskan kesiapannya terkait renegosiasi kontrak pertambangan yang diusulkan pemerintah. “Kita siap merespon pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Juni 2011 lalu mengenai renegosiasi kontrak karya pertambangan yang lebih adil,” ungkapnya.

Dia berpendapat bahwa bicara tentang divestasi saham NNT tidak bisa hanya dari aspek akuntansi."Tapi keseluruhan potensi tambang di NTB harus diupayakan dengan segala cara supaya besok, pada masa depan, lebih besar manfaatnya bagi masyarakat," kata Zaenul. *** cahyo

Related posts