IGJ: Menteri Gita Perparah Impor Pangan - Kebijakan Perizinan Satu Pintu Diprotes

NERACA

Jakarta- Puluhan massa yang tergabung dalam GERAK LAWAN melakukan aksi protes di depan Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7). Aksi dimaksudkan untuk menolak keputusan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan melalui Permendag No. 16/2013 yang memudahkan aliran impor barang masuk melalui pengaturan perizinan impor satu pintu. Keputusan ini juga dinilai sebagai promosi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali Desember mendatang.

\"Kami menilai prestasi WTO terus memburuk, ditandai dengan menurunnya kualitas perdagangan nasional kita. Serta, rentannya kebijakan Indonesia dari kriminalisasi negara-negara industri melalui instrumen WTO,\" ujar M. Riza Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ).

Sebelumnya, pada Januari 2013 Pemerintah Amerika Serikat menggugat Pemerintah Indonesia ke Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Mechanism) WTO karena mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No.60/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang dianggap terlalu protektif dari masuknya produk holtikultura.

Padahal, aturan pembatasan hortikultura ini dikeluarkan setelah Indonesia diserbu berbagai komoditas pertanian murah terutama produk hortikultura seperti bawang putih dan kentang dari Amerika, Australia, Kanada, serta Cina terkait implementasi penuh Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang menghantam keras petani kecil dan keamanan pangan (food safety) rakyat Indonesia.

Bukti lainnya, pemerintah Indonesia menerima tuduhan pemberian subsidi udang dari Koalisi Industri Udang Amerika Serikat tertanggal 28 Desember 2012 yang menuduh Pemerintah Indonesia memberikan sejumlah paket subsidi kepada pelaku usaha budidya udang di Indonesia, termasuk pembudidaya skala kecil.

M. Ikhwan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) menyebutkan bahwa membanjirnya produk hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan di pasaran telah membuat petani kecil tidak mampu bersaing dengan produk impor yang ada di pasaran.

Rina Marlina dari Solidaritas Perempuan (SP) menekankan bahwa kebijakan yang ada dalam WTO telah berdampak kepada mahalnya kebutuhan pokok rumah tangga, apalagi di saat menjelang masuknya bulan puasa seperti sekarang ini.

Aksi juga diikuti dengan pembentangan spanduk bertuliskan: \"Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Impor Pangan, Sembako Mahal karena Ulah WTO\".

Koreksi Kebijakan

Riza mendesak Presiden SBY untuk melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan dan menutup rapat kran impor produk pangan, termasuk holtikultura, daging dan perikanan. Riza juga mendesak Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk memastikan stabilisasi harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Dalam rilis sebelumnya, IGJ sudah mengingatkan Presiden SBY untuk tidak mendorong proyek infrastruktur Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) ke dalam Forum APEC 2013. Hal ini akan berdampak pada semakin terbukanya Indonesia dengan rantai pasokan dunia sehingga memudahkan produk impor masuk ke Indonesia. Sebaliknya, memudahkan ekspor barang mentah dari Indonesia.

Dengan mengusung tema “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth”, Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan skema konektivitas untuk membawa isu MP3EI masuk ke dalam APEC, di antara 2 isu prioritas APEC lainnya yaitu mewujudkan tujuan Bogor dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata.

“Konektivitas dalam kerangka APEC adalah untuk memperlancar perdagangan masuk dan keluar Indonesia. Dan MP3EI adalah pintu masuk bagi terbukanya kawasan Indonesia dengan membangun infrastruktur fasilitasi perdagangan yang akan memudahkan akses ekspor-impor dari dan ke wilayah Indonesia,” ujar Kepala Bidang Pemantauan IGJ, Rachmi Hertanti.

Diketahui bahwa defisit perdagangan di sepanjang tahun 2012 sebesar US$ 48 miliar, di mana transaksi impor ke Indonesia sebesar US$ 16,92 triliun. “Dengan fasilitasi perdagangan maka angka ini akan semakin besar,” tegas Rachmi.

Oleh karena itu, IGJ mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menjadikan Forum APEC sebagai sarana untuk mengobral investasi yang pada akhirnya dapat menjadi bumerang terhadap kepentingan nasional Indonesia. Forum ini sepantasnya dapat digunakan untuk mengatasi praktik ketimpangan ekonomi global selama ini dengan mengintensifkan penuntasan praktik kejahatan lintas batas (trans-national crimes) semisal illegal fishing, mining, logging, human trafficking, dan sebagainya.

Related posts