NERACA

Jakarta - Target produksi garam tahun ini berisiko tidak tercapai, karena musim kemarau diproyeksi hanya berlangsung selama 2 bulan. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad menuturkan pada tahun ini pemerintah menargetkan produksi garam dari program pemberdayaan usaha garam rakyat (Pugar) sebanyak 1,8 juta ton pada 2013. Namun, tingginya curah hujan diproyeksi mengganggu proses produksi.

\"Ada sinyal dari Badan Informasi Geospasial (BIG), tahun ini musim hujan sangat panjang dan kemarau tidak lebih dari 2 bulan. Jadi tahun ini masa produksi kita sangat sempit,\" ujarnya di Jakarta, Kamis (4/7).

Sudirman menuturkan sedang memerinci sequence musim kemarau, sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi secara spesifik berdasarkan data tersebut. Proyeksi tingginya curah hujan tersebut, lanjutnya, membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terkait alokasi dana yang dikucurkan dalam program Pugar. Adapun anggaran untuk Pugar dialokasikan sebesar Rp75 miliar.\"Anggaran Pugar jangan dicairkan dulu karena masih musim hujan sedangkan fokusnya selama ini adalah pengelolaan tambak garam di lapangan,\" tuturnya.

Dengan curah hujan yang tinggi, Sudirman menilai sebaiknya komposisi anggaran Pugar diarahkan untuk pembangunan gudang dan mesin pengolah skala kecil.\"Tahun lalu volume produksi naik karena Pugar fokus untuk memperbaiki pengelolaan tambak. Tapi kan kemarin Sumenep sempat banjir,\" kata Sudirman.

Pada 2012, produksi garam nasional mencapai 2 juta ton. Produksi tersebut lebih tinggi dari konsumsi yang sebesar 1,4 juta ton, sehingga terdapat surplus garam sebanyak 600.000 ton.Adapun pada 2013 dan 2014 target produksi garam ditetapkan sebesar 1,8 juta ton dan 3,3 juta ton. \"Tahun depan kita targetkan swasembada garam baik untuk garam konsumsi maupun garam industri. Ini permintaan Wapres di akhir masa kepemimpinannya,\" katanya.

Komoditas Strategis

Di tempat berbeda, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Alex SW Retraubun, menyatakan, garam merupakan komoditas strategis karena bariyak dikonsumsi oleh industri pangan, kosmetik serta farmasi dan banyak pihak mendapatkan keuntungan dari impor garam.

\"Salah satu cara untuk mengurangi impor garam dengan peningkatkan pro-duksi garam dalam negeri melalui inovasi dan teknologi. Peningkatan produksi garam dengan inovasi bisa mencapai 47% dari 70 ton per hektar dan cara konvensional menjadi 100 ton per hektar,\" katanya.

Dari sisi kualitas, menurut Alex, akan terjadi peningkatan dari 80% menjadi 94% dan butuh 4% lagi untuk industri.Sementara itu, Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian, telah meluncurkan dua inovasi teknologi tepat guna pegaraman yang siap diaplikasikan di sentra garam rakyat. Pertama, proses pembuatan garam NaCl dengan media isolator pada meja kristalisasi (nomor pendaftaran paten ID POOS-3348). Kedua, proses produksi garam beryodium di lahan pegaraman pada meja kristalisasi dengan media isolator (nomor pendaftaran paten P00201300197).

Menurut Sudarto yang juga sebagai Kepala BBTPPI Semarang, inovasi tersebut sebagai upaya untuk mengatasi kondisi yang terjadi saat ini, antara lain produktivitas dan kualitas garam rakyat yang belum optimal, swasembada konsumsi garam beryodium belum terpenuhi, dan belum mampu mengurangi subtitusi impor garam.

Sudarto mengatakan, sedikitnya ada tiga langkah yang perlu dilakukan dalam upaya mendukung penerapan dua inovasi teknologi tersebut. Pertama, integrasi dan sinerginya antar Kementerian dan Lembaga dalam pembinaan dan pengembangan industri garam nasional. Kedua, partisipasi BUMN melalui CSR untuk meningkatkan wirausaha baru di sentra garam rakyat dalam rangka peningkatan kualitas produksi. Ketiga, peran serta Pemerintah Daerah, Kelompok Usaha Bersama (KUB) pegaram, dan pelaku usaha bidang garam.

\"Kami berharap para BUMN turut mensukseskan program pemerintah mengenai swasembada garam konsumsi beryodium dan meningkatkan kinerja pegaram,\" jelasnya.

Berdasarkan data BBTPPI, kekurangan konsumsi garam beryodium mencapai 201.127.800 kilogram per tahun atau setara dengan 57.465.086 orang yang memerlukan garam beryodium di sembilan provinsi, meliputi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ball, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Untuk itu, solusi mengatasi kekurangan konsumsi garam beryodium.