NERACA

Jakarta – Ditengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan(IHSG) di Bursa Efek Indonesia dalam beberapa pekan kemarin, rupanya tidak mempengaruhi tingkat transaksi pasar modal syariah. Bahkan sebaliknya, nilai transaksi pasar modal syariah terus meningkat. Tercatat kapitalisasi efek syariah di Jakarta Islamic Indeks telah mencapai lebih dari Rp 1.900 triliun. Angka itu jauh lebih tinggi dari kapitalisasi pasar syariah di tahun 2007 yang hanya berada di angka tidak sampai Rp 1.000 triliun. Bahkan emiten yang sahamnya sudah masuk dalam daftar efek syariah sudah ada 302 saham. Angka itu akan terus bertambah setiap ada laporan keuangan dari para emiten.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad menyakini, pasar modal syariah di Indonesia memiliki prospek positif dan bahkan akan terus mengalami peningkatan baik sisi pertumbuhan produk syariah seperti saham syariah, sukuk korporasi, maupun Reksa Dana Syariah, “Total jumlah saham syariah mencapai 321 saham syariah dengan pangsa pasar sebesar 58,68% dari total 547 saham,”ujarnya.

Disebutkan, mayoritas saham syariah terutama bergerak dalam bidang industri Perdagangan, jasa dan Investasi (25%), Properti, Real Estate & Konstruksi (16%), serta Industri Dasar dan Kimia (15%) dan sektor-sekotr lainnya dibawah 10%. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) pada triwulan I-2013 bila dibandingkan dengan triwulan I-2012, masing-masing meningkat 17,35% menjadi 162.64 dan 13,06% menjadi 660,34.

Sementara itu, pada peruode yang sama, nilai kapitaalisasi pasar saham ISSI meningkat 26,51% menjadi sebesar Rp2.763,65 triliun, atau mencapai 57,42% dari total nilai kapitalisasi pasar saham, dan nilai kapitalisasi pasar saham JII meningkat 20,44% menjadi sebesar Rp1.855,16 triliun atau 38,55% dari total kapitalisasi pasar saham.“Keberadaan sistem layanan online trading syariah yang telah disediakan oleh 6 Perusahaan Efek diharapkan dapat lebih mendorong perkembangan perdagangan saham syariah”, ungkap Muliaman.

Namun ironisnya, ditengah meningkatnya transaksi pasar modal syariah, rupanya tidak dipersiapkan secara matang untuk infrastruktur. Sebut saja, ada fatwa pasar modal syariah dan efek syariah, tetapi tidak memiliki Dewan Syariah Nasional (DSN) bersetifikasi, pengawas syariah untuk pasar modal dan bahkan kriteria penilaian efek syariah juga tidak jelas.

Belum Tersertifikasi

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Adiwarman A. Karim mengakui, sat ini untuk DSN di pasar modal syariah belum ada karena belum melakukan sertifikasi. Tetapi rencananya, semester kedua tahun ini baru akan menyelenggarakan ujian untuk sertifikasi, “Kami belum mengirimkan proposal ke OJK,  tapi pada semester kedua ini baru akan kirim proposal. Karena memang harus lakukan kerjasama dengan OJK untuk sertifikasi di pasar modal,”katanya.

Tidak hanya itu, kata Adiwarman, hingga saat ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) di pasar modal belum ada dan targetnya 50 orang untuk setiap angkatan sertifikasi. Nantinya yang akan menjadi DPS adalah ulama yang mengerti mengenai LC, hagging dan industri pasar modal itu sendiri. Sementara untuk reksadana ada DPS nya karena ada asset under management yang dikelola dan jika hanya akan mengeluarkan sukuk tidak perlu ada DPS nya.

Belum tersertifikasinya anggota DSN, menjadi alasan bagi Senior Advisor dari BNP Paribas Investment Partner, Eko P.Pratomo meniai, bila saat ini belum perlu adanya lembaga dan profesi penunjang pasar modal syariah selain SDM yang kompetin di bidang pasar modal syariah masih sedikit,”Untuk saat ini, masih cukup dengan adanya DPS dalam menjaga kesesuaian dan kepatuhan terhadap hukum syariah,”tandasnya.

Menurutnya, industri syariah saat ini masih sangat kecil dan diharapkan dapat tumbuh pesat. Karena itu, diperlukan kemudahan dan fleksibilitas yang tidak melanggar prinsip syariah itu sendiri. Saat ini, lanjutnya, pasar modal Indonesia masih terbentur dengan pemikiran masyarakat mengenai investasi di pasar saham akan memberikan keuntungan yang sangat besar, namun jika berinvestasi dengan cara syariah akan lebih kecil.“Masyarakat masih mengutamakan keuntungan bukan syariahnya yang diutamakan sehingga bila dibandingkan dengan industri lainnya, pasar modal syariah masih kecil”, ungkapnya.

Realisasikan Master Plan

Kendatipun pasar modal syariah masih banyak ditemukan kekurangan, Deputi Komisioner OJK, Noor Rachman menyatakan, saat ini pihaknya tengah berusaha merealisasikan master plan di bidang pasar modal syariah yaitu pengembangan peraturan, pengembangan produk, menyamakan posisi pasar modal syariah dengan pasar modal dengan tidak menganak tirikan dan terakhir mengembangkan profesi di pasar modal syariah, “Kami butuh effort yang cukup besar agar pemahaman masyarakat semakin meningkat karena tugas OJK memang hanya mengatur,”tegasnya.

Sementara Dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Miranti K.Dewi, menilai perlu pasar modal syariah karena ketertarikan para investor dengan syariah sudah ada “Investor ada 2 jenis, yang memerlukan bukti agar mau berinvestasi dan satu lagi investor yang memang ingin berinvestasi secara syariah, yang menjadi tugas bersama adalah kita harus menggadang-gadang success story mengenai investasi syariah”, jelas dia. (bani)