Muhammad  Said Didu:

Harusnya Hortikultura Mampu Swasembada

Meningkatnya kebutuhan bahan komoditas hortikultura menunjukkan bertambahnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Kendati demikian, kata mantan ketua umum Ikatan Alumni IPB Muhammad Said Didu, harusnya pemerintah mampu mengatur agar berapapun kebutuhannya, dapat dicukupi. Sebab, tanah di Indonesia cocok untuk jenis tanaman hortikultura tersebut.

Bagaimana cara agar Indonesia mampu mewujudkan swasembada untuk jenis hortikultura, berikut ini petikan wawancara Neraca dengan Said Didu.

Apa komentar Anda dengan rencana pemerintah mengimpor sejumlah komoditi hortikultura?

Jelas kebijakan itu sangat merugikan petani. Ini menunjukkan kegagalan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk mengatur harga dan stok hingga tak perlu impor. Ruang impor itu rawan dimanfaatkan dan dikendalikan oleh kelompok mafia importir. Mereka akan memainkan stok untuk menaikkan harga sebagai suatu cara menekan pemerintah supaya membuka kran impor.

Kebijakan impor holti kultura secara besar – besaran, sama dengan memperkaya petani negara lain dan memiskinkan petani negeri sendiri. Kebijakan impor holtikultura, termasuk cabe dan bawang itu mendzolimi petani kita.

Defisit produk hortikultura itu disebut akibat anomali cuaca hingga menyebabkan gagal panen?

Untuk tanaman berumur pendek, sebetulnya tak mengenal musim. Dalam sebulan dua bulan sudah bisa panen. Lagi pula dengan sedikit sentuhan teknologi, faktor cuaca bisa diatasi. Misalnya dengan membuat green house, kendala hujan dan kemarau bisa diatasi.

Lalu problemnya di  mana?

Faktornya, pemerintah tidak terbuka menginformasikan tentang stok nasional dan bagaimana mengatasi agar stok aman tanpa harus mengimpor.   Yang jadi masalah adalah, pemerintah menghabiskan banyak waktunya tidak untuk membina dan mengontrol pasar, tapi lebih banyak mengurusi masalah politik anggaran.

Sedangkan programnya tidak jelas. Kementerian Perdagangan tidak fokus  memperhatikan stok dan harga komoditas, tapi ke stok dan impor. Ini jelas tendensius.  Hal itu juga menunjukkan adanya disharmoni antar-kementerian. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?

Pemerintah harus menggerakkan penelitian untuk meningkatkan produktivitas. Lalu, mempersiapkan lahan terhadap komoditas yang rawan kekurangan.  Pemerintah perlu merancang dan meluaskan areal bagi dikembangkannya zona produksi khusus. Semacam one village on product (OVOP). Untuk melindungi petani, perlu diadakan resi gudang, serta memberikan asuransi gagal panen.

Langkah berikutnya menyangkut hasil produksi?

Lakukan penjadwalan tanam di berbagai daerah secara berkala agar harga stabil, menyediakan kredit untuk pengadaan bibit, serta perbaiki sistem distribusi dan pemasaran yang ditunjang sarana transportasi yang memadai. Pemerintah perlu memperbaiki sistem logistik dari daerah-daerah produksi ke wilayah pemasaran. (saksono)