Depok – Ternyata 50 anggota DPRD Kota Depok, masih belum maksimal mengemban amanahnya sebagai wakil rakyat. Salah satu yang sangat diharap adalah program pembangunan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang merupakan indikator pokok tugasnya. Tampaknya, para wakil rakyat ini masih ”tergoda” dengan program-program rutin yang telah ditetapkannya dalam APBD.

NERACA

Padahal, tugas pengawasan pelaksanaan APBD sudah terstruktur dalam Komisi dan Panitia yang ada. Sehingga masa reses yang seharusnya menyerap aspirasi rakyat terhadap program pembangunan berorientasi ekonomi (Economi Oriented) yang belum tersentuh dijadikan masukan untuk dicarikan solusinya agar dapat diprogramkan dalam perubahan APBD tahun berjalan. Demikian rangkuman data dan keterangan yang diperoleh Harian Ekonomi NERACA dalam Sidang Paripurna hasil reses dan siaran pers Humas DPRD Kota Depok, baru-baru ini.   

Kunjungan yang dilakukan di 11 kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat sesuai amanat PP No. 16 Tahun 2010 dan Keputusan DPRD Kota Depok No. 01 Tahun 2010, tidak memberikan gambaran realisasi pembangunan yang dirasakan masyarakat khususnya pembangunan di berbagai sektor yang terkait dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Bahkan tidak satupun terserap aspirasi masyarakat tentang data dan bagaimana kondisi kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di daerah pemilihannya. Para anggota DPRD tersebut, hanya menampung keluhan kesulitan masyarakat, di antaranya sulitnya memperoleh Kartu Jamkesda dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara keluhan masyarakat tentang maraknya minimarket masuk ke pelosok kampung, hanya ditanggapi wakil rakyat dengan menjanjikan akan mengaturnya dalam Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Wakil Rakyat hanya meminta agar Pemerintah mencegah maraknya pembangunan mini market, indomaret, alfamaret dan lainnya yang saat ini sudah masuk sampai ke perkampungan warga. Pemerintah diminta dapat mengatur tentang keberadaan mini market. Tidak ada solusi yang tegas dan konkret untuk mengatasi keluhan warga yang semakin sulit berusaha karena hadirnya minimarket.

Lakukan Pembatasan

”Pemerintah daerah hendaknya membatasi maraknya pembangunan mini market yang saat ini sudah masuk sampai ke perkampungan sehingga mematikan ekonomi rakyat kecil,” bunyi salah satu statement para wakil rakyat dalam keterangan persnya.

Di lain masalah DPRD Kota Depok meminta dinas terkait memberikan bantuan dan pembinaan kepada usaha-usaha kecil, home industri dan koperasi, sehingga dapat mendongkrak perekonominan masyarakat. Sedangkan dalam masalah proyek fisik yang dikerjakan kontraktor, para wakil rakyat ini hanya berharap pihak kontraktor dapat bekerja sesuai bestek yang ada, sehingga hasil pekerjaan akan lebih maksimal dan terjamin kualitasnya.

Sementara dalam hal ketenagakerjaan, tidak ada upaya menggali permasalahan untuk mengatasi pengangguran. Wakil rakyat ini hanya berharap. perlu pengawasan yang ketat oleh Dinas Tenaga kerja kepada beberapa perusahaan swasta yang beroprasi tanpa izin untuk melengkapi perizinannya. Dan, tentang kewajiban pengusaha untuk membayar upah sesuai ketentuan UMR, hanya dihimbau agar upah buruh yang masih di bawah UMR agar dilakukan pengawasan yang maksimal.

DPRD Kota Depok juga meminta dinas terkait memberikan bantuan dan pembinaan kepada Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), Home Industri dan Koperasi sehingga dapat mendongkrak perekonominan masyarakat.  

Mengenai keluhan masyarakat mempertanyakan proyek Tol Cijago (Cinere Jagorawi) dan Desari (Depok Antasari), yang proses pembebasannya belum direalisir, ternyata tidak ada solusi apapun kendati kegiatan infrastruktur ini sudah berjalan 4 tahun lebih. ”Kami akan mendorong agar segera menyelesaikan realisasi pembebasan lahan secara transparan sehingga tidak merugikan masyarakat,” demikian pernyataan para wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kota Depok.