NERACA

Jakarta - Pemerintah hingga saat ini dinilai masih abai dalam membangun industri hilir karet. Ketua Dewan Karet Indonesia,Aziz Pane mengatakan Indonesia merupakan negara penghasil karet alam terbesar kedua setelah Thailand. Sayangnya, sekitar 85% produksi karet dalam negeri masih diekspor dalam bentuk karet mentah dan sisanya untuk konsumsi dalam negeri.

Akibatnya, petani karet memiliki pendapatan yang kecil. Sebagai ilustrasi, harga karet dunia saat ini berada pada kisaran US$2,5- 3 per kilogram, namun, harga jual di tingkat petani di Kalimantan Selatan hanya berkisar Rp7 ribu Rp8 ribu per kg. \"Hal serupa dialami juga oleh petani karet di daerah lain. Padahal, jumlah mereka sekitar 2,1 juta orang menguasai 85% luas areal karet alam nasional. Mereka ini telah memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan devisa negara,\" kata Aziz kepada Neraca, Selasa (2/7).

Untuk atasi itu, Nabiel meminta pemerintah serius untuk menangani hilirisasi karet yang saat ini stagnan. Dalam hal ini, hilirisasi karet tertinggal dari kakao dan kelapa sawit. \"Setelah diketahui penyebabnya, maka buat regulasi yang bisa mendorong pertumbuhan industri hilir karet,\" katanya.

Menurut dia, keberhasilan hilirisasi karet akan berimplikasi positif pada stabilitas harga yang menguntungkan petani. sebagai bukti, keberhasilan hilirisasi industri kakao di dalam negeri membuat harga komoditas ini stabil di level US$2.400 perton. \"Keberhasilan hilirisasi bisa mengangkat petani karet dari kemiskinan,\" katanya.

Lebih jauh lagi Aziz mengungkapkan  industri karet dalam negeri rupanya masih terganjal beberapa masalah. Salah satunya adalah program penanaman kembali (replant) atau revitalisasi pohon karet yang saat ini tidak berjalan dengan baik. Padahal pohon karet yang ada saat ini sudah terbilang cukup tua dan tidak produktif.

Aziz mengatakan rata-rata pohon karet yang ada di perkebunan sudah tua dan sudah dikelupas kulitnya dari atas sampai bawah pohon tersebut. Hal ini, kata Aziz, menandakan kalau pohon karet tersebut memang sudah sangat tidak layak lagi untuk diambil getahnya (sadap). Sehingga produksi karet dalam negeri tidak meningkat alias stagnan.

Saat ini, ujar Azis, produktivitas karet Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan Thailand dalam memproduksi karet setiap tahunnya. \"Akan tetapi, dengan memiliki tanah seluas tiga juta hektare lahan, Indonesia cuma mampu memproduksi tiga juta ton karet per tahunnya, sedangkan Thailand yang punya dua juta ha lahan bisa memproduksi tiga juta ton lebih dalam setiap tahunnya,\" ujar Aziz.

Menurut dia, dengan memiliki tanah seluas tiga juta ha, seharusnya Indonesia bisa memproduksi lebih dari empat juta ton karet per tahunnya. Hal itulah yang harus difokuskan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas karet tiap tahunnya.

Aziz menjelaskan, kalau pemerintah bisa memberikan bibit unggul dan revitalisasi yang baik kepada petani, dalam dua tahun ke depan Indonesia bisa jadi nomor satu sebagai penghasil karet.\"Berikan bibit yang terbaik kepada para petani, berikan keistimewaan kepada para petani, dan berikan revitalisasi yang terbaik kepada petani. Saya yakin kalau itu diberikan oleh pemerintah, Indonesia bisa jadi nomor satu dalam memproduksi karet per tahunnya,\" katanya.

\"Jangan ada prosedur-prosedur yang mempersulit petani sehingga bisa memperlambat hasil produksi karet tiap tahunnya. Dengan langkah itu, saya yakin kita bisa menjaga produktivitas karet lebih maju,\" ujar dia.

Terapkan SNI

Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hilir Toeti Rahajoe mengatakan bahwa Kementerian Perindustrian menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib untuk mengembangkan industri berbasis karet alam dalam menghadapi pasar bebas ASEAN.

\"Sampai saat ini, Kemenperin telah memberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap tiga jenis produk barang karet, yaitu ban kendaraan bermotor, selang LPG, dan rubber seal regulator LPG,\" ujar Toeti Rahajoe.

Selain itu, lanjut dia, penerapan standar tersebut diharmonisasikan dengan standar internasional.\" Dalam rangka persiapan pasar bebas ASEAN/AEC, khususnya untuk bidang standardisasi produk berbasis karet alam, ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (AC-CSQ) Rubber based Products Working Group (RB-PWG) saat ini dalam proses harmonisasi standar yang difokuskan harmonisasi standar internasional (ISO, ASTM, EN) secara identik,\" ujar dia. Dia berharap industri berbasis karet alam mengikuti penerapan standar tersebut dan menerapkannya secara konsisten.