Smelter Bauksit Akan Dibangun di Kalbar - Program Hilirisasi Tambang

NERACA

Jakarta - Indonesia akan segera memiliki pabrik pengolahan bauksit (smelter alumina) pertama. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari mengatakan pabrik yang rencananya dibangun di Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut merupakan investasi dari PT Well Harvest Winning Alumina.

“Hingga saat ini di Indonesia belum ada pabrik yang bisa mengolah bauksit menjadi alumina seperti itu. Biasanya Indonesia mengimpor alumina langsung dari luar negeri. Jadi, ini yang pertama,\" kata Ansari di Jakarta (4/7).

Well Harvest Winning Alumina merupakan perusahaan patungan investasi lokal dan Cina. Investor lokal oleh PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) memegang kepemilikan 25% saham dan sisanya oleh China Hongqiao Group Limited 60 %, Winning Investment (HK) Company Limited 10% dan PT Danpac Resources Kalbar 5%.

Menurut Ansari, nilai investasi pembangunan pabrik ini sebesar US$ 1 miliar (sekitar Rp 9,8 triliun) dengan kapasitas produksi sebesar 2 juta ton alumina per tahun. Realisasi nilai investasi tersebut akan dibagi dalam dua tahap, yakni pada 2013 hingga pabrik berdiri pada 2015 pabrik beroperasi sebesar US$ 500 ribu dengan kapasitas 1 juta ton alumina. Setengahnya lagi pada 2016, ketika pabrik sudah beroperasi selama 1 tahun.

Pembangunan pabrik ini, kata Ansari, guna merespons diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu-bara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012. Kedua beleid tersebut menyatakan untuk segera melakukan program peningkatan nilai tambah produk pertambangan, serta kewajiban mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri. \"Jadi pada 2014 mendatang produk minerba tidak lagi impor,\" ujar Ansari.

Menteri Perindustrian M.S Hidayat, menurut Ansari, akan dijadwalkan turut menghadiri acara peletakkan batu pertama pembangunan pabrik tersebut. Dia mengatakan, pembangunan pabrik ini sangat didukung oleh pemerintah. Sebab pembangunan pabrik akan memperkuat struktur industri aluminium nasional.

Sebagaimana terjadi di struktur sektor industri lainnya, industri aluminium nasional mengalami kekosongan di sektor hulu. Namun baru mulai ada pemainnya di sektor antara dan ramai pemain di sektor hilir. Pemerintah telah memberikan skema insentif fiskal, di antaranya pembebasan pajak penghasilan untuk periode waktu tertentu (tax holiday) untuk mendorong investasi di sektor hulu aluminium.

Struktur industri aluminium nasional terputus karena bauksit sebagai bahan baku utama 100 % diekspor ke luar negeri. Setelah menjadi alumina, industri nasional mengimpornya 100 % untuk diolah menjadi aluminium ingot.Hingga saat ini, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), yang merupakan satu-satunya produsen ingot nasional mendapatkan pasokan alumina 100 % dari impor. Berdasarkan data Inalum, total kebutuhan aluminium nasional diestimasikan sebesar 500 ribu ton per tahun. Sedangkan Inalum hanya mampu mensuplai aluminium ingot untuk pasar domestik sebesar 100 ribu ton per tahun.

Dalam industri pengolahan bauksit menjadi alumina ada dua jenis, yakni chemical grade alumina yang produk hilirnya merupakan industri kimia, seperti kosmetik. Jenis lainnya adalah smelter grade alumina, yang produk hilirnya adalah industri aluminium.

Nilai Tambah

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengungkap program hilirisasi tak akan mematikan sektor pertambangan, apalagi kewajiban membangun smelter justru memberi kesempatan industri pertambangan nasional memperoleh nilai tambah dari pengolahan bahan mentah.

Menurut Marwan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tak akan menyebabkan industri tambang Indonesia mati pada tahun 2014 mendatang.“Dengan adanya UU tersebut berarti keuntungan yang didapat masyarakat Indonesia lebih besar. Kan tujuan UU Minerba itu untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia dari hasil pengolahan bahan mentah,” kata dia.

Hanya saja, lanjut Marwan, Pemerintah Indonesia agak terlambat memutuskan pelarangan ekspor bahan mentah. Untuk itu, imbuh Dia, Indonesia harus menyediakan roadmap untuk membangun smelter dan mengejar target-target yang dicanangkan. “Masalahnya pemerintah memang agak telat memutuskan itu, kenapa tidak dari dulu saja,” ujarnya.

Meski demikian, sambung Marwan, bukanlah hal yang mustahil untuk membangun smelter. Untuk itu, pemerintah harus berupaya secara optimal, bekerja secara maksimal untuk mewujudkan pembangunan smelter. “Meski sulit, pembangunan smelter tetap bisa dilakukan, karena yang terpenting itu pemerintah bekerja dengan maksimal. Caranya, mereka (pemerintah) bisa bekerjasama dengan swasta, jangan pesimistis, yang terpenting usaha dulu,” ujar dia.

Related posts