Oleh:  Ahmad Syaikhon Nu’man

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Seperti biasa, kenaikan harga BBM selalu berbuntut kesusahan bagi rakyat kecil. Pasalnya, kenaikan harga BBM otomatis akan mengerek naik semua harga kebutuhan pokok. Dampaknya, rakyat kecil yang berpenghasilan pas-pasan makin sengsara. Betapa tidak, semua terbukti setelah harga BBM naik, harga barang seperti telur, minyak goreng, cabai dan lain-lain mulai merangkak naik.

Tetapi, katanya pemerintah punya “senjata” ampuh untuk mengatasi permasalahan akibat kenaikan harga BBM, yaitu melalui penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bantuan itu, ditujukan sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan harga BBM, di satu sisi BLSM boleh dikatakan cukup membantu masyarakat, tetapi permasalahan salah sasaran penerima bantuan mirip bantuan langsung tunai (BLT) cukup marak belakangan ini.

Buktinya, masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan BLSM malah justru tidak mendapatkannya, sementara masyarakat mampu malah mendapatkan bantuan tersebut. Seperti kita saksikan di sejumlah televisi nasional terlihat orang berpenampilan rapi memakai gelang emas ikutan  mengantre BLSM.

Idealnya, keinginan pemerintah memberikan BLSM memang sangat baik. Karena bertujuan untuk mencegah kelompok yang sangat miskin terkena dampak langsung dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tetapi kalau kejadiannya seperti tersebut, maka kriteria masyarakat miskin yang mana perlu dibantu pemerintah?

Karena, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya ada 15,5 juta keluarga yang dikategorikan sangat miskin dan pantas menerima BLSM. Meski BPS tak mengakui kesalahan dalam pendataan warga miskin, identifikasi keluarga miskin seharusnya melibatkan peran pengurus RT/RW yang selama ini paling dekat dengan lokasi warga, dan mengetahui kondisi yang riil warganya.

Akibatnya, pembagian BLSM itu seolah-olah hanya sebagai bentuk pencitraan pemerintah menuju Pemilu 2014 mendatang. Tak hanya itu, bantuan seperti BLSM juga banyak memberikan efek negatif bagi penerimanya. Salah satunya adalah membuat orang menjadi malas bekerja.

Alasannya, bantuan yang diberikan pemerintah itu hanya sifatnya sementara dan tidak memberikan jalan keluar lebih baik lagi.Karena itu, sesungguhnya masyarakat tidaklah memerlukan dana kompensasi sebagai imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sebaiknya, pemerintah memberikan kompensasi kenaikan harga BBM dengan cara bijak dan membuat masyarakat lebih produktif lagi, dan bukan malah membuat masyarakat semakin malas bekerja. Belum lagi jika diruntut kebelakang, dana untuk penyaluran BLSM sesungguhnya dipakai dari dana pinjaman, dengan demikian percuma saja penghematan yang dilakukan kalau kita tetap berutang pada pihak lain. Untuk itu, rasanya pemerintah harus mempertimbangkannya kembali.

Kalaupun BLSM masih menjadi andalan untuk membantu masyarakat kecil, sebaiknya berbagai permasalahan yang muncul dalam penyaluran BLSM harus diselesaikan dengan baik. Dengan kata lain harus dilakukan evaluasi dalam penyaluran BLSM. Seperti kelemahan pendataan, harus segera dicarikan akar permasalahannya, sehingga penerima BLSM adalah benar orang-orang yang berhak menerimanya.